Jakarta, Aktual.co —  Petani di Desa Sungai Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu mengeluhkan kelangkaan pupuk urea di wilayahnya.
“Pupuk urea tidak ada di tempat kami. Padahal petani di sini ada yang sudah dan baru mulai menanam padi,” kata Barlian, petani Desa Sungai Ipuh, Mukomuko, Sabtu (9/5).
Di desa ini terdapat seluas sekitar 650 hektare sawah beririgasi air payang dan selagan kecil yang sudah dan baru mulai menanam padi.
Barlian mengatakan, hanya pupuk urea yang tidak ada di wilayah itu. Sedangkan pupuk jenis lain, seperti SP36, ponska, dan ZA tersedia.
Petani setempat sudah berusaha mencari pupuk urea ke kios penjualan pupuk bersubsidi, tetapi tidak ada.
“Kami sudah cari baik di kios pupuk di desa ini maupun di luar wilayah ini, tetapi tidak ada yang menjual,” ujarnya.
Petani di wilayah itu saat ini, katanya lagi, hanya bisa pasrah dan tetap menanam padi tanpa menggunakan pupuk urea.
Menurut dia, dampak hasil produksi gabah kering panen petani setempat tanpa pupuk urea turun mencapai 50 persen.
“Produksi padi sebelumnya meningkat dari lima menjadi tujuh ton per hektare. Bila tanpa pupuk urea, hasil panen padi ini bisa turun 50 persen,” ujarnya.
Dia berharap, Dinas Pertanian setempat mencari solusi untuk membantu petani yang sedang kesulitan mendapatkan pupuk urea.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sepanjang 393 kilometer jalan milik Provinsi Jambi naik status menjadi jalan nasional, kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi, Benhard Pandjaitan di Jambi, Sabtu (9/10).
Dia menjelaskan, jalan berstatus provinsi sepanjang 393,1 kilometer itu resmi naik statusnya menjadi jalan nasional sejak 23 April 2015 lalu. Artinya ada potensi anggaran sekitar Rp150 miliar yang bisa dialihkan untuk pembangunan dan perawatan jalan provinsi lainnya.
Kenaikan status jalan ini kata Benhard akan ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke Menteri PU. Dengan naiknya status jalan nasional, maka ruas jalan nasional di Provinsi Jambi menjadi 1.317,93 kilometer. Itu nantinya akan jadi beban APBN.
“Status jalan provinsi yang awalnya sepanjang 1.544 kilometer berkurang menjadi 1.151 kilometer. Artinya kita punya potensi keuntungan dari pengalihan status jalan itu Rp150 miliar. Anggaran itu nantinya dialihkan untuk memperbaiki ruas jalan yang sangat rusak berat. Dan Pemprov berupaya akan memprioritaskan sejumlah jalan status kabupaten dinaikan jadi jalan provinsi,” katanya.
Jalan provinsi yang naik status menjadi jalan nasional itu terletak di enam kabupaten/kota. Yakni Merangin, Kerinci, Muarojambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur dan kota Sungaipenuh.
“Kedepan juga ada rencana pengembangan wilayah, kita buka jalan baru. Contoh usulan Kabupaten Muarojambi tentang pembangunan jembatan Batanghari-III untuk pecahkan kemacetan. Dan jalan kabupaten bisa dimungkinkan jadi jalan provinsi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, melarang wisatawan yang hendak menikmati akhir pekan untuk berenang di pesisir Pantai selatan Lebak guna menghindari kecelakaan laut.
“Peringatan ini karena ketinggian gelombang pesisir Pantai Lebak berpeluang 1,5 sampai 3,0 meter juga tiupan angin kencang,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Lebak, Kaprawi saat dihubungi di Lebak, Sabtu (9/5).
Ia mengajak wisatawan tidak berenang di sekitar Pantai selatan Lebak, karena khawatir tersapu gelombang tinggi.
Sebab pesisir Pantai Selatan Lebak berhadapan langsung dengan Perairan Samudera Hindia yang memiliki karakter berbeda dengan pantai di Banten bagian utara.
Gelombang karakter Pantai Selatan Lebak cukup tinggi juga banyak karang-karang, sehingga berbahaya bagi pengunjung yang berenang di sekitar pantai itu.
Ia meminta para wisatawan yang akan menikmati wisata laut di pesisir Pantai Selatan Lebak sebaiknya tidak berenang untuk menghindari kecelakaan.
Berdasarkan laporan BMKG Banten prakiraan tinggi gelombang perairan Selatan Lebak berkisar 1,5 meter sampai 3,0 meter dengan rata-rata kecepatan angin 24 kilometer per jam.
Tiupan angin bergerak dari tenggara dengan kisaran tiga sampai 12 knot.
Gelombang bergerak dari arah tenggara dengan jarak pandang empat sampai tujuh kilometer.
BPBD Lebak mengimbau pengunjung tidak berenang di sekitar Pantai Binuangeun, Bagedur, Panggarangan, Pulau Manuk, Sukahujan, Cihara, Bayah, Ciantir dan Sawarna berbahaya bagi wisatawan.
“Kami mengingatkan imbauan ini agar ditaati oleh wisatawan guna mencegah kecelakaan laut,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, memastikan tidak ada lagi warga dari dan luar daerah itu yang menambang batu akik ilegal di dalam kawasan hutan negara di Kecamatan Air Rami.
“Tidak ada lagi penambangan batu akik. Mereka sudah keluar dari hutan,” kata Kepala Kantor Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Mukomuko, Jasmin Sinaga di Mukomuko, Sabtu (9/5).
Ia mengatakan, warga tidak lagi melakukan penambangan batu akik di kawasan hutan negara tepatnya di bukit pengeran di Kecamatan Air Rami sejak peristiwa salah satu penambang tertimbun bekas galiannya sendiri.
Namun, lanjutnya, pihaknya tidak begitu mengetahui peristiwa penambang yang meninggal tertimbun bekas galiannya karena penambang yang meninggal itu bukan warga setempat.
Ia mengatakan, penambang di hutan negara itu tidak hanya tertimbun tetapi diduga jasad penambang itu tidak bisa dievakuasi sampai sekarang.
“Bagaimana mau mengevakuasinya kalau batu yang menimbunnya seberat satu ton,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, tidak ada alat berat atau mobil yang bisa masuk ke dalam kawasan hutan melakukan evakuasi jasad penambang batu akik tersebut.
Kemungkinan, lanjutnya, sejak peristiwa itu warga lain menjadi tidak berani lagi melakukan penambangan batu akik.
“Kemungkinan masih ada yang berani tetapi jumlahnya tidak banyak lagi,” ujarnya.
Ia berharap, dengan kejadian itu dapat menjadi pengalaman bagi warga untuk tidak melakukan penambangan batu akik ilegal dalam kawasan hutan negara di daerah itu.
“Tidak hanya tambangnya yang ilegal. Mereka yang merusak kawasan hutan negara juga melanggar hukum,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby