Jakarta, Aktual.co — Lima tahanan politik Papua bakal menerima grasi dari Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Kota Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu (9/5).

“Iya, benar. Nanti ada lima orang yang akan terima grasi langsung dari Presiden Joko Widodo,” kata Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua Demianus Rumbiak, Sabtu pagi, di Jayapura.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo akan berkunjung langsung ke Lapas Abepura di Kamkey, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura untuk memberikan secara langsung grasi tersebut.

“Info yang kami terima Pak Presiden Jokowi akan ke Lapas Abepura sekitar pukul 18.00 WIT. Tapi ini info ini bersifat sementara bisa tepat, bisa juga berubah,” katanya.

Informasi yang diterima Antara, kelima orang yang akan menerima grasi itu adalah Apotnalogolik Lokobal (20 tahun penjara), Numbungga Telenggen (penjara seumur hidup), Kimanus Wenda (19 tahun penjara), Linus Hiluka (19 tahun penjara) dan Jefrai Murib (penjara seumur hidup)

Kelimanya terlibat pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada 2003 lalu. Sebelumnya penahanan mereka dipindah ke Lapas Makasar dan kemudian dikembalikan ke Papua. Dua orang di Lapas Nabire dan tiga orang di Lapas Biak.

Kuasa hukum kelima terpidana yang juga direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifa Anum Siregar,  mengapresiasi pemberian grasi oleh Presiden Jokowi.

“Saya juga berharap Presiden Jokowi juga memberikan grasi kepada tahanan-tahanan politik lainnya agar Indonesia ini menjadi negara demokrasi baru di dunia,” katanya lewat telepon seluler. Kelima tapol ini berada di Lapas Abepura guna menerima grasi dari Presiden Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto enggan menanggapi wacana KPK terkait perekrutan penyidik dari TNI.

 Dikatakan mantan panglima TNI ini, perekrutan penyidik tersebut sepenuhnya menjadi wewenang KPK. Menurutnya pihak dari luar KPK tidak perlu ikut memperkeruh suasana dengan menolak atau mendukung perekrutan tersebut.

“Karena perekrutan tersebut murni sepenuhnya wewenang KPK,” kata Wiranto usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD Hanura DKI Jakarta, di hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).

Ketika ditanya apakah dia mendukung wacana tersebut, dia tidak ingin terlalu jauh menyoroti hal ini.

“Saya tidak punya pretensi untuk menyoroti KPK, KPK sudah punya tugas, biar diselesaikan sendiri. Serahkan semua kepada KPK,” tambahnya.

Sebelumnya KPK telah merencanakan akan merekrut penyidik dari TNI. Wacana tersebut akhirnya diklarifikasi oleh plt KPK Johan Budi.

Dia mengatakan perekrutan tersebut bukan sebagai penyidik KPK melainkan hanya sebagai tenaga pendukung. Sejauh ini, Johan Budi mengatakan jika pihak KPK masih melakukan pengkajian terhadap mekanisme perekrutan personel TNI.

“Masih dilihat dari sisi aturan dan undang-undangnya. Disesuaikan dulu dengan aturannya,” kata Johan

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan bahwa ada empat hal yang perlu menjadi pertimbangan Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan me-reshuffle kabinetnya.

Yakni, pertama, kata Hanta, soal kompetensi dan kapabilitas ada menteri yang tidak cocok maka pantas dipertimbangkan.

“Kalau reshuffle ada yang tak bisa dihindari, yakni soal kinerja (menteri). Presiden pasti punya alat instrumen untuk melihat kinerja para menteri. Si menteri sudah melakukan apa, lalu apa yang sudah dan belum tercapai,” kata Hanta, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).

Selain itu, menurut Hanta ada faktor soal evaluasi kepuasan publik yang dilakukan dalam bentuk survei-survei oleh sejumlah lembaga. Lantaran, tambahnya, publik memiliki cara berpikir yang sederhana dalam melihat kinerja pemerintah.

“Soal evaluasi kepuasan publik. Dari bidang hukum, ekonomi, keamanan. Publik itu sederhana cara berpikirnya, semua berhak melalukan evaluasi. Disampaikan kepada presiden untuk meningkatkan kerja, agar publik semakin percaya kepada kinerja pemerintahan,” papar dia.

Masih kata Hanta, reshuffle juga dilihat dari kedekatan serta kecocokan Presiden Jokowi dengan para pembantunya di Kabinet Kerja. Sehingga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, perlu melihat menteri mana yang loyal dan tak loyal.

“Kecocokan dengan presiden, siapa yang tidak loyal dengan presiden dan lebih loyal ke pihak diluar presiden, maka presiden bisa saja langsung reshuffle,” ungkapnya.

Poin terakhir, Hanta berujar, faktor kuat Presiden Jokowi melakukan reshuffle adalah pertimbangan dari partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurutnya, hal ini menjadi salah satu faktor kunci karena Jokowi didukung penuh oleh koalisi tersebut.

“Di dalam koalisi itu proses politik yang paling lama. Saat SBY saja sampai mengumpulkan Ketum Partai. Jadi yang harus dijaga presiden stabilitas politik, karena keseharian berhadapan dengan partai di parlemen. Salah satunya pertimbangan koalisi,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang