Jakarta, Aktual.co —Usia pemerintahan presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah memasuki bulan ketujuh, jika diibaratkan orang mau melahirkan harusnya sudah matang. Akan tetapi pemerintahan masih banyak kejanggalan, yang paling terlihat adalah partai-partai pendukung pemerintahan bertindak seperti oposisi, sedangkan parpol yang menjadi oposisi malah menjadi pendukung.

“Banyak hal yang tidak sesuai, bahkan terkesan lucu. Perbedaan presiden dan wakil presiden dipermukaan sangat nampak kentara. Misalnya soal reshuffle kabinet, keduanya terlibat dalam perbedaan yang mencolok, soal Novel Baswedan juga. Bangsa ini akan dibawa kemana jika tidak adanya kesamaan visi antara pemimpin,” ujar Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (10/5).

Menurutnya, kelucuan-kelucuan dalam mengelola negara semakin terlihat dari munculnya Keppres bodong yang entah siapa yang salah, di Sekneg, Seskab atau bahkan pucuk pimpinannya.

“Republik-republikan ini harus segera diakhiri. Mumpung perjalanan pemerintahan masih panjang kedepan,” jelasnya.

Dikatakannya, banyak keluhan yang makin menyeruak ke permukaan, utamanya dari dunia usaha. Sumber ketidakpastian tersebut menurutnya berasal dari kabinet kerja yang kerjanya hanya bikin heboh saja, perilakunya tidak bisa jadi panutan.

“Ini bukan kabinet kerja, tetapi kabinet heboh. Sejak awal pemerintahan muncul kehebohan dari perilaku menteri wanita yang merokok di depan umum. Dalam konteks moral di negeri ini wanita merokok di depan umum masih sangat tabu. Lalu ada menteri yang bikin heboh dengan melompat pagar, Menteri yang mengeluarkan keputusan tentang PPP dan Golkar seenaknya saja. Ada menteri yang melarang rapat di hotel. Menteri melarang menjual bir. Tujuan dari kebijakanya sebetulnya baik, tetapi yang diburu pencitraan saja, sehingga terkesan tidak substansial,” lanjutnya.

Parahnya lagi, katanya, cara mengelola negeri ini seperti manajemen pampasan perang. Jabatan dibagi-bagi “sakkarepe dewe”, dibagikan untuk timses-timsesnya saja. Ratusan jabatan di kementerian dan BUMN dibagikan pada orang-orang yang menjadi pendukungnya saja.

“Kalau the right man of the right place tidak apa-apa. Tetapi masalahnya di berikan pada mereka yang tidak memiliki kompetensi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Rencana Presiden Jokowi akan memanggil satu per satu RS Swasta yang tidak mau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, mendapat tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari partai NasDem, Amelia Anggraini.

“Saya sepakat dengan keseriusan Presiden untuk memanggil satu per satu RS yang masih enggan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” ujar anggota Komisi IX DPR RI, Amelia dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (10/5).

Menurutnya, semua RS jangan hanya menghitung nilai keekonomian bisnis semata, namun enggan mensukseskan program pemerintah dalam mendorong layanan kesehatan masyarakat secara lebih merata untuk semua lapisan sosial.

“RS Swasta jangan sekadar menghitung nilai keekonomian bisnis semata tanpa mendukung program layanan kesehatan masyarakat. Dan, kalau RS swasta lain bisa kenapa yang lain tidak bisa,” tanya anggota Panja BPJS Kesehatan Komisi IX DPR ini.

Amelia juga menyoroti masih minimnya upaya sosialisasi BPJS Kesehatan yang berdampak pada masih kurangnya informasi bagi masyarakat tentang BPJS Kesehatan.

“Saya juga berharap BPJS Kesehatan harus bisa lebih maksimal sosialisasinya karena masyarakat masih banyak mengeluh dan tidak mengetahui haknya kalau ingin memanfaatkan fasilitas BPJS. Dengan banyaknya keluhan, saya menyarankan BPJS Kesehatan harus bersedia diaudit oleh publik,” ujar Amelia.

Amelia berharap Presiden Jokowi juga tegas terhadap pembenahan internal BPJS Kesehatan yang masih jauh dari pelayanan optimal.

“Sekali lagi, saya berharap Presiden Jokowi selain tegas kepada RS yang tidak mau ikut BPJS, juga tegas terhadap pembenahan internal BPJS yang masih terlalu jauh dari pelayanan optimal,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka