Jakarta, Aktual.co — Sebanyak tiga pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara jenis F-16 yang mendarat di Bandara El-Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, disiagakan untuk menjaga wilayah terluar perbatasan Republik Indonesia dengan negara tetangga.
Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) El-Tari Kupang Kolonel Pnb Andi Wijaya di Kupang, Selasa, mengatakan kedatangan tiga pesawat tersebut selain untuk menjaga perbatasan di wilayah terluar Indonesia, juga dalam rangka berlatih.
“Mereka juga datang untuk berlatih di sini, sekaligus melakukan pemantauan di perairan NTT yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia,” katanya, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan sebagai daerah yang berbatasan dengan kedua negara tersebut, pengamanan wilayah-wilayah terluar tetap harus dilaksanakan.
Antisipasi, katanya, juga diperlukan agar lebih siap jika terjadi sesuatu hal yang mengganggu kedaulatan NKRI.
Sebanyak tiga pesawat tersebut, katanya, tidak secara tetap disiagakan di lanud setempat, namun pada saatnya akan kembali ke pangkalan utama.
“Belum tahu dipastikan kapan mereka akan kembali ke pangkalan, tergantung perintah dari pusat,” ujarnya.
Selama di Kupang, kata Andi, tiga pesawat tersebut akan melakukan latihan-latihan terbang di wilayah Kupang sehingga bisa menjadi perhatian warga Kupang.
Andi juga mengatakan kesiagaan tiga pesawat tersebut di Kupang, tidak berhubungan dengan eksekusi dua terpidana mati asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran di Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
“Tidak ada hubungannya dengan itu, ini hanya latihan biasa saja dan pemantauan wilayah-wilayah terluar NTT saja,” katanya.
Terkait dengan isu ancaman dari Pemerintah Australia jika dua warganya dieksekusi, ia menyatakan hal tersebut hanya bentuk dari sistem perpolitikan.
“Dan saat ini sudah aman-aman saja,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP mengapresiasi keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Sihar Purba yang menolak gugatan praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, serta Kementerian ESDM, Jero Wacik.
Dia mengatakan, jika pihaknya menghormati keputusan tersebut. Meskipun dari awal KPK  meyakini jika Hakim Sihar Purba akan membuat keputusan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
“Kami menghormati putusan hakim dan sejak awal kami meyakini bahwa hakim itu independen dan akan memutus berdasarkan keyakinan hakim dengan melihat keterangan saksi saksi dan ahli di proses peradilan,” kata Johan saat dikonfirmasi terkait putusan gugatan praperadilan Jero yang ditolak, Jakarta, Selasa (28/4).
Diketahui, Hakim Sihar Purba menolak semua permohonan praperadilan yang diajukan politisi Partai Demokrat itu. Jero yang pernah menjabat sebagai Menteri ESDM  itu mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
“Dengan ini menolak permohonan gugatan praperadilan untuk seluruhnya,” kata hakim tunggal Sihar Purba saat membacakan putusan di PN Jaksel, Selasa (28/4).
Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 juncto Pasal 82 KUHAP yang mengatur secara limitatif wewenang hakim praperadilan untuk menangani perkara. Dan penetapan seseorang sebagai tersangka bukan termasuk obyek praperadilan.
“Apa yang menjadi wewenang praperadilan telah diatur secara limitatif, kecuali diubah pada undang-undang yang akan disahkan pada masa yang akan datang,” ujarnya.
Seperti diketahui, KPK menduga Jero Wacik telah melakukan korupsi ketika menjabat sebagai Menbudpar periode 2008-2011. Dia diduga telah melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau penyalahgunaan wewenang terkait anggaran di Kementerian yang saat itu dia pimpin.
Akibat korupsi tersebut, diduga negara mengalami kerugian hingga sekitar Rp7 miliar. Alhasil Jero pun dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, untuk kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang Jero lakukan saat menjabat sebagai Menteri ESDM pada 2011-2013, disinyalir berhasil mengeruk uang sebesar Rp9,9 miliar.
Atas kasus tersebut, Jero jerat dengan pasal 12 huruf e atau Pasal 23 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 421 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus berani bertindak dengn melakukan evaluasi dan mengganti pembantunya yang tidak sesuai dengan visi misi pemerintah, termasuk Rini Soemarno.
“Menteri Rini sering bertentangan dalam kebijakanya dengan rakyat terkait BBM. Kenaikan BBM akan berimplikasi kepada kehidupan rakyat. Maka, presiden tidak perlu ragu mereshuflenya,” kata Masinton saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (28/4).
Ia berpandangan bahwa jika Presiden Jokowi tetap mempertahankan menteri dengan kinerja yang buruk dalam menjalankan roda pemerintahan, maka hal itu akan menimbulkan sikap apatis rakyat.
“Dampaknya nanti pemerintah, kalau anggota kabinet sebagai pembantu presiden yng berkinerja buruk tetap dipertankan, apalagi tidk sesuai dengan harpan rakyat maka nanti implikasinya adalah rakyat tidk percaya pda kepemimpinan presiden, apatis,” tandas dia.
Isu reshuffle kabinet semakin santer terdengar. Kabarnya ada beberapa menteri yang akan direshuffle dalam waktu dekat ini.
Sebanyak lima menteri mendapat peringkat memprihatinkan, di bawah nilai standar (60) atau KW3 dalam penelitian yang dilakukan Lingkar Studi Perjuangan (LSP). Kelima menteri ini harus segera dievaluasi dan dilakukan perombakan kabinet. 
“Kelima menteri itu yakni Sofyan Djalil, Hanif Dhakiri, Bambang P. Brodjonegoro, Sudirman Said, dan Rini Soemarno,” ungkap Peneliti LSP Gede Sandra.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang