Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo mengingatkan anggota TNI-Polri tidak menganggap enteng keberadaan terorisme, radikalisme, terutama masalah ISIS.
“Tantangan yang paling berat terorisme, radikalisme. ISIS terutama jangan anggap enteng masalah itu,” kata presiden saat memberikan pengarahan terhadap anggota TNI-Polri di Markas Korem Jayapura, Sabtu (9/10).
Menurut presiden, semua negara menganggap keberadaan ISIS ini berbahaya dan selalu dibicarakan dalam berbagai konferensi.
“Semua negara mengatakan tantangan yang paling berat di setiap konferensi dunia, baik di AFEC, G21, di ASEAN Summit di Kuala Lumpur disampaikan terus,” katanya.
Untuk itu presiden mengingatkan anggota TNI-Polri untuk berhati dan tidak lengah terhadap bahaya terorisme dan radikalisme.
Jokowi mengatakan hampir semua negara mengatakan kunci pembangunan sebuah negara paling penting ada 2 hal, yakni stabilitas dan pembangunan infrastruktur.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah saat ini fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang harus didukung stabilitas stabilitas keamanan maupun stabilitas politik.
“Untuk stabilitas politik saat ini sudah dikatakan bisa diselesaikan secara baik, tetapi stabilitas keamanan, hati-hati yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme. ISIS hati-hati dengan yang itu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo meminta anggota TNI-Polri mengubah pendekatan dalam menangani konflik yang terjadi di Provinsi Papua.
“Saya ingin agar pendekatan di Papua diubah, bukan pendekatan keamanan represif tetapi diganti pendekatan pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan,” kata presiden di depan ratusan Prajurit TNI dan Polri di Markas Korem Jayapura, Sabtu (9/5).
Dia mencontohkan TNI-Polri aktif dalam pelayanan masyarakat, seperti mengajar di sekolah yang kekurangan guru atau membangun jalan di perbatasan.
“Itu akan dilihat masyarakat, itu lho yang membangun jalan, yang mengajar sekolah ada dari TNI-Polri. Saya kira pendekatan-pendekatan seperti itu yang perlu dilakukan,” kata presiden.
Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua, tidak ada pikiran yang lain kecuali mensejahterakan rakyat di pulau terbesar di Indonesia ini.
“Untuk urusan ke PU-an (Kementerian Pekerjaan Umum) saja digelontorkan ke Papua Rp6 triliun, besar sekali. Belum urusan untuk pertanian, belum untuk membangun pasar, urusan membangun pelabuhan. Masih banyak lagi yang ingin dimasukan pembangunan di Papua,” ungkapnya.
Presiden menegaskan bahwa sumber daya alam di Papua bisa dinikmati oleh masyarakatnya sendiri.
“Kita ingin menggerakkan roda perekonomian Papua dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan pasar dan pembangunan tersebut dirasakan masyarakat,” harapnya.
Kalau tidak dilakukan,lanjut presiden, akan memunculkan kecemburuan sosial dan ekonomi di Pulau Papua yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ini.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa TNI-Polri akan memberikan dukungan penuh, mulai yang bertugas di pelosok perbatasan hingga di ibukota akan mendukung sepenuhnya kebijakan presiden.
“Kami semua akan mendukung penuh atas jalannya pembangunan. Untuk itulah berbagai upaya yang dilakukan TNI-Polri bisa berkontribusi agar rakyat sejahtera seperti yang diinginkan bapak presiden,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — DPD II kabupaten/kota Partai Golkar Nusa Tenggara Timur kubu Agung Laksono, sudah membuat struktur kepengurusan partai dan mengirimnya ke dewan pimpinan pusat (DPP) guna ditetapkan sebagai pelaksana tugas lalu memproses DPD defenitif guna menghadapi Pilkada 2015.
Ada 22 DPD II Kabupaten dan Kota yang telah melengkapi berkas dan struktur kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu dan telah mengirimnya ke DPP pada Jumat dan Sabtu sesuai permintaan DPP Golkar versi Munas Ancol,” kata pelaksana tugas Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar NTT kubu Agung Laksono, Bonefasius Pukan di Kupang, Sabtu (9/5).
Pengiriman berkas ini dilakukan setelah pada rapat koordinasi sebelumnya di Kupang bersama pimpinan pelaksana tugas DPD I Golkar NTT kubu Agung Laksono bentukan DPP gagal merampungkan semua berkas dari DPD II kabupaten/kota karena belum dipersiapkan dengan matang.
“Berkas yang diminta oleh DPP adalah struktur kepengurussan dan pernyataan resmi bermeterai bahwa mendukung kepengurusan Agung Laksono sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Jakarta dan berkas lainnya yang disyaratkan DPP,” katanya.
Pukan yang dalam kepengurusan DPD I Golkar pimpinan Ibrahim A Medah sebagai wakil ketua DPD itu tidak ingin berkomentar banyak terkait kemungkinan itu menyatakan pihaknya saat ini sedang menunggu bagaimana keputusan formal terhadap dua kubu Golkar tersebut.
“Kami mempercepat proses ini setelah itu disahkan oleh DPP dan persiapan pilkada. Selanjutnya penjaringan bakal calon, survei dan lain-lain. Karena pengurusan kami yang sah. Kalau kami buka pendaftaran, pasti banyak yang mau daftar,” katanya.
Hingga saat ini, katanya pihaknya memegang teguh keputusan Kemenkum HAM dan Undang-Undang tentang Partai Politik.
Sebelumnya dalam rapat koordinasi di Kupang itu, para pengurus yang dikumpulkan tersebut sebagian langsung menyerahkan susunan kepengurusan Plt di masing-masing DPD II berikut dukungan tertulis di atas meterai yang menyatakan mendukung kepengurusan Agung Laksono, tetapi ada juga yang belum lengkap.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby