Jakarta, Aktual.co — Polres Mataram, Nusa Tenggara Barat melakukan pengejaran terhadap penyalur barang hasil curian berinisial JO, yang merupakan warga asal Tanak Awu, Kabupaten Lombok Tengah. Pengejaran terhadap JO itu, setelah Kepolisian menangkap MH yang merupakan rekan JO.
“Jadi, berdasarkan hasil perkembangan yang kami dapatkan, JO ditetapkan sebagai target operasi karena diduga sebagai otak pencurian sepeda motor,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polres Mataram AKP I Wayan Suteja, di Mataram, Senin (18/5).
Berdasarkan pengakuan MH, yang berhasil ditangkap setelah adanya pengakuan dari salah seorang makelar barang bernama Selamet itu, diketahui JO merupakan dalang dari pencurian itu. Kemudian, dari keterangan Selamet itu, identitas MH terungkap dan kemudian berhasil tertangkap di tempat indekos di lingkungan Moncok Karya Kecamatan Ampenan.
Selanjutnya, MH yang tertembak di bagian kaki kirinya mengatakan bahwa barang tersebut diperoleh dari JO, dan dia diperintahkan untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2,2 juta.
Sejauh ini, sambung Suteja, pihaknya masih mendalami keterangan MH, karena diduga aksi pencurian sepeda motor tersebut tidak terjadi untuk pertama kalinya.
“Ada dugaan komplotan mereka ini kerap melakukan aksinya di seputaran Kota Mataram, sehingga anggota kami diperintahkan untuk terus mendalami modusnya,” ujar Suteja.
MH kini harus menetap di Mapolres Mataram beserta barang bukti sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT dengan nomor polisi DR 5656 AZ. “Pelaku belum secara resmi ditahan, penyidik masih mendalami keterangannya, termasuk mengorek informasi mengenai JO,” ujarnya.
Dalam kasus ini, MH, yang berprofesi sebagai juru parkir itu, akan dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang Penadahan dengan hukuman paling lama empat tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Terus menurunnya performa tim ekonomi kabinet kerja Jokowi-JK. Terus menjadi perhatian publik, termasuk politisi dari partai pendukung pemerintahan sendiri.
Wakil Sekjend PKB Daniel Johan menilai enam bulan pemerintahan Jokowi-JK tidak mampu melakukan perbaikan di bidang ekonomi nasional.
“Setelah enam bulan indikator ekonomi turun menjadi 4,1 persen. pertumbuhan turun dari tahun lalu yang berkisar 5,14 persen. Padahal target APBN naik 5,7 persen. Dan kita minus lapangan kerja 2 juta tenaga kerja,” ucap Daniel, di Jakarta, kemarin.
Dikatakan Daniel sejumlah data statistik seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan. Karena itu, ia menganggap wajar adanya peringatan keras yang selama ini ditujukan terhadap pemerintah. 
Bahkan, Daniel menyatakan partainya mengingatkan supaya ‎pemerintah segera melakukan pembenahan pada tim ekonomi kabinet presiden. Kendati demikian, PKB ujar Daniel masih ingin memaklumi dengan memberi waktu pemerintah untuk bangkit dari keterpurukan.
“Sikap PKB, kita akan beri waktu sampai lebaran. Dan kita berharap harga bahan pokok stabil saat bulan Ramadhan dan masyarakat dapat menyambut idul fitri dengan bahagia,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, akan menjalani sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/5). Dalam persidangan tersebut, Hadi kembali hadir tanpa didampingi pengacara.
“Tidak, tidak dengan pengacara karena permintaan keluarga saja,” ujar Hadi saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Mantan Direktur Jenderal Pajak itu pun langsung memasuki ruangan sidang utama Oemar Seno Aji, dan meminta para awak media untuk memantau jalannya persidangan. (Baca juga: Takut Kalah Lagi, KPK Buat Strategi Hadapi Hadi Poernomo)
Sesuai jadwal, sidang praperadilan dimulai pada pukul 09.00. Sidang peradilan Hadi telah digelar sejak Senin (11/5) pekan lalu. Namun, tim hukum Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai termohon meminta agar persidangan ditunda karena alasan administrasi.
KPK belum melakukan penahanan meski Hadi sudah setahun ditetapkan sebagai tersangka pada 21 April 2014. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Hadi menyatakan akan kooperatif selama proses penyidikan. (Baca juga: KPK Diminta Jelaskan Penuntasan Kasus BCA dan Korupsi Haji)

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Nasib dualisme kepengurusan yang terjadi di Partai Golkar akan diputus siang ini, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Senin (18/5), yang sebelumnya kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali mengajukan gugatan atas keputusan Menteri Hukum dan HAM, yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
Dalam sidang yang digelar pada (1/4) lalu, Ketua Majelis Hakim PTUN Teguh Satya Bakti membacakan putusan sela, yang meminta kepada Menkumham Yasonna H Laoly agar menunda pelaksanaan SK yang dia terbitkan. 
“Memerintahkan tergugat menunda pelaksanaan SK Menkumham Nomor M.HH–01. AH.11.01 tertanggal 23 Maret tahun 2015 tentang perubahan AD/ART serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar,” kata Teguh.
Seiring berjalannya sidang, kubu Aburizal Bakrie selaku penggugat menghadirkan sejumlah saksi yang menguatkan dalil permohonan mereka. Mereka pun menilai, Mahkamah Partai Golkar tidak membuat putusan dalam sengketa tersebut. Kubu Ical pun menganggap Menkumham telah menafsirkan sendiri isi putusan tersebut.
Namun demikian, pihak Menkumham selaku tergugat dan Golkar kubu Agung selaku tergugat intervensi juga melakukan hal yang sama. Mereka juga menghadirkan sejumlah saksi dan bukti yang menyebut, isi SK Menkumham bersifat deklaratif dan sudah sesuai putusan Mahkamah Partai.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu