Hanta Yudha: Empat Poin Pertimbangan Presiden Rombak Kabinetnya
Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan bahwa ada empat hal yang perlu menjadi pertimbangan Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan me-reshuffle kabinetnya.
Yakni, pertama, kata Hanta, soal kompetensi dan kapabilitas ada menteri yang tidak cocok maka pantas dipertimbangkan.
“Kalau reshuffle ada yang tak bisa dihindari, yakni soal kinerja (menteri). Presiden pasti punya alat instrumen untuk melihat kinerja para menteri. Si menteri sudah melakukan apa, lalu apa yang sudah dan belum tercapai,” kata Hanta, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).
Selain itu, menurut Hanta ada faktor soal evaluasi kepuasan publik yang dilakukan dalam bentuk survei-survei oleh sejumlah lembaga. Lantaran, tambahnya, publik memiliki cara berpikir yang sederhana dalam melihat kinerja pemerintah.
“Soal evaluasi kepuasan publik. Dari bidang hukum, ekonomi, keamanan. Publik itu sederhana cara berpikirnya, semua berhak melalukan evaluasi. Disampaikan kepada presiden untuk meningkatkan kerja, agar publik semakin percaya kepada kinerja pemerintahan,” papar dia.
Masih kata Hanta, reshuffle juga dilihat dari kedekatan serta kecocokan Presiden Jokowi dengan para pembantunya di Kabinet Kerja. Sehingga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, perlu melihat menteri mana yang loyal dan tak loyal.
“Kecocokan dengan presiden, siapa yang tidak loyal dengan presiden dan lebih loyal ke pihak diluar presiden, maka presiden bisa saja langsung reshuffle,” ungkapnya.
Poin terakhir, Hanta berujar, faktor kuat Presiden Jokowi melakukan reshuffle adalah pertimbangan dari partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurutnya, hal ini menjadi salah satu faktor kunci karena Jokowi didukung penuh oleh koalisi tersebut.
“Di dalam koalisi itu proses politik yang paling lama. Saat SBY saja sampai mengumpulkan Ketum Partai. Jadi yang harus dijaga presiden stabilitas politik, karena keseharian berhadapan dengan partai di parlemen. Salah satunya pertimbangan koalisi,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
