13 April 2026
Beranda blog Halaman 36194

Komisi X Apresiasi Langkah Cepat Aparat Dalam Kasus Penelantaran Anak

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP Reni Marlinawati mengapreasiasi langkah cepat aparat terkait kasus lima anak yang ditelantarkan orang tuanya.
Reni menyatakan hal itu dalam pernyataan pers di Jakarta, Senin (18/5) sebagai tanggapan terkait dengan peristiwa penelantaran lima anak oleh orang tuanya di Cibubur, Jawa Barat.
Pertama, pengungkapan kasus penelantaran lima anak yang dilakukan oleh orang tuanya berkat kerja sama antara masyarakat dan negara (KPAI dan Polri) merupakan cara yang ideal. Pola kerja sama yang bagus antara masyarakat dan aparat negara memang dibutuhkan.
“Ini juga seperti oase di tengah sikap individualisme di perkotaan,” katanya.
Rupanya, kata dia, sikap gotong-royong sebagai ciri khas masyarakat Indonesia masih ada di tengah-tengah di masyarakat dan hal ini patut disyukuri.
Kedua, pengungkapan persoalan tersebut harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap kedua orang tua yang terindikasikan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Ketiga, terkait nasib lima anak yang terlantar itu sebaiknya aparat pemerintah juga melibatkan keluarga besar yang bersangkutan. Misalnya, nenek atau keluarga dekat lainnya dengan dipastikan keamanan dan kenyamanan anak-anak itu dengan tetap dalam pengawasan pihak yang berwenang.
“Jangan sampai situasi yang terjadi saat ini justru menambah beban psikologis terhadap anak-anak,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Program Pembangunan dan Revitalisasi Lima Ribu Pasar Siap Dimulai

Jakarta, Aktual.co — Program pemerintah untuk membangun dan merevitalisasi 5.000 pasar rakyat yang ditargetkan rampung pada periode 2015-2019 siap dimulai, dan berdasarkan rencana Kementerian Perdagangan revitalisasi itu tiap tahunnya sebanyak 1.000 unit.
“Saat ini persiapan untuk membangun pasar, APBN baru saja turun. Kami siapkan untuk membangun pasar baru dan merevitalisasi pasar lainnya,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dalam acara Dialog Senator untuk Rakyat di Jakarta, ditulis Senin (18/5)
Rachmat mengatakan pembangunan 5.000 pasar rakyat dalam kurun waktu lima tahun tersebut merupakan komitmen pemerintah yang peduli pada ekonomi kerakyatan dan pembangunan tersebut bukan hanya meliputi fisik pasar saja akan tetapi juga pembangunan manajemen pasar.
“Lima ribu pasar tersebut, bukan hanya bangunan saja yang akan kita bangun, bukan hanya merapikan pasar yang tidak layak, tapi juga dari sisi managemen,” kata Rachmat.
Menurut Rachmat, pembangunan pasar tersebut harus memiliki tujuan masing-masing, apakah untuk tujuan peningkatan ekonomi dan lainnya, jangan sampai setelah pasar dibangun tidak ada pedagang yang menempati karena sepinya pembeli.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Jimmy Bella, mengatakan bahwa anggaran Kementerian Perdagangan kurang lebih sebesar Rp2 trilun yang akan dialokasikan untuk pembangunan, revitalisasi bangunan dan juga menagemen.
“Untuk pasar sebesar Rp2 trilun pada 2015, termasuk pembangunan dan revitalisasi serta managemen,” kata Jimmy.
Jimmy menjelaskan, alokasi dana tersebut meliputi pembangunan pasar baru dan juga revitalisasi fisik pasar yang dilakukan apabila kerusakan fisik pasar rakyat tersebut mencapai 60 persen dan sudah berusia lebih dari 25 tahun.
Selain itu, lanjut Jimmy, juga akan ada program pembangunan pasar di wilayah perbatasan seperti di wilayah Nusa tenggara Timur, Papua, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat dimana sumber dananya berasal dari Tugas Perbantuan dan Dana Alokasi Khusus.
“Ada lokasi pasar yang baru terutama untuk daerah perbatasan, jumlahnya di tiap daerah kurang lebih dua unit pasar. Ada lokasi prioritas dimana yang harus dibangun,” kata Jimmy.
Terhitung mulai tahun 2011 hingga 2014 lalu, sebanyak 497 pasar sudah direvitalisasi dan memakan biaya kurang lebih sebesar Rp2,1 triliun, dimana sebanyak 53 pasar rakyat diantaranya merupakan program percontohan.
Pada tahun 2015, ditargetkan revitalisasi pasar sebanyak 1.000 unit yang bersumber dari dana perbantuan dan dana alokasi khusus, dimana pada tugas pembantuan reguler sebanyak 25 pasar dengan total biaya Rp207,5 miliar, dan optimalisasi untuk 12 pasar dengan biaya Rp100 miliar.
Sementara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), tugas pembantuan reguler untuk 141 pasar rakyat dengann total biaya mencapai Rp1,036 triliun, dan refocusing untuk tiga pasar dengan dana Rp18,5 miliar.
Untuk dana alokasi khusus (DAK), untuk reguler sebanyak 523 pasar dengan total biaya Rp690 miliar, dan tambahan untuk 230 pasar dengan total biaya Rp 256 miliar. Dengan demikian, total pembangunan pasar dari tugas pembantuan dan DAK mencapai Rp2,30 triliun untuk 953 pasar.
Sementara dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menyediakan dana untuk pasar tipe C dan D bagi 65 pasar sebesar Rp78 miliar, sehingga total untuk pembangunan 1.000 pasar pada tahun 2015 mencapai Rp2,386 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Waduh, Refly Harun Usulkan Perubahan Tafsir Pancasila Sesuai Prinsip Demokrasi

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 seharusnya menjadi era untuk menemukan kembali tafsir Pancasila yang benar sesuai prinsip demokrasi.
“Teks Pancasila sebagai ideologi negara tetap sama sejak 1945, tetapi tafsirnya harus senantiasa kontekstual, sesuai dengan jiwa dan spirit demokrasi yang berkembang, baik di Indonesia maupun di belahan negara lain di dunia,” katanya, Minggu (17/5).
Demokrasi dan Pancasila kata dia, tidak bisa dipisahkan karena tanpa demokrasi maka pancasila tak mungkin bertahan sebagai ideologi bangsa.
Sebelumnya, pada acara Membumikan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara; PascaPutusan MK, yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan dan Kajian Ulul Albab Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Jimly mengatakan program sosialisasi empat pilar yang dilakukan oleh MPR harus mempertimbangkan putusan MK dan sebaiknya tidak diteruskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Xanana Gusmao Bicara Kepemimpinan di Kultum Supermentor

Presiden pertama Timor Leste Xanana Gusmao, Wakil Presiden RI 6 Try Sutrisno, Presiden RI 3 BJ Habibie, Presiden RI 6 Susilo Bambang Yudhoyono bersalaman saat mengisi acara Supermentor-6: Leaders, Jakarta, Minggu (17/5/2015), malam. Xanana menyampaikan pandangannya mengenai filosofi hidup, resep Sukses, etos kerja dan llmu kepemimpinan bersama tokoh negarawan BJ Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Try Sutrisno dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional ke-107. AKTUAL/MUNZIR

Antisipasi Lonjakan Pemudik, Garuda Rombak Pesawat Haji Untuk “Extra Flight”

Jakarta, Aktual.co — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyiapkan pesawat khusus, yakni yang telah dirombak menjadi seluruhnya kelas ekonomi untuk mengantisipasi lonjakan pemudik Lebaran 2015. Direktur Utama Garuda Indonesia M Arif Wibowo di Jakarta, Senin (18/5) mengatakan terdapat enam pesawat yang diubah kompartemennya itu dan seluruhnya tipe Airbus A330-300.
“Sebetulnya, pesawat itu diprioritaskan untuk haji, tapi sebelum masuk haji juga bisa dipakai sebagai cadangan mengantisipasi lonjakan pada arus mudik Lebaran,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, perombakan tersebut sedang dalam tahap rekonfigurasi dan diperkirakan sebelum musim haji sudah rampung dan bisa dipergunakan untuk mengangkut pemudik.
Untuk musim lebaran kali ini, Arif memperkirakan lonjakan penumpang akan lebih banyak karena bertepatan dengan musim liburan sekolah dengan prediksi penambahan penumpang sekitar 10 hingga 15 persen. Untuk itu, dia memastikan akan menambah penerbangan (extra flight) baik untuk rute-rute mudik, maupun untuk rute-rute liburan.
Rute-rute untuk yang ditambah penerbangannya untuk mudik, meliputi Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar, sementara untuk liburan, yakni Denpasar dan Singapura. “Beberapa rute yang non-mudik tapi untuk liburan menjadi bagian penting diantisipasi,” katanya.
Arif mengatakan penambahan penerbangan tersebut disiapkan dari H-10 hingga H+10 Lebaran 2015. “Pasti ada ‘extra flight’, kita sudah proyeksikan tahun ini akan lebih baik karena liburan Lebaran termasuk liburan sekolah, kita adakan tambahan kapasitas baik Garuda maupun Citilink,” katanya.
Untuk itu, tahun ini Garuda akan mendatangkan 18 pesawat, di antaranya berbadan sempit tujuh pesawat B737-800, tiga CRJ1000, ATR72-600 sementara itu untuk berbadan besar tiga B777-300ER dan dua A330-300. “Boeing mulai datang dua unit kuartal ini, bulan depan sudah mulai masuk Boeing-777 yang ketujuh,” katanya.
Hingga akhir tahun, Arif menyebutkan untuk Boeing 777 jumlah totalnya menjadi sembilan pesawat dan Airbus-330 menjadi 24 pesawat. “Untuk lebaran, lebih banyak di ‘narrow body’ (pesawat berbadan sempit), tapi kita lihat di jam-jam tertentu arus mudik, ‘wide body’ (pesawat berbadan lebar) kita siapkan,” katanya.
Terkait harga tiket, dia mengatakan ada kenaikan, namun tidak akan melampaui tarif batas atas. “Kalau angkutan darat ada ‘tuslah’, kita ‘kan enggak ada tuslah, kita main di ‘subclasses’ saja sampai batas atas lah maksimal,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jimly: Ingat! MK Telah Batalkan Frasa “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara”

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie kembali menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Frasa “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak.
“Jadi saya harapkan putusan MK tentang pembatalan frasa empat pilar harus kita jadikan pegangan,” kata Jimly Asshiddiqie yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Minggu (17/5).
Dengan demikian, kata dia, tidak perlu ada perdebatan lagi mengenai frasa empat pilar. Dan dia juga menyarankan agar MPR tidak lagi menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pancasila jangan lagi ditempatkan sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa bernegara. Karena Pancasila adalah filosofi berbangsa, dasar negara, saran saya kegiatan sosialisasi diganti saja dengan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan pengkajian. Karena sosialisasi itu kegiatan eksekutif atau pemerintah,” katanya.
Dia menambahkan, dengan penyebutan sebagai pilar, seolah-olah dianggap setara dengan yang lain dan pada akhirnya menimbulkan salah faham di masyarakat.
Seharusnya, kata dia, MPR menghormati putusan MK dalam Amar Putusan Nomor 100/PUU-XI/2014 yang membatalkan Frasa “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait Pancasila pilar kebangsaan.
Sebelumnya, pada acara Membumikan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara; PascaPutusan MK, yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan dan Kajian Ulul Albab Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Jimly mengatakan program sosialisasi empat pilar yang dilakukan oleh MPR harus mempertimbangkan putusan MK dan sebaiknya tidak diteruskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain