Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan 10 rekomendasi menjelang Penutupan Kongres Partai Demokrat (PD).
Rekomendasi yang dibacakan oleh SBY, pertama, terus menjaga dan menghidupkan kembali iklim dan kampanye pemberantasan korupsi, karena rakyat ingin semakin kedepan makin bersih dan makin bebas dari korupsi.
“Utamakan tindakan tetap agresif dan tanpa pandang bulu, cermat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. serta tidak ada motif politik atau unsur subyektif lainnya,” kata SBY, di Surabaya, Rabu (13/5).
Kedua, Menyelamatkan institusi KPK dan Polri, agar kedua lembaga penegak hukum tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. Serta tidak terganggu karena benturan kepentingan orang per orang. Ketiga, TNI dan Polri harus bebas dari lingkaran kekuasaan agar tidak menghianati reformasi.
TNI dan Polri juga tidak terpecah belah serta tidak lagi independen. Sipil, TNI dan Polri secara sadar dan aktif harus menegakkan hubungan yang sehat sesuai konstitusi.
“Keempat, PD Mendengar aspirasi sodara-sodara kami, negara tetap berpihak pada rakyat yang kurang mampu. Kami berharap agar pemerintah mengembalikan dan menghidupakn program pro rakyat. Apapun istilahnya agar tercipta keadilan sosial. Jangan smapai ekonomi kita menuju sistem kapitalisme, serta serba neoliberalisme,” ujarnya.
Kelima, Pembangunan jangan sampai menguras APBN hanya karena infrastruktur. Biaya infrastruktur memadukan dana BUMN dan dana swasta. Sebaliknya, alokasikan anggaran ygb cukup,apbd dan apbd utananya program kemiskinan.
Kemudian, Menjaga dan menghidupkan kembali MP3EI, nama boleh ganti karena itu disusun bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemda dan BUMN. Sebagai rencana induk, tentu harus ada perbaikan.
Ketujuh, saat ini ada persoalan dalam ekonomi kita. Ada masalah di sektor moneter, fiskal dan riil, pemerintah dapat kelola sungguh-sungguh serta kebijakan yang tetap sehingga ekonomi tetap tumbuh dan kemiskinan berkurang. Presiden Jokowi bisa komunikasikan kebijakan pemerintah agar mengerti.
Lalu, kedaulatan Negara dan keutuhan NKRI harga mati dan PD setuju. Jangan sampai pengelolaan hubungan internasional keliru sehingga hubungan terganggu, kedua tujuan itu penting dengan kemitraan sesungguhnya dapat dicapai.
“Kesembilan, kehidupan bernegara yang sehat atas pranata hukum dari segenap pelaku demokrasi mengalir dari semangat ini PD berharap agar ke depan terjalin hubungan sehat, serta hubungan antar sesama partai politik dan penghormatan terhadap kedaulatan,” ucap SBY.
Terakhir, kita sama-sama ketahui bahwa ciri good governance adalah kapabel, akuntabel dan taat aturan, Partai Demokrat harap agar semua keputusan oleh pemerintah dapat dikomunikasikan ke masyarakat luas. Rakyat mengerti, di sisi lain rakyat dapat kontrol agar kebijakan itu dan perangkat negara.
SBY meyakini jika pemerintah berkenan dengan 10 rekomendasi itu, akan banyak lagi yang dapat dilakukan dalam menyejahterakan rakyat Indonesia.
Laporan: Wahyuroma

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku kesulitan menuntaskan tujuh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Salah satu kesulitan, lantaran peristiwanya sudah berlangsung lama.
“Kendala yang dihadapi untuk tujuh kasus yang belum selesai ini adalah waktu kejadian, atau peristiwa itu sudah lama, ada yang lebih dari 50 tahun jadi sangat sulit dicari bukti-bukti dan saksi-saksi maupun tersangkanya apabila ada,”kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana, di kantornya, Rabu (13/5).
Pada akhir April 2015 lalu, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala BIN Marciano Norman dan Ketua Komnas HAM Nurkholis serta perwakilan TNI diketahui menggelar pertemuan tertutup untuk membahas penuntasan tujuh kasus tersebut.
Dari tindaklanjut pertemuan tersebut, lanjut Tony, disepakati pembentukan tim dan akan ada pembahasan soal teknis penyelesaian kasus. Mana kasus yang akan diselesaikan secara yuridis dan mana yang akan diselesaikan secara rekonsiliasi.(Baca juga: Kejagung Putuskan Tujuh Kasus HAM Berat Diselesaikan Melalui Rekonsiliasi)
“Kita sudah memulai pembahasan awal, dalam waktu dekat kita akan berbicara teknis, karena Kejagung juga termasuk Komnas HAM sudah menawarkan tempat unutk menjadi sekretariat bersama lah,”tandasnya.
Adapun tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang masih menjadi hutang untuk diselesaikan yakni Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Talangsari, Penghilangan orang secara paksa, Penembakan misterius (Petrus), Pembataian massal pasca G30S/PKI dan Kerusuhan Mei 1998.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Malang, Aktual.co — Anita Anggraeni, warga Dusun Pabrikan, Desa Jambesari, RT 06 RW 02, Poncokusumo, Kabupaten Malang, berhasil menggegerkan warga sekitar, karena berhasil menemukan sebuah batu akik dengan berat 10 kilogram.

Batu akik yang dikenal dengan nama Sapta Warna ini, ditemukannya di dapur rumahnya.

Awalnya, sebelum menemukan batu akik unik ini, ia bermimpi bertemu tiga orang pria. Kebetulan juga, saat itu dia sedang melakukan renovasi rumahnya.

“Jadi ketika tanah digali, lalu muncul bongkahan batu tersebut,” kata Anita (13/5), di Malang, Jawa Timur.

Batu yang penuh lumut tersebut ketika ditemukan, ternyata tidak sanggup diangkat oleh kuli bangunan yang merenovasi rumahnya.

“Saat saya coba angkat ternyata bisa,” timpalnya.

Wanita berusia 28 tahun itu yang berprofesi sebagai petani itu, mengaku tak banyak tahu tentang batu. Namun, alangkah kagetnya dia, ketika batu tersebut coba ditunjukkan pada rekannya yang tahu seluk beluk dunia akik.

“Saya diminta untuk tidak memotong batu utuhnya,” katanya.

Anita merasa bongkah batu itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya, sebab batu tersebut, muncul dan ditemukan dengan cara yang di luar nalar.

“Batu saya simpan dan tidak saya jual,” terang Anita.

Artikel ini ditulis oleh: