Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo mengingatkan menteri anggota Kabinet Kerja untuk memperhatikan masalah organisasi kementerian sehingga tidak mengganggu kinerja masing-masing kementerian.
“Saya ingin memperingatkan kembali masalah terkait dengan organisasi kementerian,” kata Jokowi, di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (13/5).
Masalah kelembagaan tersebut bila tidak diperhatikan dengan baik dapat berpengaruh terhadap anggaran.
“ini rentetan (bisa) masuk ke pencairan anggaran dari pencairan ke serapan anggaran, serapan anggaran bisa masuk kepada pengaruh pertumbuhan ekonomi, hati-hati,”
“Saya (sudah) ingatkan sejak Januari tapi mungkin belum banyak yang punya feeling (ada pengaruh) pada pertumbuhan ekonomi sehingga sampai sekarang ada yang belum perpres kementerian yang belum ditandatangani,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Sub Direktorat VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Daniel Bolly Hyronimus Tifaona dipromosikan menjabat sebagai Kapolresta Bekasi Kota.   
Bolly yang belakangan tenar sejak dirinya menangkap Wakil Ketua KPK nonaktif, Bambang Widjojanto itu menggantikan Kombes Pol Rudi Setiawan. Sementara Kombes Rudi naik jabatan menjadi Kasubdit IV Dittipidum Bareskrim Polri.
Untuk jabatan Bolly digantikan AKBP Auliansyah Lubis yang sebelumnya menjabat Kasubbagjemenmut Baglsp Lemdikpol Polri.
Keputusan tersebut, sesuai dengan Surat Telegram Keputusan Kapolri Nomor 427/ V/ 2012/ 13-5-2015 tentang pemberhentian dari, dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri, yang diterima sejumlah wartawan, di Jakarta, Rabu (13/5) petang.
Seperti diketahui nama Bolly mencuat setelah menjadi kepala penyidik kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilbup Kotawaringin Barat, di Mahkamah Konstitusi, yang menyeret Bambang Widjojanto sebagai pesakitan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Terdakwa kasus korupsi pengadaan vaksin flu burung untuk manusia tahun anggaran 2008-2010 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Tunggul Parningotan Sihombing, resmi ajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Hari ini saya sudah mengajukan akta banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus),” jelas kuasan hukum Tunggul, Antoni Silo ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (13/5).
Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Tunggul dengan hukuman pidana penjara selama 10 tahun 10 penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsidair tiga bulan kurungan.
Majelis Hakim memutuskan, bahwa Tunggul telah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.(Baca: Tunggul Parningotan Sihombing Divonis 10 Tahun Penjara).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Selama enam bulan pemerintahan Jokowi-JK banyak yang menilai bahwa kinerja kabinet sudah kandas, lantaran sudah tidak kompeten.
Pakar etika politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis Suseno mengatakan pemerintah dinilainya tidak memiliki kesadaran bahwa kasus korupsi sudah menjadi persoalan mendasar dalam negeri.
“Kesan saya bahwa pemerintah tidak hanya lemah tetapi juga tidak kompeten, tidak menunjukkan suatu kesadaran, blusukan saja seakan-akan semuanya normal. Tidak ada suatu perasaan kaget bahwa korupsi itu jalan terus, kelemahan pemerintah serius untuk negara ini,” ucap Romo Magnis, di Gedung PGI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).
Dikatakan dia, suatu negara yang sudah mantap sistem pemerintahannya tidak akan terlalu sakit jika pemimpinnya lemah. Karena itu, pria yang akrab disapa Romo, Indonesia saat ini membutuhkan kepemimpinan yang mantap karena sistemnya belum kuat berjalan.
Kendati demikian, ia menentang wacana pemakzulan terhadap presiden. Karena itu, posisi presiden masih tetap harus dipertahankan.
“Bisa saja demokrasi terancam, kita harus tetap mempertahankan Presiden, ini penting. Demokrasi tidak bisa dengan kudeta, ya jadi harus dipertahankan,” ujarnya.
Romo berujar, masyarakat harus menyadari adanya pengaruh dunia luar yang berupaya memanfaatkan kondisi negara yang tengah lemah ini. Magnis lantas menyebut nilai ekstrimisme yang pencegahannya harus ditingkatkan.
“Misalnya ekstrimisme agama akan memanfaatkan sehingga dari masyarakat menjadi kesan bahwa sistem politik kita busuk hingga akhirnya orang mencari alternatif yang sangat berbeda. Ini suatu keprihatinan,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar rekonstruksi kasus dugaan tindak pidana korupsi program acara siap siar LPP TVRI tahun anggaran 2012, Rabu (13/5). 
Rekonstruksi yang di mulai pada pukul 11.00 dan berakhir sekitar pukul 14.00 WIB itu, dilakukan di dua lokasi berbeda. Yakni money changer Sudirman Central Business Districk dan parkiran Gedung TVRI, Senayan, Jakarta. 
Dalam rekonstruksi itu, tim penyidik menghadirkan tersangka Direktur Utama PT Media Arts Image Iwan Chermawan serta tiga saksi, yakni Setiawan teman Iwan, kemudian Zulkhoir, sopir Iwan dan Eddy Machmudi Effendi,  Direktur Keuangan LPP TVRI Tahun 2012 selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Kapuspenkum Kejagung Tony Tribagus Spontana menjelaskan, rekonstruksi itu mencoba untuk mencari beberapa rangkaian keterangan, kejelasan dan kebenaran dari suatu peristiwa pidana. 
“Khususnya mengenai terdapatnya dugaan pemberian sejumlah uang yang berasal dari kegiatan Pengadaan Acara Siap Siar Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Tahun Anggaran 2012 oleh tersangka IC kepada Saksi Eddy Machmudi Effendi,” jelas Tony di Jakarta, Rabu (13/5).
Dijelaskan Tony, kronologis rekonstruksi di money changer SDBD diawali oleh tersangka Iwan bertemu Setiawan di parkiran SCBD. Kemudian, mereka bersama-sama masuk ke money changer SCBD membeli uang dolar Amerika Serikat sebenar USD 650,000 dalam pecahan USD 100,000.
Menurut Tony, uang senilai USD 650,000 tersebut dimasukan ke dalam beberapa kantong kertas (warna) cokelat lalu disimpan pada tas ransel warna hitam. “Selanjutnya dengan mengendarai mercy milik tersangka IC yang dikemudikan saksi Zulkhoir, pergi menuju gedung TVRI,” kata dia.
Setiba di gedung TVRI, lanjut Tony, Iwan dan saksi Setiawan yang menggendong tas ransel warna hitam masuk ke gedung TVRI menuju ruang kerja saksi Eddy Machmudi Effendi dengan menggunakan lift ke lantai enam Gedung Penunjang Operasional kantor pusat LPP TVRI.
Keduanya bertemu di ruang kerja saksi Eddy Machmudi Effendi dan diterima di ruang tamu. “Selanjutnya tas ransel warna hitam berisi uang senilai USD 650,000 tersebut diserahkan kepada saksi Eddy Machmudi Effendi dan diletakkannya di atas meja,” katanya. 
Kemudian, mereka pun melanjutkan dengan berbincang-bincang di ruang tamu hingga selanjutnya pamit dan turun ke lantai parkiran. Kemudian, meninggalkan gedung TVRI dengan mobil Mercy.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby