Jakarta, Aktual.co — Sekertaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, menilai wacana merevisi UU Pilkada untuk mengakomodir partai politik yang tengah bersengketa sangatlah tidak rasional.
Pasalnya bila terjadi persoalan komplek, sejatinya sudah diatur dalam UU Parpol tahun 2011, yakni instrumennya melalui Mahkamah Partai.
“Kita tidak ingin DPR terilibat dalam permasalahan komplek kelompok yang bertikai sehingga jangan sampai UU yang di produk DPR sebagai alat untuk melegalkan kepentingan kelompok tertentu dan menghilangkan hak kelompok yang lain,” ucap Syarif, di Jakarta, Kamis (14/5).
Selain itu, sambung dia, masih cukup banyak pekerjaan di DPR yang tertunda di bidang legislasi, setidaknya saja masih ada 37 UU yang sudah masuk prolegnas dan belom dibahas.
“Dibiidang pengawasan dan anggaran, untuk itu supaya pemerintah secara tegas meminta ke pimpinan DPR untuk tidak gegabah merivisi UU tersebut apa lagi tahapan Pilkada sudah akan di mulai,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wacana Partai Demokrat membuka peluang posisi sekertaris jenderal dari luar partai dipandang keliru. Karena wacana itu, menunjukan bahwa ada kegagalan dalam membangun kaderisasi di internal partai bintang mercy tersebut.
Demikian disampaikan Peneliti Political Communication Institute (PolcoMM Institute), Heri Budianto, di Jakarta, Kamis (14/5).
“Langkah itu keliru, karena menunjuk sekjen dari luar bukan kader internal merupakan kegagalan sempurna Demokrat dalam membangun kader,” ucap dia.
Masih kata Heri, jika memang nantinya Demokrat memilih Sekjen dari luar partai maka lengkap sudah penderitaan partai yang kini kembali dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
“Jika memang itu benar adanya menunjuk dari luar, lengkap sudah kegagalan partai ini,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumny, Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi dalam kongres IV Partai Demokrat di Surabaya, Jawa Timur.
Kini, partai berlambang bintang mercy dihadapkan dengan bursa sekretaris jenderal, bahkan ada wacana Partai Demokrat yang membuka peluang posisi sekretaris jenderal dari luar partai.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memahami konteks dari permintaan Hakim tunggal, Yuningtyas Upiek untuk menunjukan alat bukti penetapan tersangka Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin.
Menurut dia, Hakim praperadilan tidak memperdebatkan mengenai materi kasus. 
“Yang diperlukan adalah ada berita acara saksi. Misalnya, ada lima orang saksi yang sudah diperiksa, titik. Ada dokumen surat-surat, titik. Sudah, terpenuhi. Tidak diperdebatkan itu disana (praperadilan) nanti darimana (KPK) dapat itu keterangan, tidak,” papar Margarito, ketika berbincang dengan wartawan, Kamis (14/5).
Lebih jauh disampaikan Margarito, selain itu dalam praperadilan KPK juga harus menjelaskan alat bukti itu. Kendati demikian, tidak perlu detil. Cukup mengungkapkan siapa saksinya, dan dokumen apa.
“Di praperadilan itu tidak memperdebatkan itu (meteri kasus). ‘Kau (saksi) berapa meter waktu terjadi, kau (saksi) ada di mana waktu terjadi’, tidak. Yang diperlukan (KPK) dalam praperadilan itu hanya, ‘ini loh kami punya keterangan, ini loh kami punya keterangan saksi (X) tanggal sekian, kami telah mengambil keterangan saksi (W) dari jam sekian sampai tanggal sekian’. ‘Kami telah mengambil keterangan ahli dari jam sekian, tanggal, dan bulan sekian’, titik. Lalu, ‘ini loh ada satu surat, satu bundel’. Jadi sah, sudah sebatas itu. Tidak diperdebatkan dari mana kau (KPK) dapat saksi itu, darimana kau dapat keterangan, no,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam sidang yang digelar pada Selasa (12/5), Hakim Tunggal, Yuningtyas Upiek mengabulkan permohonan praperadilan atas penetapan status tersangka oleh KPK kepada Ilham. Atas putusan tersebut, Hakim Upiek menyatakan bahwa status tersangka yang disandang oleh Ilham tidak sah.
Dalam pertimbangannya Hakim menyatakan, bahwa bukti-bukti yang diajukan termohon (KPK) dalam menetapkan tersangka tidak terbukti di persidangan.
“Penetapan tersangka harus setelah adanya dua alat bukti. Penetapan tersangka pada 2 Mei 2014 belum ditemukan dua alat bukti,” beber Hakim Upiek.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby