Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Seringkali pengguna motor atau mobil mengalami rasa kantuk yang teramat sangat ketika sedang mengendarai.

Gejala itu akibat kurangnya asupan oksigen yang masuk ke otak.

Seperti yang dilansir oleh doktersehat.com, “Mengantuk juga dapat menunjukkan bahwa otak sedang kekurangan oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh sel-sel otak untuk melakukan aktivitas rutin sehari-hari. Apabila oksigen yang beredar di darah kurang mencukupi kebutuhan metabolisme dasar, otak pun akan kekurangan oksigen. Gejala yang ditunjukkan adalah mengantuk”.

Pelawak Senior Indro warkop yang dijuliki sebagai Legendaris Bikers mengatakan hal yang serupa.

 “Anak motor itu sangat sedikit mendapatkan oksigen. Angin yang sering dihirup saat berkendara itu belum tentu oksigen. Itulah mengapa saat bermotor kita sering mengantuk. Karena kita kurang mendapatkan oksigen ke otak,” katanya, Sabtu 9/5

Indro memberikan tips kepada pengendara untuk melakukan peregangan saat mengendarai kendaraan bermotor.

“Sebenarnya olahraga yang sesuai dengan bikers itu hanya masalah peregangan saja. Minimal 10 menit lah lakukan peregangan agar fokus lagi di jalan,” sarannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co — Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut, Soetarto mengatakan bahwa pihaknya sangat mendorong dan mendukung keikusertaan perempuan dalam kontestasi politik Pilkada Serentak yang akan berlangsung di 23 Kabupaten Kota se Sumut.

“Dari sisi kepartaian akan sangat mendorong dan mendukung munculnya perempuan-perempuan yang memang saat ini sangat terbatas,” ujar Soetarto kepada Aktual.co di Medan, Sabtu (9/5).

Menurut Soetarto, dari sisi kepentingan penyetaraan gender, sangat diharapkan adanya peluang dan kesempatan yang besar dari figur-figur perempuan. “Sehingga eksistensinya mendapatkan perhatian,” tukasnya.

Begitupun, Soetarto mengingatkan, bahwa dorongan, dukungan serta ekspektasi itu tentu harus dibarengi dengan faktor-faktor lainnya. Yakni, kapasitas, kemampuan dan integritas yang muncul dari figur perempuan itu sendiri.

“Dan saya yakin, perempuan yang muncul itu semata-mata bukan hanya karena diberi peluang. Tapi karena kapasitas atau kemampuan dan integritas ditambah elektabilitasnya,” ujar Soetarto.

Meski mengaku pihaknya sangat mendorong dan mendukung keikutsertaan perempuan, Soetarto menekankan, bahwa tidak akan ada pengkhususan antara balon dari figur perempuan dan laki-laki.

“Emansipasi kan equal, tapi dalam konteks politik tidak ada lagi pengkhususan. Dan saya kira juga perempuan juga tidak mau ada perlakuan khusus,” tukasnya.

Disebutkan, untuk pilkada di 23 Kabupaten Kota se Sumut sejumlah Balon perempuan telah mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan.

Diantaranya, Camelia Panduwinata Lubis di Kota Medan, Nuriyanti Damanik di Simalungun, Rimenta Br. Sembiring dan Siti Aminah Perangin-angin di Karo, Herma Veva di Tajung Balai, Rohana Br Sembiring di Kota Binjai dan Damiri Panggabean di Kota Sibolga.

Sementara itu, disinggung soal tahapan secara internal di PDI Perjuangan Sumut, Soetarto menjelaskan, pada penjaringan Balon kepala daerah, pihaknya masih akan membuka pendaftaran balon ditingkat DPD Sumut hingga 15 Mei mendatang. Berlanjut, akan dilakukannya survei kepada masyarakat untuk melihat tingkat elektabilitas para calon.

Selanjutnya, kata Soetarto, akan dilakukan assesment serta fit and proper test pada tanggal 20 Mei yang melibatkan DPP bersama Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI).

“Yang biasa dilaksanakan di DPP Jakarta, kali ini DPP yang akan jemput bola ke daerah, agar prosesnya lebih cepat. Harapan kita, akhir Mei atau awal Juni diharapkan rekomendasi sudah sampai ke DPP dari DPD. Dan pada assesment sudah melakukan pemasangan, simulasi. Karena disitu kita bisa mengelaborasi komitmen bakal calon. Harapan di Juni, sudah keluar nama pasangan calon,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Lima tahanan politik Papua bakal menerima grasi dari Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Kota Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu (9/5).

“Iya, benar. Nanti ada lima orang yang akan terima grasi langsung dari Presiden Joko Widodo,” kata Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua Demianus Rumbiak, Sabtu pagi, di Jayapura.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo akan berkunjung langsung ke Lapas Abepura di Kamkey, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura untuk memberikan secara langsung grasi tersebut.

“Info yang kami terima Pak Presiden Jokowi akan ke Lapas Abepura sekitar pukul 18.00 WIT. Tapi ini info ini bersifat sementara bisa tepat, bisa juga berubah,” katanya.

Informasi yang diterima Antara, kelima orang yang akan menerima grasi itu adalah Apotnalogolik Lokobal (20 tahun penjara), Numbungga Telenggen (penjara seumur hidup), Kimanus Wenda (19 tahun penjara), Linus Hiluka (19 tahun penjara) dan Jefrai Murib (penjara seumur hidup)

Kelimanya terlibat pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada 2003 lalu. Sebelumnya penahanan mereka dipindah ke Lapas Makasar dan kemudian dikembalikan ke Papua. Dua orang di Lapas Nabire dan tiga orang di Lapas Biak.

Kuasa hukum kelima terpidana yang juga direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifa Anum Siregar,  mengapresiasi pemberian grasi oleh Presiden Jokowi.

“Saya juga berharap Presiden Jokowi juga memberikan grasi kepada tahanan-tahanan politik lainnya agar Indonesia ini menjadi negara demokrasi baru di dunia,” katanya lewat telepon seluler. Kelima tapol ini berada di Lapas Abepura guna menerima grasi dari Presiden Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto enggan menanggapi wacana KPK terkait perekrutan penyidik dari TNI.

 Dikatakan mantan panglima TNI ini, perekrutan penyidik tersebut sepenuhnya menjadi wewenang KPK. Menurutnya pihak dari luar KPK tidak perlu ikut memperkeruh suasana dengan menolak atau mendukung perekrutan tersebut.

“Karena perekrutan tersebut murni sepenuhnya wewenang KPK,” kata Wiranto usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD Hanura DKI Jakarta, di hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).

Ketika ditanya apakah dia mendukung wacana tersebut, dia tidak ingin terlalu jauh menyoroti hal ini.

“Saya tidak punya pretensi untuk menyoroti KPK, KPK sudah punya tugas, biar diselesaikan sendiri. Serahkan semua kepada KPK,” tambahnya.

Sebelumnya KPK telah merencanakan akan merekrut penyidik dari TNI. Wacana tersebut akhirnya diklarifikasi oleh plt KPK Johan Budi.

Dia mengatakan perekrutan tersebut bukan sebagai penyidik KPK melainkan hanya sebagai tenaga pendukung. Sejauh ini, Johan Budi mengatakan jika pihak KPK masih melakukan pengkajian terhadap mekanisme perekrutan personel TNI.

“Masih dilihat dari sisi aturan dan undang-undangnya. Disesuaikan dulu dengan aturannya,” kata Johan

Artikel ini ditulis oleh: