Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua DPR Marzuki Alie diminta untuk tak melupakan jasa Susilo bambang Yudhoyono (SBY) terhadap dirinya.
Hal ini dikatakan Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, Minggu (10/5). Menurut Luhut, SBY pernah membantu Marzuki pada kasus korupsi di PT Semen Baturaja sekitar awal tahun 2000.
“Jadi tolonglah jangan seperti kacang lupa kulitnya. Sudah dibantu di SP3 oleh Pak SBY sekitar tahun 2004,” kata Ruhut.
Dia menambahkan, jika bukan karena SBY, kemungkinan Marzuki alie sudah tersangkut kasus hukum pada tahun 2000 lalu. SBY memberi bantuan kepada Marzuki lantaran komitmennya yang menentang perilaku korupsi.
Tak hanya Marzuki, Luhut juga mengingatkan Gede Pasek Suardika, yang juga kader Demokrat, untuk berhenti menjelek-jelekan SBY dan pengurus Demokrat. Popularitas Pasek saat ini dianggap lantaran SBY yang sudah membesarkannya.
“Tolonglah dengan Pak Marzuki Alie yang saya hormati dan Pak Pasek jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik,” ujarnya.
Diketahui, Marzuki Alie dan Gede Pasek Suardika dikabarkan akan mengikuti bursa calon ketua Umum Partai Demokrat yang akan digelar saat Kongres partai pada 11-13 Mei 2015 di Surabaya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Idil Akbar mengatakan bahwa Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin membangun poros baru antara Partai Demokrat dengan PDIP.
Hal ini dikatakan terkait undangan Kongres Partai Demokrat yang dilayangkan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“SBY dalam hal ini ingin membangun poros baru antara PDIP-Demokrat, baik di parlemen maupun bisa jadi untuk kepentingan Pemilu 2019,” kata Idil, Minggu (10/5).
Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya SBY membangun koalisi baru Demokrat-PDIP, meskipun ini masih bersifat spekulatif.
Sebelumnya, pada Jumat (8/5) lalu, Partai Demokrat melalui tiga utusannya yaitu Edhie Baskoro Yudhoyono, Syarief Hasan dan Agus Hermanto, menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya dalam rangka mengundang Megawati untuk menghadiri Kongres Partai Demokrat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekjen DPP Golkar kubu Agung Laksono, Zainudin Amali menyebut bahwa Peraturan KPU (PKPU) berbahaya, karena melawan UU tentang partai politik.
Hal ini terkait dengan penyelesaian sengketa parpol, utamanya sengketa kepengurusan yang dilakukan secara internal melalui Mahkamah Partai.
“Dalam UU itu disebutkan putusan Mahkamah Partai sifatnya final dan mengikat alias inkracht,” kata Zainudin, Minggu (10/5).
Menurut Zainudin hal itu berbahaya karena KPU dianggap menghalangi, bahkan melarang Golkar mengikuti penyelenggaraan pilkada 2015.
Pasalnya, dalam PKPU yang disusun disebutkan bahwa yang dapat mengikuti pilkada adalah partai yang mendapat SK menkumham, namun bila SK digugat, maka KPU berpedoman pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dia menambahkan, sebenarnya KPU cukup menanyakan ke pemerintah soal partai mana yang sah dan berhak ikut pemilu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP pastikan kajian pencegahan korupsi bersama beberapa Kementerian, khususnya di sektor Sumber Daya Alam (SDA), berjalan dengan lancar.
Dia mengatakan, saat itu kajian yang juga melibatkan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah memasuki tahap perencanaan program.
“Kajian SDA itu kan dengan banyak Kementerian. Sekarang masih jalan , itu bertahap ‘action plan-nya’,” ujar Johan saat berbincang dengan Aktual.co, Minggu (10/5).
Ketika berdiskusi masalah kajian tersebut, Johan juga disinggung masalah korupsi yang melibatkan PT TPPI, dan BP Migas (sekarang SKK Migas). Seharusnya, perkara itu bisa dijadikan rujukan KPK maupun Kementerian ESDM, untuk mengetahui bagaimana pola korupsinya.
Namun demikian, Johan tidak bisa menjawab hal itu. Dia berdalih belum mengetahui permasalahan itu secara detil. Padahal kasus tersebut sebelumnya pernah dilaporkan ke KPK.
“Soal TPPI aku masih nggak dapat informasi detilnya,” pungkasnya.
Diketahui, dikasus yang terjadi pada 2009 itu BP Migas telah melanggar prosedur dengan menunjuk langsung PT TPPI sebagai penjual minyak mentah (kondensat) bagian negara.
Padahal perusahaan tersebut tengah terbelit utang dengan Pertamina yang nilainya mencapai Rp1,3 triliun. Hal itulah yang membuat berbagai pihak bertanya-tanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid