Surabaya, Aktual.co — Menjelang digelarnya  Kongres Partai Demokrat di Surabaya, Senin (11/5) besok, dukungan kepada Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sebagai ketum terus mengalir.
Kali ini 500  relawan yang tergabung dalam Jaringan Nasional (JN) mendeklarasikan dukungannya agar  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjadi ketua umum Partai Demokrat (PD) periode 2015-2020.
Sekretaris DPP PD, Farhan Effendy, mengatakan dukungan kepada SBY merupakan bentuk untuk menyelematkan partai Demokrat. Diakuinya, situasi Partai Demokrat saat ini sedang tidak kondusif.
“Tahu sendiri kan, SBY sedang dipojokan pihak yang tak memiliki kualitas dalam berpolitik. Ada pihak-pihak luar yang berambisi untuk memecah, merusak dan mengerdilkan Partai Demokrat,” kata Farhan, di Surabaya, Minggu, (10/5).
Pihaknya berharap agar semua elemen kader Demokrat dan pecinta SBY untuk selalu meningkatkan kewaspadaan demi keutuhan Partai Demokrat.
“Kemenangan Demokrat harus menjadi fakta politik di 2019. Semua demi kelangsungan cita-cita bangsa, pengawalan demokrasi serta percepatan kesejahteraan rakyat,” lanjutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Banda Aceh, Aktual.co — Juru bicara Partai Aceh, Suadi Sulaiman (Adi Laweung) mendesak Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah, segera mengibarkan bendera Aceh. Selain itu, gubernur diminta segera mengintruksikan pengibaran bendera bulan bintang itu ke seluruh masyarakat Aceh. 
Pasalnya, bendera itu telah disahkan oleh DPRA dan sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia.
“Tidak ada perubahan bentuk bendera. Bendera Aceh tetap sesuai dengan bendera bulan bintang itu,” ujar Adi Laweung kepada Aktual.co, Minggu (10/5). 
Disebutkan, pihaknya sebagai partai politik tidak berhak meminta masyarakat mengibarkan bendera. Hanya pemerintah yang berhak mengintruksikan masyarakat untuk mengibarkan bendera tersebut.
“Bagi kami tidak ada perubahan bentuk bendera lagi,” tegas Adi Laweung.
Gubernur diminta berani mengibarkan bendera tersebut karena tidak ada regulasi yang dilanggar dalam konstitusi Republik Indonesia.
Sebelumnya, Qanun Bendera Aceh masih menggantung di pemerintah pusat. Kemendagri RI meminta Pemerintah Aceh untuk mengubah bentuk bendera tersebut. Namun, sampai kini belum ada titik temu antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat terkait pengesahan qanun bendera. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPD RI, Djasarmen Purba mengatakan potensi kelautan harus jadi prioritas dalam pembangunan kekayaan laut, mengingat Indonesia adalah negara maritim.
“Yang jelas, pengelolaan potensi laut yang besar di negeri ini sudah ada sejak jaman dahulu.  Untuk itu dengan disahkannya RUU kelautan ini terlepas dari kepentingan politik,” kata Djaserman, ditengah-tengah acara diskusi ‘Membongkar Mimpi Poros Maritim Jokowi” di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (10/5).
“Potensi laut di Indonesia itu sangat kaya. Memang, ketika RUU ini terbentuk ada pro dan kontra, terutama dalam pembentukan Bakamla. Menurut saya Bakamla inilah yang menjadi ujung tombak di laut. Misalnya, kalau ada ilegal fishing badan ini yang menangani, ” sambungnya.
Lebih lanjut, Irman berharap agar kiranya pemerintahan Jokowi segera membentuk peraturan pemerintah yang nantinya semua persoalan maritim ini bisa teratasi sesuai dengan yang diharapkan. Terlebih, persoalan maritim sebagai langkah untuk memajukan Indonesia sebagai negara poros dari segi kelautan.
“Ini harapan saya, agar kiranya semua kementerian di pemerintahan Jokowi ini turut mendukung persoalan maritim yang ada, supaya harapan ini bisa kita capai bersama dalam waktu dekat, ” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menjaga jarak dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hal itu disampaikan dengan merujuk pada hasil survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Publik Indonesia (kedaiKOPI) pada 24-30 April 2015 terhadap 450 responden yang tersebar di wilayah Jabodetabek.
“Menurut pemilih sebaiknya Jokowi menjaga jarak dengan PDIP yang disampaikan oleh 34.4 persen responden,” ujar Hendri dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/5).
Lebih jauh disampaikan Hendri, Jokowi masih terbelenggu oleh partai-partai pengusungnya saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Jokowi sangat jelas terlihat masih terpengaruh terhadap partai pengusung, khususnya dalam hal pengambilan kebijakan.
“Hasil survei kedaiKOPI, 60,7 persen masyarakat menilai Jokowi masih mendapatkan pengaruh dari partai pengusung,” bebernya.
Dengan merujuk pada hasil survei tersebut, Jokowi sebagai presiden juga diharapkan dapat independen, mengambil jarak dengan partai pengusungnya.

Artikel ini ditulis oleh: