Jakarta, Aktual.co —Produsen oli ternama tanah air menggelar “Castrol Power1 Legendary Tour” di Indonesia, yakni sebuah ajang kompetisi video touring bagi komunitas bikers yang akan berlangsung di bulan ini.  

Acara tersebut menghadirkan Dirjen Pemasaran Pariwisata, Esthy Reko Astuti selaku Perwakilan dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga menghadirkan Legenda Biker yang juga pelawak senior, Indro ‘Warkop’.
 
Deananda Sudijono, Country Marketing Manager perusahaan oli tersebut mengatakan, bahwa acara ini digelar, agar dapat mendukung pariwisata Indonesia.

“Ini sebuah ajang kompetisi para bikers, untuk mengabadikan momen keindahan panorama perjalanan saat touring guna mendukung pariwisata di Indonesia,” ujar Dea, di halaman gedung Sapta Pesona, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sabtu (9/5)
 
Kompetisi ini akan berlangsung selama kurang lebih dua bulan.  

“Pengiriman video touring diselenggarakan mulai dari tanggal 18 Mei  2015 sampai 1 Juli 2015. Dengan kriteria, pengambilan foto harus dilakukan pada saat touring, durasi kurang lebih 1 menit, dan berisikan perjalanan touring melewati berbagai panorama alam Indonesia yang Indah,” terang Dea.
 
“10 video terbaik, akan mendapatkan kesempatan upacara bersama di Gunung Bromo ,Jawa Timur, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-70 tahun, tentunya ada beberapa hadiah juga yang menjadi pemenang utamanya,” ucap Dea dengan nada tersenyum.

Artikel ini ditulis oleh:

Surabaya, Aktual.co — Menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang bakal diselenggarakan serentak tahun 2015 mendatang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, menargetkan bisa mememanangkan di 15 daerah di Jatim dari 19 kabupaten atau kota.
Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi mengatakan, dari 15 daerah tersebut ada tujuh daerah ditargetkan menjadi kepala daerah, dan delapan sisanya sebagai wakil kepala daerah.
“Paling tidak di Jatim, kita targetkan bisa memenangkan di 15 daerah. Namun, dari 19 kabupaten kota di jatim, sampai hari ini baru 11 daerah yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti uji kelayaan dan kepatuhan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah Jawa Timur,” kata Kusnadi di kantor DPD PDI-P Jatim, Sabtu (9/5).
Dia melaksanakan, uji kelayaan dan kepatuhan bakal calon kepala daerah dan wakil kepada daerah Jawa Timur itu, dengan menggandeng Ikatan Psikolog Seluruh Indonesia (IPSI). Ada tiga tahap dalam pelaksanaan uji kelayakan, diantaranya, tahap penjaringan, penyaringan dan penyaringan akhir yang harus  melalui seleksi DPC, DPD dan DPP termasuk  penyaringan dengan cara pemetaan internal, lembaga survei dan pemberitaan media massa dan leadership.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah membutuhkan sedikitnya 24 aturan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang membatalkan seluruh pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Seluruh aturan itu sejalan diberlakukannya kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU Pengairan) setelah UU SDA dibatalkan. 
Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air Hartanto dalam Sosialiasi Peraturan Bidang Sumber Daya Air mengatakan, aturan itu penting sambil menunggu pematangan Rancangan Undang-undang sebagai pengganti UU Pengairan.
Ke-24 aturan yang diperlukan dimaksud, sebagaimana dikutip Aktual.co, dari laman www.pu.go.id, Sabtu (9/5), adalah 1 (satu) Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air, 1 (satu) Keputusan Presiden tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dan 21 Peraturan Menteri terkait. 
Dengan penekanan aturan-aturan tersebut sejalan dengan UU Pengairan, dan dapat digunakan dengan konsidi kekinian serta tidak bertenangan dengan enam prinsip dasar yang dipersyaratkan MK. 
Disampaikan Hartanto, dengan diberlakukannya kembali UU Pengairan, sesuai dengan pendapat hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka peraturan pelaksanaan dari UU tersebut diberlakukan kembali. 
Terkait dengan pemberlakukan kembali UU Pengairan beserta peraturan pelaksanaannya, pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang sedang berjalan dinyatakan tidak memiliki dasar hukum lagi. 
Selain tidak memiliki dasar hukum, beberapa nomenklatur dan substansi teknis yang digunakan dalam UU Pengairan beserta peraturan pelaksanaannya juga sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
“UU Pengairan telah kami pelajari dan konsultasi dengan Kementerian Kumham. Turunan UU tersebut berlaku. Namun perlu diperhatian UU tersebut dibuat 40 tahun lalu. Ada yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini,” kata Hartanto.
Hingga kini sudah ada 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sudah ditetapkan dan diundangkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia, enam Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang siap untuk ditetapkan. 
Dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air, lanjut dia, diharapkan dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu