Menteri Sosial khofifah Indar Parawansyah menandatangi sebuah logo saat launching Sekolah Anti Narkoba di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (25/4/2015). Sekolah Anti Narkoba didirikan guna menekan angka pemakai, pecandu dan pengedar narkoba di Indonesia. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
Keluarga terpidana mati asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso, melakukan kunjungan ke Lapas Besi Nukambangan, melalui dermaga penyeberangan Wijaya Pura, Cilacap, Jateng, Sabtu (25/4). Dua anak Mary jane yang ditemani kedua orangtuanya, datang dari Filipina melakukan kunjungan usai dipindahkan ke Lapas Besi Nusakambangan, dari Lapas Wirogunan, Yogyakarta. ANTARAFOTO/Idhad Zakaria
Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengaku belum mendengar isu reshuffle kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, reshuffle hanya rekomendasi survei.
“Saya belum dengar rencana itu. Isu soal reshuffle itu pandangan masyarakat atas hasil survei. Rekomendasi kinerja pemerintah agar meningkatkan kinerja ekonomi. Dalam kelembagaan memberikan dukungan kepada presiden,” ujar Yuddy di Jakarta, Sabtu (25/4).
Sementara itu, saat ditanya apakah presiden akan lakukan reshuffle, Yuddy mengatakan sejauh ini tidak pernah mendengar rencana tersebut.
“Sementara ini saya tidak pernah mendengar rencana tersebut. Yang namanya evaluasi Pak presiden melakukan itu setiap saat di dalam kebijakan,” katanya.
Untuk diketahui, isu reshuffle kabinet kencang berhembus dimasyarakat. Terlebih, setelah pidato Ketum Megawati Soekarnoputri yang mengkritisi pemerintahan Jokowi. Bahkan, hasil lembaga survei yang melaporkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat menurun terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, menilai bahwa kesepakatan Komisi II untuk mengusulkan kepada KPU agar menggunakan putusan pengadilan terakhir untuk mengakomodasi kepengurusan tingkat pusat parpol bersengketa sebagai pengurus yang berhak menetapkan calon kepala daerah dalam pilkada, berpotensi menabrak ketentuan UU.
Menurutnya, usulan itu tidak memperhatikan ketentuan Pasal 115 UU PTUN yang secara tegas menetapkan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.
Bahkan, usulan tersebut bisa menabrak Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan yang meletakkan prinsip bahwa keputusan pejabat TUN atau administratur pemerintahan baru bisa dianggap tidak sah setelah adanya putusan yang berkekuatan tetap.
“Nah, kalau putusan pengadilan terakhir tapi belum berkekuatan tetap kemudian dipedomani untuk pengurus parpol yang berhak ajukan calon dalam pilkada, maka KPU dapat dianggap melanggar hukum atau UU”, ujar Arsul di Jakarta, Sabtu (25/4).
Kemudian, dalam kasus PPP, putusan PTUN Jakarta membubuhkan catatan bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum karena Tergugat (Menkumham) dan Tergugat Intervensi (Romahurmuziy, cs) mengajukan banding.
“Karena itu menjadi menabrak hukum dan catatan PTUN kalau KPU mengakomodasikannya dalam PKPU yang akan diterbitkan,”
“Jika usulan itu dipaksakan dalam PKPU pasti akan mendatangkan uji materi (judicial review) ke MA, dan jika kemudian dikabulkan malah akan merepotkan KPU,” tambahnya.
KPU disarankan menggunakan PKPU sesuai denga draft awal yang disusun oleh KPU sendiri.
“Rapat-rapat dengan Komisi II DPR itu sifatnya konsultasi, sehingga usulan itu hanya masukan yang tidak mengikat,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta untuk merubah regulasi yang dianggap diskriminatif antara rumah sakit tipe A dengan tipe lain dalam menyelenggarakan cuci darah penderita gagal ginjal.
Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Toni Samosir menyebutkan BPJS hanya membiayai tabung dialesir satukalid alam sebulan dan di re-use sebanyak tujuh kali (1:7per bulan). Bila rusak sebelum satu bulan, pergantian tabung dibebankan kepada pasien. Harga tabung tersebut sebesar Rp240.000, di rumah sakit tipe C, dan setiap pemeriksaan darah harus mengeluarkan biaya.
“Pasien cuci darah harus secara periodik tes laboratorium. Harga tes terkena HIV dan Hepatitis C dan B memakan biaya sebesar Rp 900 ribu,” kata Toni, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4).
Sementara, Sekretaris KPCDI Peter Haryanto mengatakan Rumah sakit tipe A seperti RS Ciptomangunkusumo mendapat klaim sebesar Rp2 juta per cuci darah. Sementara, rumah sakit tipe C hanya mendapat bayaran klaim BPJS sebesar Rp815.000 per cuci darah.
“Akibat dari perbedaan perlakuan tersebut pasien gagal ginjal yang melakukan cuci darah di rumah sakit tipe C atau D masih harus mengeluarkan biaya, diantaranya beberapa pengeluaran tambahan meliputi therapy erytropoitin,” kata Peter Haryanto.
Menurutnya, setiap cuci darah pasien yang HB-nya rendah, harus melakukan therapy erytropoitin, yang rata-rata biaya suntiknya memakan biaya sekitar sekitar Rp200.000. Selain itu, bisa juga pasien yang HB rendah melalui tranfusi darah.
“Transfusi darah juga tidak dicover. Padahal, transfusi darah rerata butuh 3 kantong darah, satu kantong biayanya Rp400 ribu,” ujarnya.
Kepala Grup Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Ikhsan mengatakan, pengaturan soal standar tarif diatur dalam Permenkes 59/2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. BPJS Kesehatan tidak bisa merubah regulasi tersebut terkait adanya keluhan standar tarif dari komunitas pasien cuci darah.
“BPJS tidak bisa merubah regulasi itu. Itu bukan domainnya BPJS. Itu ada di Kementerian Kesehatan.”
Artikel ini ditulis oleh:
Medan, Aktual.co — Siang mulai bergerak menuju sore, waktu menunjukkan pukul 15.00wib. Awan dilangit tampak biru keabuan menandakan akan turun hujan. Suasana temaram menyelimuti, menambah gelapnya dua buah terowongan batu yang berada di kilometer 8, Kawasan Dusun Simaninggir, Desa Bonandolok, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapteng, Sumatera Utara.
Meski lebih gelap dari biasanya, terowongan batu yang dikenal dengan Batu Lubang dan menjadi salah satu jalur jalan lintas Sumatera Utara itu sebaliknya semakin ramai dilintasi berbagai jenis kendaraan. Mayoritas kendaraan truk-truk memang memilih melewati jalur ini pada waktu-waktu menjelang sore atau malam hari.
Bunyi klakson kendaraan, sesekali disusul teriakan-teriakan kernet truk yang memandu supir mengarahkan kendaraan ditengah terowongan semakin kerap terdengar di dua terowongan batu yang masing-masing memiliki panjang 20 dan 40 meter itu.
Klakson memang harus dibunyikan sebelum memasuki bibir terowongan, tak lupa lampu kendaraan juga harus hidup. Selain untuk memberitahu kendaraan lain dari arah berlawanan agar tidak berpapasan ditengah terowongan, klakson dipercaya sebagai mitos ungkapan ‘permisi’.
Lalu, supir truk memang harus dipandu oleh kernet, kalau tidak alhasil bahu truk bisa saja nyangkut dilangit-langit terowongan yang memang cadas. Kemacetan parah tidak akan terhindarkan jika itu terjadi, karena upaya melepaskan bahu truk yang sangkut bisa memakan waktu hingga ber jam.
“Kiri-kiri, ambil kanan dikit, lempang (lurus),” teriak kernet. Truk pun mulus melaju perlahan.
Diantara sibuk lalu-lalang kendaraan, disisi terowongan Lubang Batu seorang pria separuh baya, Robert Tarihoran (45) dengan sepatu karet, sapu lidi, beko sorong, cangkul, parang dan beberapa perlengkapan lainnya dengan telaten membersihkan rerumputan yang tumbuh liar di celah-celah batu terowongan. Celah-celah batu itu memang lembab karena terus dialiri air dari celah-celah batu, menjadikan rumput tumbuh subur.
Robert terus mengais, mengumpulkan rumput, daun atau sampah yang berserakan lalu menyapunya. Tentu sambil memperhatikan kendaraan yang lewat. Sesekali menyahut sapaan para supir yang terlihat akrab dengannya.
Robert adalah penjaga Batu Lubang sisa sejarah penjajahan Belanda di tahun sekitar 1930-an itu. Robert mengerjakan profesinya itu sejak 8 tahun yang silam. Ia mewarisi pekerjaan itu dari ayah mertuanya.
“Kalau aku sudah delapan tahun. Dulunya pekerjaan ini dari Mertua aku, sejak 1992 sampai tahun 2007. Dia sudah meninggal, dan aku sekarang yang meneruskan pekerjaan disini,” tutur Robert saat ditemui Aktual.co disela-sela pekerjaannya baru-baru ini.
Dengan mimik wajah yang ramah dan senyum khas sembari terus mengais rumput di celah batu dengan cangkul kecil miliknya, Robert berkisah, sebelum mewarisi pekerjaan itu dari sang Mertua, dirinya hidup dari warung kecil di depan rumahnya di desa Bonandolok.
Empat hari berselang, sepeninggal sang Mertua, Robert didatangi oleh pihak Dinas PU Kabupaten Tapteng. Tak hanya Robert, dua orang iparnya juga ditemui dan ditawarkan pekerjaan itu. Namun, kedua iparnya itu menolak karena bekerja sebagai supir.
Berbeda dengan kedua iparnya, meski Robert sempat menolak karena tak mengetahui berapa jumlah honor yang dibayarkan, Robert akhirnya menerima pekerjaan itu.
“Datang orang PU, ditanya kerjaku, iparku dua-duanya supir, nah dijemputlah aku kerumah, aku sempat menolak tapi akhirnya kutrima. Kerja seminggu, pernah mau berhenti, lantaran aku belum tau berapa gaji,” ucap Robert sambil mengusap rambutnya yang semakin ramai ditumbuhi uban.
Robert menyadari konsekuensi menerima pekerjaan itu, yakni warung miliknya akan terbengkalai karena hanya akan dikerjakan sang Istri, S. Simbolon. Namun dengan tekad dan keyakinan, ayah 5 anak dan 2 cucu ini tekun menjalani pengabdiannya meneruskan warisan pekerjaan dari sang mertua.
Benar saja, berjalan 6 bulan menjalani profesi barunya, warung milik Robert tak lagi dikelola dan tutup sepenuhnya. Namun, dengan penuh keyakinan dia tetap menjalani pekerjaannya meski kebutuhan dapur kurang tercukupi.
“Setengah tahun warung tutup, jadi kalau dipikir-pikir kerja diladang ngambil karet sama nya disini, tapi enaknya sini, kita kerja nggak dipaksa, dan tapi ya, ada juga supir mobil yang baik,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
