Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan dengan beberapa petinggi lembaga pemerintahan guna membahas eksekusi lahan seluas 47 ribu hektare, di kawasan hutan register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara, pada Selasa (28/4).
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP, pihaknya telah mengundang pihak-pihak terkait antara lain Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Sumatera Utara, Pangdam Bukit Barisan, Polda Sumut serta Kejaksaan Tinggi Sumut.‬
‪”Pertemuan ini dimaksud untuk mencari jalan keluar, berupa rencana aksi menyelesaikan soal (eksekusi kawasan hutan) Padang Lawas,” ujar Johan saat dikonfirmasi.
Lebih jauh disampaikan Johan, berdasarkan putusan MA Nomor 2642 K/Pid/2006 eksekusi lahan tersebut sudah bisa dilakukan. Namun demikian, sejak diterbitkannya putusan MA, eksekusi pun belum pernah dilakukan.
Permasalahan itulah yang menjadi pembahasan utama dalam pertemuan siang ini. Selain itu, lanjut Johan, eksekusi lahan hutan itu juga merupakan bentuk pencegahan KPK dalam menyelamatkan Sumber Daya Alam yang dimiliki Indonesia.‬
‪”Ini yang mau kita bahas. KPK sesuai fungsi pencegahannya mengajak semua instansi terkait untuk membicarakan itu (eksekusi). Konteksnya ke penyelematan Sumber Daya Alam (aset negara),” papar Johan.
Pantauan Aktual.co, pihak yang sudah hadir, yakni Pangdam Bukit Barisan Mayjen Edy Rahmayadi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni, serta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Eko Hadi Sutardjo. Tapi sayangnya, mereka seakan menghindari wartawan yang memang sudah menunggu.
Selain itu, terlihat pula, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Namun, sikap Menhut tidak seperti biasa, dia pun masuk melalui pintu samping gedung KPK. Dia hanya mengatakan pertemuan ini terkait DL Sitorus.‬
‪”(Bahas eksekusi) DL Sitorus,” jawabnya singkat sambil masuk ke dalam Gedung KPK.‬
‪Untuk diketahui, DL Sitorus telah divonis 8 tahun penjara pada 2008 silam. Namun meski telah dinyatakan bersalah dan menjadi terpidana karena melakukan pembalakan liar, pengolahan dan penguasan kawasan hutan lindung, lahan tersebut hingga kini belum dieksekusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri mengendus  keterlibatan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Abraham Lunggana  yang akrab disapa Haji Lulung dalam dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply UPS, di Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014.
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Komjen Budi Waseso menegaskan, beberapa saksi yang telah diperiksa penyidik menyebut nama Lulung sebagai salah satu orang yang diduga terlibat dalam pengadaan UPS tersebut.
“Saksi menyebut nama Lulung,” tegas Budi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/4).  Namun, pria yang kerap disapa Buwas itu mengaku sampai saat ini status politikus Partai Persatuan  Pembangunan itu masih sebagai saksi. “Sementara ini, arahnya ke beliau tapinya ya,” kata mantan Kapolda Gorontalo itu.
Menurutnya, saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman. Termasuk, lanjut dia, dengan dokumen-dokumen yang berhasil diperoleh saat penggeledahan di kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta, termasuk ruang kerja Haji Lulung, (27/4) kemarin.
“Hasil geledah dievaluasi dulu, baru dilihat, dari situ larinya,”jelasnya.
Atas dasar itulah, Buwas menambahkan, hasil penggeledahan itu nantinya akan mengarah ke orang yang kemungkinannya bisa jadi tersangka.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Psikologi Politik UI Dewi Haroen menilai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ketakutan jelang aksi massa pada 20 Mei mendatang. 
Menurutnya, undangan kepada elemen mahasiswa tidak cocok dilakukan oleh wantimpres.
“Saya rasa nggak cocok lah undangan wantimpres kepada mahasiswa, itu nggak harus terbuka begitu. Deketin aja secara informal dulu. Kalau hanya arogansi wantimpres mau ngapain, itu kan beda generasi, tengah-tengahnya baru Jokowi. Wantimpres juga  seperti ada kecemburuan sosial juga,” ujar Dewi di Jakarta, Selasa (28/4).
“Undangan itu tidak perlu lah di formalkan. Wantimpres jadi kaya ketakutan mereka terlalu menganggap serius sekali. Lebih baik pendekatan in formal ke mahasiswa. Dan justru harusnya Jokowi sendiri yang manggil mahasiswa bukan wantimpres,” lanjutnya.
Selain itu, mengundang mahasiswa bukanlah tugas dari wantimpres. Malah jika perlu, Jokowi turun langsung untuk berdiskusi dengan mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat.
“Wantimpres kan hanya untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Nggak bener ini kalau urusin mahasiswa, Jokowi lah turun tangan, berarti Jokowi nggak bisa kerja dong?” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Makasar, Aktual.co — Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Laode Arumahi mengatakan penambahan jumlah tenaga pengawas dalam mengawal Pilkada tahun ini dilakukan sampai ke tempat pemilihan suara (TPS).
Penambahan jumlah pengawas ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota.
“Setiap TPS akan diisi dengan satu tenaga pengawas dari Bawaslu,” katanya, Selasa (28/4).
Laode Arumahi menyebutkan, sistem yang berlaku saat ini memang berbeda dengan pemilu terakhir pada 2014 yang mengatur tentang pengawas hanya bekerja hingga ke tingkat Kelurahan/Desa.
“Kita berharap model baru ini bisa memperbaiki kualitas pilkada,” sebutnya.
Pekan ini, Bawaslu Sulsel mulai berkeliling ke sebelas kabupaten penyelenggara pilkada untuk melakukan sosialisasi. Diharapkan sosialisasi pilkada sejak dini dapat memicu kesadaran politik masyarakat agar pemilihan berjalan lancar.
“Olehnya itu masyarakat perlu diberikan pemahaman awal,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh: