Jakarta, Aktual.co — Nasib dualisme kepengurusan yang terjadi di Partai Golkar akan diputus siang ini, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Senin (18/5), yang sebelumnya kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali mengajukan gugatan atas keputusan Menteri Hukum dan HAM, yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
Dalam sidang yang digelar pada (1/4) lalu, Ketua Majelis Hakim PTUN Teguh Satya Bakti membacakan putusan sela, yang meminta kepada Menkumham Yasonna H Laoly agar menunda pelaksanaan SK yang dia terbitkan. 
“Memerintahkan tergugat menunda pelaksanaan SK Menkumham Nomor M.HH–01. AH.11.01 tertanggal 23 Maret tahun 2015 tentang perubahan AD/ART serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar,” kata Teguh.
Seiring berjalannya sidang, kubu Aburizal Bakrie selaku penggugat menghadirkan sejumlah saksi yang menguatkan dalil permohonan mereka. Mereka pun menilai, Mahkamah Partai Golkar tidak membuat putusan dalam sengketa tersebut. Kubu Ical pun menganggap Menkumham telah menafsirkan sendiri isi putusan tersebut.
Namun demikian, pihak Menkumham selaku tergugat dan Golkar kubu Agung selaku tergugat intervensi juga melakukan hal yang sama. Mereka juga menghadirkan sejumlah saksi dan bukti yang menyebut, isi SK Menkumham bersifat deklaratif dan sudah sesuai putusan Mahkamah Partai.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Persatuan Wartawan Indonesia cabang Papua akan melaporkan pemukulan terhadap wartawan Cenderawasih Pos, Fiktor Palembangan yang diduga telah dilakukan oleh Bupati Biak Numfor Thomas Alfa Edison Ondi.
“Kami sedang membuat format suratnya, kalau sudah selesai, hari ini juga kami segera layangkan laporannya ke Polda Papua,” kata Ketua PWI Papua Abdul Munib di Jayapura, Senin (18/5).
Dia menjelaskan, surat laporan tersebut dibuat setelah pertemuan dengan sejumlah organisasi pers di kantor PWI setempat pekan lalu. “Diharapkan Indonesian Journalist Network Papua juga bisa segera bergabung,” katanya lagi.
Dalam rapat itu, kata Munib, disimpulkan bahwa Bupati Biak Numfor Thomas Alfa Edison Ondi sengaja menghalang-halangi wartawan saat melakukan liputan jurnalistik. Seharusnya dalam surat permintaan maaf Bupati Biak Numfor itu, di dalamnya tertulis bahwa dia tidak akan mengulangi lagi pebuatan itu kepada siapa pun. 
“Dia harus memberikan jaminan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, dan sudah sepantasnya hadir bertemu dengan insan pers, korban dan redaksi Cenderawasih Post untuk mengklarifikasi persoalan yang terjadi,” katanya pula.
Munib juga sepaham dengan pernyataan sejumlah pihak bahwa permintaan maaf saja tidak cukup dilayangkan oleh Bupati Biak Numfor itu.
“Tindak kekerasan yang dilakukan olehnya harus diproses hukum, sehingga dapat memberikan efek jera. Wartawan dilindungi ketika menjalankan tugasnya,” kata dia.
Fiktor Palembangan, wartawan Cenderawasih Post perwakilan Kabupaten Biak Numfor dipukul oleh bupati setempat terkait pemberitaan kebakaran Pasar Inpres setempat, pada Sabtu (9/5) sore. (Baca juga: Pemukul Jurnalis di Papua Diharapkan Tetap Diproses Hukum)
Sejumlah pihak mengecam dan mengutuk tindakan pejabat yang dinilai arogan dan berlaku seperti preman itu, baik di Kabupaten Biak Numfor dan di Kota Jayapura.
Tindak kekerasan dilakukan seorang bupati itu, memunculkan aksi demo dari sejumlah wartawan di Kota Jayapura dengan menggelar aksi solidaritas berunjuk rasa di Mapolda dan kantor gubenur Papua pada Selasa (12/5).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan stategi baru untuk menghadapi sidang perdana praperadilan, yang digugat oleh mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/5).
“Kita mengubah strategi. Ada strategi baru yang akan kami gunakan nantinya,” ujar pimpinan sementara KPK Johan Budi ketika dihubungi. 
Strategi itu diubah pasca kekalahan KPK menghadapi gugatan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan baru Mahkamah Konstitusi tentang perluasan obyek praperadilan, sehingga KPK perlu mencari strategi baru untuk menghadapinya. 
“Namanya strategi, tidak bisa kita ungkapkan sekarang. Itu untuk kita gunakan di pengadilan.”
Ketika disinggung soal hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati yang meminta KPK menunjukkan dua alat bukti penyidikan Ilham. Namun, KPK enggan memberikannya karena hal tersebut dianggap sudah masuk ke pokok perkara.
Menurut Johan, semestinya dua alat bukti yang diminta itu hanya ditunjukkan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi. Jika permintaan dua alat bukti berulang dalam sidang praperadilan Hadi, KPK telah menyiapkan opsi untuk menghadapinya. (Baca juga: Lawan KPK, Mantan Kepala BPK Tak Didampingi Pengacara)
“Kalau situasi berulang, kita sudah siapkan opsi. Apakah akan kita tunjukkan alat bukti, kita lihat saja nanti,” ujar dia.
Sidang perdana praperadilan Hadi Poernomo sedianya sudah berjalan sejak, Senin (11/5) lalu, tetapi diundur karena pihak KPK tidak hadir dalam sidang. Pekan lalu, Hadi hadir seorang diri tanpa didampingi kuasa hukumnya.
Hal tersebut pun dilakukan, pada sidang kali ini. Dia lebih memilih untuk melawan KPK tampa didampingi oleh kuasa hukumnya. (Baca juga: KPK Diminta Jelaskan Penuntasan Kasus BCA dan Korupsi Haji)

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu