Jakarta, Aktual.co — Pengamat Energi Migas Watch Widodo Edi Setyanto meminta PT Pertamina (Persero) untuk membatalkan kerja sama proyek LNG Terminal Receiver Bojonegara Banten yang dilakukan bersama PT Bumi Sarana Migas (BSM) lantaran dinilai kental akan unsur KKN.
“Ini harus batal, kental sekali unsur KKN-nya, apalagi BSM kan Kalla Group, kerja samanya kan kelihatan tidak win win, dan justru merugikan Pertamina,” kata Widodo kepada Aktual di Jakarta, Senin (11/5).
Perlu diketahui, dalam kerjasama tersebut, Pertamina diposisikan sebagai 100 persen offtaker LNG regasified gas yang dipasok oleh perusahaan besutan anak Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yakni Solihin Kalla. Di mana selanjutnya gas tersebut akan disalurkan oleh Pertamina ke PT PLN (Persero). Sehingga resiko penyerapan gas oleh PLN menjadi 100 persen resiko Pertamina. Terdapat resiko single party offtaker untuk pembeli LNG, yaitu PLN.
Bahkan untuk penjualan gas ke PLN pun, proyek Land based Regasification Plant Bojonegara ini akan bersaing dengan FSRU Nusantara Regas dan Proyek PGN FSRU Lampung yang keduanya sudah siap untuk menerima LNG dan menyalurkan Regasified Gas ke pembangkit PLN.
Ia menegaskan, hal ini sudah sangat menunjukan bagaimana Wapres Jusuf Kalla tengah memperbesar kerajaan bisnis keluarganya ketimbang mensejahterahkan rakyat dan memberantas mafia migas.
“Bojonegara itu kan milik Pertamina, untuk apa menggandeng BSM? Kan Pertamina punya Pertagas. Sekarang artinya BSM sebagai apa disitu? sedangkan, land base terminalnya kan milik pertamina, jadi modal apa BSM itu? Hanya modal dengkul dan kekuasaan saja,” ungkap Widodo.
Berdasarkan data yang diperoleh Aktual, jika dibandingkan dengan proyek Pertagas FSRU Cilamaya LNG Company, penjualan regasified LNG dilakukan dari Pertagas Cilamaya langsung ke End Customer (IPP Jawa, IPP Sunyarangi dan Pertamina Balongan). Sehingga Pertamina tidak menanggung resiko penyerapan pasar. Dari segi LNG Supply dan market demand pun proyek Pertagas ini menunjukan posisi yang sangat aman karena volume demand sesuai dengan volume supply LNG.
Tidak seperti LNG Bojonegara antara Pertamina dengan BSM, yang terdapat porsi unmarketable LNG cukup besar. Di mana available market yang dimiliki hanya untuk IPP Jawa I sebesar 320 MMSCFD dan PLN Jawa Barat sebesar 334 MMSCFD, total keduanya adalah 654 MMSCFD. Sementara target LNG Supply nya sendiri justru mencapai 1000-1500 MMSCFD.
“Kenapa ga gandeng Pertagas? Apalagi Pertamina harus membeli 51 persen saham BSM. Jadi ini artinya jelas JK itu jadi Wapres hanya untuk bisnis,” tegas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menantang PT Pertamina (Persero) untuk juga membubarkan Pertamina Energy Services (PES) selain PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Pasalnya, PES dinilai sebagai biang permasalahan mafia migas di Tanah Air.
Menanggapi hal itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro menjelaskan bahwa saat ini PES telah direposisi keberadaannya dan berperan sebagai international third party trading milik Pertamina.
“Dia (PES) itu memasok ke luar negeri engga cuma ke kita aja. Dia masok ke Azerbaijan, Kazakhstan, Vietnam kemudian Korea Selatan, nah itu semua dengan harga pasar dengan kemampuan pasar internasional dan dia berkembang menjadi perusahaan yang profitable,” kata Wianda saat berbincang dengan Aktual di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, ditulis Senin (11/5).
Maka dari itu, sambungnya, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto selalu mengatakan bahwa nanti akan dievaluasi semua asetnya Petral Hongkong termasuk PES. “Nah kalau memang beberapa perusahaan ini ternyata profitable, berkembang jadi perusahaan yang bagus kenapa kemudian tidak kita masukan ke dalam salah satu anak perusahaan Pertamina,” ujarnya.
Wianda menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka kepada seluruh pihak auditor yang berwenang. Bahkan diakuinya BPK pun telah selesai melakukan audit terhadap PES.
“Audit open pak, mau diaudit BPK juga oke kita engga masalah karena PES juga sekarang setiap tahun diaudit. Udah selesai auditnya. Jadi kita tidak pernah melarang BPK mengaudit, KPK pun juga mau mengaudit silahkan, proses tender mau dikawal pun silahkan, jadi clear banget buat kita,” ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota BPK bidang VII, Achsanul Qosasih menilai dibubarkannya Petral bukanlah sebuah prestasi bagi Pemerintah dan Pertamina selaku induk usaha. Pasalnya, memang sudah sejak lama Petral itu hanya menjadi perusahaan mati.
“Apakah ditutupnya Petral kemudian dikatakan Pertamina hebat? Tidak, karena memang petral itu perusahaan kosong,” kata Achsanul.
Dirinya justru menantang Pemerintah dan Pertamina untuk membubarkan Pertamina Energy Service (PES) yang disebutnya selama ini menjadi biang dari carut marutnya permasalahan Migas di Tanah Air.
“Tapi kalau berani tutup PES, ga ada yang tahu, disitulah yang sebenarnya. Di satu sisi ada juga ISC (Integrated Supply Chain, unit usaha Pertamina), orangnya ISC yah orang PES, orangnya dia-dia juga, dia yang beli dia yang atur, dia yang hukum, dia yang denda, dia yang bayar. Yang begini-begini saya sudah sampaikan dihasil pemeriksaan,” terangnya.
Achsanul juga mengungkapkan bahwa selama ini sudah banyak orang tertipu dengan isu Petral sebagai sumber mafia migas.
“Saya rasa kira semua sudah tertipu, Petral, Petral, Petral di kepala kita itu Petral mafia migas,” sebutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai rencana PT Pertamina (Persero) meluncurkan produk BBM terbaru berlabel Pertalite RON 90 merupakan strategi bisnis yang tepat.
Kendati demikian, rencana Pertamina itu harus tertahan lantaran segala persiapan yang masih berjalan serta permintaan para anggota Parlemen untuk diberi jaminan ketersediaan BBM jenis Premium pasca diluncurkannya Pertalite.
“Saya kira dalam strategi bisnis bagus. Itukan barang non subsidi secara korporasi dianggap menguntungkan oleh Pertamina, mestinya ga ada masalah,” kata Marwan di Jakarta, Senin (11/5).
Marwan meminta pihak Pertamina juga untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah serta komisaris mengingat BBM merupakan produk strategis yang menyangkut kehidupan masyarakat luas.
“Jadi kalau bicara mengenai implementasi rencana program baru mestinya secara internal perusahaan pembahasan dilakukan dengan komisaris. Jadi direksi Pertamina tidak ujug-ujug merilis. Ini program strategis jangka panjang, jadi direksi jangan bertindak sendiri tanpa meminta persetujuan dari komisaris,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh: