Jakarta, Aktual.co — Rumah milik Bendahara Umum Pemerintah Provinsi Papua Barat Orpa Koday, di Kelurahan Sowi, Distrik (Kecamatan) Manokwari Barat, tertimbun longsor.
Bendahara Umum Pemerintah Provinsi Papua Barat Orpa Koday mengatakan longsor tersebut terjadi saat hujan deras, Sabtu (25/4) sore menjelang malam.
Dia mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor tersebut, namun kerugian yang dialami mencapai puluhan juta rupiah.
Dia mengakui tidak menyaksikan secara langsung terjadinya longsor, karena saat peristiwa itu terjadi dia tidak berada di rumah.
“Saat terjadi longsor saya tidak berada di rumah. Yang ada beberapa anggota keluarga namun semuanya selamat,” kata Orpa yang ditemui wartawan di Manokwari, Minggu (26/4).
Menurut dia, tanah longsor hanya menimbun bagian dapur dan garasi mobil, namun berpotensi longsor susulan sehingga dia memutuskan untuk mengangkut semua barang ke tempat yang aman.
“Rumah saya terletak di kaki gunung dan di atas gunung itu ada aktivitas penggusuran jalan sehingga diduga itu menjadi penyebab longsor yang menimbun rumah saya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Barat Moh Suhaili mengatakan, pergantian ketua fraksi di DPRD provinsi merupakan keputusan dan perintah Abu Rizal Bakrie.
“Ini murni atas dasar perintah DPP dan Ketua Abu Rizal Bakrie. Bukan karena ada dorongan dari DPD,” kata Plt Ketua DPD Partai Golkar NTB versi Abu Rizal Bakrie, Suhaili di Mataram, Minggu (26/4).
Dia menegaskan, pergantian ketua fraksi Golkar DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda ke Wahidin, lantaran DPP menilai perlu ada penyegaran, mengingat partai tersebut memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen.
“Mungkin dengan pergantian ini akan menimbulkan isu yang macam-macam terhadap DPD. Tetapi, sekali lagi pergantian ini hanya semata untuk penyegaran di organisasi dan tidak perlu harus dibesar-besarkan,” katanya.
Karenanya, sesuai apa yang digariskan DPP, ujar Suhaili, dijalankan tugas dengan baik di tingkat koordinasi antara fraksi dengan partai. Terlebih lagi, di tengah kondisi dualisme seperti ini.
“Memang kita harus maklumi bersama saat ini posisi Golkar sangat dilematis. Tetapi, kami yang berada di daerah hanya menjalankan perintah dari DPP. Bahkan, pergangtian itu bukan asal ganti melainkan sudah ada surat keputusan (SK).”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Eksekusi mati terhadap para terpidana mati kasus narkotika belum juga dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Agung. Namun demikian, berdasarkan kabar eksekusi itu bakal segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Pengacara Raheem Agbaje Salami terpidana mati asal Nigeria, Utomo Karim menyebut pelaksanaan eksekusi akan dilaksanakan pada Selasa atau Rabu (29/4) dini hari.
“Sudah seperti tempo hari, intinya eksekusi akan dilaksanakan Selasa atau Rabu dini hari,” kata Utomo usai mendampingi Raheem mendengarkan notifikasi dari Kejaksaan di Lapas Besi Pulau Nusakambangan, Sabtu (25/4) malam.
Menurut dia, setiap terpidana mati harus mendengarkan notifikasi tersebut. Para terpidana mati dipanggil secara bergantian. “Rodrigo Gularte saya lihat dia protes. Dia menolak.”
Dia mengatakan, selama berada di lapas sudah ada tujuh nama yang menerima notifikasi itu. Termasuk pihaknya sudah memperoleh notifikasi. Hanya saja tak disebutkan kapan harinya. 
Sedangkan mengenai Raheem, kata dia, hanya pasrah menerima pemberitahuan pelaksanaan eksekusi mati. Namun, Raheem mempersoalkan nama yang dicatat tak sesuai nama aslinya. Dia pun langsung bikin surat.
“Kalau tempat (eksekusi) saya tak tahu persis, tapi kemungkinan seperti yang lalu. Permintaan terakhir seperti disampaikan dulu minta dimakamkan di Madiun dan minta didampingi oleh Romo Pusi mulai besok,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sidang pleno yang membahas tata tertib dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga di Muktamar IV Partai Bulan Bintang (PBB) belum menemukan kata sepakat atau ‘deadlock’.
“Tidak ada titik temu tentang AD/ART terkait anggota kader dan teras,” kata Sekretaris Bidang Media dan Publikasi PBB Teddy Gusnaidi di Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/4) dini hari, setelah rapat pleno tertutup itu diskorsing.
Dari informasi yang dihimpun tertundanya kata sepakat dalam sidang pleno itu karena permasalahan dalam Pasal 12 AD/ART PBB tentang syarat pimpinan partai.
Dalam pasal tersebut dituliskan pimpinan partai adalah anggota kader dan teras yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh internal PBB.
“Satu kubu ingin pimpinan partai dari internal dan ada yang menginginkan perubahan agar eksternal juga bisa,” kata Teddy.
Hingga berita ini diturunkan pembahasan tata tertib dan AD/ART belum juga rampung sehingga pemilihan Ketua Umum PBB belum bisa dilaksanakan.
Sebelumnya di tempat berbeda, kubu pendukung Rhoma Irama yang merupakan pesaing kuat, Yusril Ihza Mahendra melakukan konsolidasi untuk memajukan raja dangdut itu sebagai Ketua Umum PBB.
Pihak loyalis Rhoma mengklaim telah mendapatkan 302 dari total 485 DPC dan terus bertambah seiring berjalannya waktu.
“Jumlah tersebut sekitar 61 persen dari keseluruhan pemilik suara yang datang ke muktamar ini,” kata Ketua DPW Kalimantan Timur Sugianto saat konsolidasi pendukung Rhoma Irama di Vila Muara, Cisarua Bogor, Sabtu (25/4).
Terkait dengan ganjalan Pasal 12 dalam AD/ART mengenai syarat kepemimpinan partai yang menghalangi Rhoma untuk maju dalam bursa calon Ketua Umum PBB karena bukan kader partai, Sugianto mengatakan hal itu bisa dibantah karena sang raja dangdut punya kartu tanda anggota (KTA) PBB.
“Dia sudah jadi anggota PBB kok setelah mendapat KTA Jakarta sejak Januari 2015, saat Sekjen partai dipegang BM Wibowo,” katanya.
Saat ini ada empat orang tokoh PBB yang mengikrarkan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum, antara lain Jamaludin Karim, Amrullah Andi Hamid, Sahar L Hasan, dan Yusril Ihza Mahendra.
Selain itu ada juga dua nama lainnya yang santer terdengar akan diusung oleh beberapa perwakilan DPC dan DPW, yaitu Hamdan Zoelfa dan Rhoma Irama.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu