Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie kembali menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Frasa “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak.
“Jadi saya harapkan putusan MK tentang pembatalan frasa empat pilar harus kita jadikan pegangan,” kata Jimly Asshiddiqie yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Minggu (17/5).
Dengan demikian, kata dia, tidak perlu ada perdebatan lagi mengenai frasa empat pilar. Dan dia juga menyarankan agar MPR tidak lagi menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pancasila jangan lagi ditempatkan sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa bernegara. Karena Pancasila adalah filosofi berbangsa, dasar negara, saran saya kegiatan sosialisasi diganti saja dengan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan pengkajian. Karena sosialisasi itu kegiatan eksekutif atau pemerintah,” katanya.
Dia menambahkan, dengan penyebutan sebagai pilar, seolah-olah dianggap setara dengan yang lain dan pada akhirnya menimbulkan salah faham di masyarakat.
Seharusnya, kata dia, MPR menghormati putusan MK dalam Amar Putusan Nomor 100/PUU-XI/2014 yang membatalkan Frasa “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait Pancasila pilar kebangsaan.
Sebelumnya, pada acara Membumikan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara; PascaPutusan MK, yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan dan Kajian Ulul Albab Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Jimly mengatakan program sosialisasi empat pilar yang dilakukan oleh MPR harus mempertimbangkan putusan MK dan sebaiknya tidak diteruskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polres Mataram, Nusa Tenggara Barat terpaksa menghadiahi kaki MH 30 tahun, dengan timah panas ketika berusaha kabur ketika akan ditangkap. HM yang berprofesi sebagai juru parkir itu diduga sebagai komplotan pencurian sepeda motor.
“Dia tidak mau mengaku dan berbelit-belit saat diinterogasi anggota, makanya di tembak. MH ditangkap pada Sabtu (16/5), sekitar pukul 16.00 Wita di indekosnya di Lingkungan Moncok Karya, Kecamatan Ampenan,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polres Mataram AKP I Wayan Suteja di Mataram, Senin (18/5).
MH yang diduga sebagai anggota komplotan spesialis pencuri sepeda motor itu, ditangkap setelah anggota mendapat laporan dari korban yang kehilangan kendaraannya pada pekan lalu di wilayah Gomong, Kecamatan Mataram. 
“Pekan lalu kami menerima laporan sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT dengan nomor polisi DR 5656 AZ hilang di sebuah kos-kosan yang terletak di wilayah Gomong,” ujarnya.
Dari laporan tersebut, anggota kepolisian kemudian menindaklanjuti di lapangan dan mendapat keterangan tambahan dari seorang makelar kendaraan bernama Selamet yang menerima sepeda motor dari tangan MH.
“Dari keterangan Selamet, anggota menemukan sepeda motor yang dilaporkan telah hilang sepekan lalu, darinya anggota menemukan nama MH.”
Suteja mengatakan, Selamet mendapat sepeda motor tersebut dari MH yang menjualnya tanpa surat kelengkapan. Berdasarkan keterangan itu, anggota kemudian berusaha mendeteksi keberadaan MH. Dari keterangan MH, polisi memperoleh identitas seseorang yang disebut sebagai penyalur sepeda motor hasil curian berinisial JO, asal Tanak Awu, Kabupaten Lombok Tengah.
“Dia mengaku tidak mengetahui kalau sepeda motor yang diberikan JO adalah hasil curian, dan diperintahkan untuk menjualnya.”
Namun, kepolisian tidak langsung mempercayai pengakuan MH. Pihaknya akan terus mendalami keterangan dari pelaku maupun hasil identifikasi di lapangan.
“Modusnya kami dalami dahulu, yang jelas MH beserta barang buktinya sudah kami amankan di Mapolres Mataram, dan JO yang disebut sebagai penyalur barang curian itu masih diselidiki keberadaannya di lapangan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden RI era 1993-1998, Tri Sutrisno mengganggap Indonesia tidak pernah menerapkan sistem pemerintahan secara presidensil maupun parlementer. Meski dalam perjalanannya Indonesia dikatakan menganut kedua sistem tersebut.
“Di Indonesia tak ada sistem presidensil, tidak ada parlementer. Tidak ada,” kata Tri dalam acara ‘Empat Pemimpin Bangsa Berbagi Cerita mengenai Ilmu Kepemimpinan, Resep Sukses, Etos Kerja, dan Prinsip Hidup’ di XXI Ballroom, Gedung Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Minggu (17/5) malam.
Hal tersebut diutarakan bekas orang nomor dua di era Presiden Soeharto itu bukan tanpa alasan. Tri mengatakan, kedua sistem tersebut keliru jika diterapkan di Indonesia.
Pasalnya, dia berberlandaskan pada Presiden RI pertama Soekarno saat membentuk sistem pemerintahan dan negara. Kata Tri, Soekarno menyatakan tidak mengambil sistem yang berasal dari luar Indonesia.
Sebab, lanjut mantan Jenderal (Purn) TNI itu, bahwa sistem presidensial merupakan sistem di Amerika Serikat, sedangkan parlementer dari negara-negara Eropa, terutama Inggris.
Akhirnya, dipilihlah sistem pemerintahan sendiri. Yaitu sistem Indonesia. “Waktu pendiri negara bentuk sistem pemerintahan negara, Bung Karno bilang jangan sampai kita ambil yang ada di luar. Nyeletuk Pak Kasman dan Pak Hatta, kita sistem Indonesia,” ucap Tri.

Artikel ini ditulis oleh: