Jakarta, Aktual.co — Majelis hakim pengadilan tata usaha negara (PTUN) diharapkan dapat memutus permohonan gugatan terhadap SK Menkumham kepengurusan Golkar secara adil.
Demikian disampaikan Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham saat dihubungi, di Jakarta, Senin (11/5).
“Semua sudah jelas, tinggal hakim saja secara profesional memperhatikan fakta yang ada. Sebenarnya sudah sangat sederhana,” ucap dia.
Idrus mencoba menjelskan, permaasalah SK Menkumham itu sejak awal sudah ada suatu skenario indikasi manipulasi terhadap putusan mahakmah partai. Padahal, secara sangat sederhana bahwa putusan mahkamah partai itu tidak ada yang dimenangkan.
“Putusan SK Menkumham itu menafsirkan putusan putusan mahkamah partai. Kami percaya majelis hakim secara independen, profesional dan adil betul-betul secara profesional dalam memutus nantinya,” tambah Idrus itu lagi.
Ia pun mengatakan bahwa persoalan hukum ini agar dapat selesai lebih cepat. Karena itu, sambung dia, meminta kepada semua pihak agar mendorong supaya mengambil putusan lebih cepat. Supaya ada kepastian hukum.
“Pertama kita minta agar majelis hakim mengambil putusan cepat. Kedua, putusan yang diambil kita hormati putusan itu. Saya kira itu kan perlu, kita dari awal mengatakan bahwa yang menang agar ini utuh, menghormati putusan yang ada agar golkar satu kesatuan yang utuh. Kita jangan sampai diadu skenario memecah belah partai,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Bendahara Umum Partai Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo menyatakan bahwa partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat galau dengan isu reshuffle. Sebab, Presiden Jokowi menawarkan tujuh kursi menteri ke kubu Koalisi Merah Putih (KMP).
Sikap galaunya, kata Bambang, partai yang tergabung dalam KIH itu terlihat akhir-akhir ini yang bersikap mementang Jokowi. “Lihat sikap KIH akhir-akhir ini, mereka menentang Jokowi,” ucapnya.
Sementara itu, Bamsoet menjelaskan kalau alasan Jokowi memberikan posisi menteri itu agar koalisi partai yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pilpres lalu itu beralih menjadi pendukung pemerintahan saat ini.
Pos kementerian apa saja yang ditawarkan Jokowi? Bambang tidak merinci. Yang pasti, katanya, tantangan Jokowi ke KMP itu partai pengusungnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) galau.
kendati demikian, tawaran manis kursi menteri itu tak membuat KMP tergiur sehingga berubah sikap mau menerima tawaran bergabung ke pemerintahan saat ini.
“Oleh karenanya, KIH tak perlu galau,” sergahnya.
Seperti diketahui, Nama-nama menteri mulai dimunculkan publik agar segera dilakukan evaluasi kinerjanya atau dirombak dari susunan kabinet. 
Selain Kementerian Bidang ekonomi menjadi bidang yang cukup mendapat sorotan publik dalam semester atau enam bulan pertama Kabinet Presiden Jokowi. 
Menteri-menteri yang berasal dari partai pendukung yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat menjadi sorotan evaluasi dan reshuffle.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Harapan SBY mengundang Megawati tampaknya bertepuk sebelah tangan alias tak terwujud. Pasalnya, Ketua Umum PDI Perjuangan itu enggan hadir pada kongres yang berlangsung di Surabaya pada tanggal 11-13 Mei ini.
Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Eva Kusuma Sundari berharap ketua umum partainya yaitu Megawati Soekarnoputri dapat menghadiri Kongres ke-IV Partai Demokrat di Surabay.
“Saya tidak tahu hadir atau tidak. Semoga hadir,” kata Eva dihubungi dari Sidoarjo, Senin (11/5).
Eva menyiratkan kehadiran Megawati di Kongres ke-IV Partai Demokrat, dapat mencairkan suasana yang belakangan disebut-sebut kurang harmonis antara Megawati dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono selama kurun waktu belakangan ini.
“Kalau hubungan antar-petinggi partai politik bagus, rakyat diuntungkan,” jelas Eva.
Sementara itu, mantan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo juga menyatakan belum mengetahui apakah Megawati Soekarnoputri akan menghadiri Kongres Demokrat atau tidak.
Namun Tjahjo memastikan partainya akan mendelegasikan perwakilan dari DPP PDIP.
“Saya tidak tahu jadwal beliau (Megawati), jadi ya tidak bisa kira-kira (hadir atau tidak). Tapi pasti dari DPP akan hadir seperti sekjen,” kata Tjahjo.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia Soegeng Rahardjo memperkirakan, jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di Tiongkok, sangat banyak.
“Saya percaya ini seperti puncak gunung es, tinggal tunggu waktu meledak,” katanya di Beijing, Senin (11/5).
Soegeng mengatakan, sejak Januari 2015 pihaknya telah memulangkan sekitar 40 orang WNI yang bekerja secara ilegal di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok sendiri, tidak mengijinkan adanya buruh migran di wilayahnya, kecuali di Hong Kong dan Makau.
Menurut dia, tindak kriminal perdagangan manusia, termasuk yang melibatkan WNI di Tiongkok daratan, sulit diselesaikan secara tuntas. “Ada indikasi baik korban maupun organisasi perdagangan manusia, bekerja sama.”
Dia menambahkan, korban terkadang memberikan jawaban yang berbelit-belit, ketika ditanya bagaimana dia bisa bekerja di Tiongkok. Tidak berterus terang, berupaya menutup-nutupi informasi, sehingga aparat juga kesulitan melacak secara tuntas.
Namun, tambah Soegeng, pihaknya terus bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok menuntaskan aksi perdagangan manusia tersebut.
TKI yang diselundupkan ke Tiongkok kembanyakan menjadi wanita penghibur, dan untuk TKI pria dijadikan buruh kasar di pabrik atau pelabuhan. Meski telah memulangkan sekitar 40 orang TKI ilegal, jumlah WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Tiongkok daratan masih terus bertambah.
Salah satunya AS 29 tahun, perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, yang dipaksa sebagai wanita penghibur di SPA dan karaoke di Tangsha, di luar kota Beijing. AS dibeli oleh agen di Tiongkok dari agennya di Blitar, sebesar 15 ribu Yuan atau sekitar Rp30 juta. 
Perempuan yang pernah dua tahun bekerja di Panasonic, Malaysia tersebut tiba di KBRI Beijing pada Kamis (7/5) malam. “Saya diimingi gaji besar, dua belas juta, kerja di kafe di Tiongkok. Tetapi sampai sini, saya kerja di SPA plus-plus, dan seminggu kemudian di karaoke, selama sebulan. Dan karena tidak tahan, ada kesempatan saya kabur dan melapor ke KBRI,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, saat tiba di tempatnya bekerja telah ada WNI lain yang telah lama bekerja di SPA. “Ketika ada razia, kami berpencar, entah sekarang mereka dimana. Saya bisa lolos razia karena dijamin bos saya. Bos saya memindahkan saya ke KTV, di sana juga sudah ada WNI lain, saat saya kabur mereka sedang bekerja, melayani tamu masing-masing,” tutur AS.
Sebagian WNI korban perdagangan manusia ditampung di KBRI Beijing, dan rumah penampungan Kantor Keamanan Publik Tiongkok. Pemerintah setempat menetapkan bagi buruh migran yang telah lebih dari sebulan berada di Tiongkok, diharuskan membayar denda 10.000 Yuan dan tinggal di rumah penampungan Kantor Keamanan Publik.
Mereka akan dipulangkan setelah menjalani segala proses administrasi hukum, serta difasilitasi KBRI antara lain dengan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi TKI yang paspornya disita majikan atau agen.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polda Bali memberikan penghargaan kepada tiga orang warga yang dinilai berjasa membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan, diantaranya kasus peredaran gelap narkotika dan uang palsu.
“Kami berikan penghargaan ini untuk menggugah dan menyadarkan masyarakat bahwa memberikan informasi kepada Polri sangat membantu polisi untuk melakukan tugasnya,” kata Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Ronny Sompie di Denpasar, Senin (11/5).
Menurut dia, Kepolisian perlu memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memiliki keberanian dalam memberikan informasi kepada polisi untuk mengungkap kasus besar narkotika dan peredaran uang palsu.
Namun, dia tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait latar belakang ketiga warga itu karena menyangkut kerahasiaan identitas masyarakat yang telah membantu polisi dalam mengungkap kejahatan narkotika dan uang palsu itu.
Selain kepada tiga orang warga yang turut berperan membantu polisi, Polda Bali juga memberikan penghargaan kepada 11 orang personel kepolisian yang telah berhasil mengungkap dua kasus itu.
Meski demikian, mantan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri itu lebih menginginkan adanya personel yang berperan mencegah terjadinya suatu kasus kejahatan, karena hal tersebut dinilai sebagai hal yang lebih utama.
“Kami juga berencana memberikan penghargaan kepada anggota yang bisa mencegah terjadinya kasus karena itu lebih berjasa walaupun tidak nampak.”
Kasus kejahatan peredaran gelap narkotika dan uang palsu di Bali menjadi dua kasus yang banyak diungkap di Pulau Dewata, mengingat daerah ini sebagai daerah tujuan wisata dunia.
Meski pintu-pintu masuk di Bali dijaga dengan pengawasan yang ketat, namun penyelundup masih saja berupaya memasukkan barang haram itu ke Pulau Dewata salah satunya melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, dengan beragam modus.
Salah satu modus yang kini marak dilakukan oleh para penyelundup adalah dengan menyembunyikan narkotika di bagian dalam koper atau disembunyikan di dalam paket kargo dan paket lukisan.
Polisi, kata dia, melakukan kerja sama dengan sejumlah instansi di antaranya Bea Cukai, aparat BNN, pemerintah daerah dan masyarakat di dalam mengungkap peredaran gelap narkotika.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Selain sinyal untuk mengambil sikap politik, langkah SBY untuk mengirim utusan temui Megawati menurut pengamat SBY tidak ingin partainya di “Golkar-kan” atau dicerai berai.
Pengamat Politik M Khudori memberikan penilaian bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sedang meminta perlindungan kepada Megawati mengingat konflik partai Golkar.
“Itu (SBY mengirim utusan khusus ke Megawati) sedang mencari perlindungan. SBY yang sudah tidak memegang kekuasaan khawatir Partai Demokrat di ‘Golkar-kan,” paparnya di Jakarta, Minggu (10/5)
Khudori juga memahami akan sikap khawatir SBY, dimana, Golkar dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie bisa terkoyak. Untuk itulah SBY dia nilai menyelamatkan partainya dari gangguan dari luar.
Seperti diberitakan, pada hari Jumat (7/5/2015), utusan SBY yang terdiri Syarief Hasan (Ketua Harian Partai Demokrat), Agus Hermanto (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat) dan Eddy Baskoro Yudhoyono (Sekjen Partai Demokrat/putra SBY) menemui Megawati.
Mereka diterima Megawati di kediamannya jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Ketika itu Mega didampingi Pramono Anung dan Olly Dondokambey. Pada pertemuan itulah utusan SBY menyerahkan undangan kepada Mega untuk hadir dalam kongres Partai Demokrat.

Artikel ini ditulis oleh: