Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, meninjau Pos Perbatasan Satgas Pamtas Republik Indonesia – Papua Nugini (PNG) Batalyon Infanteri (Yonif) 323/Raider, serta memberikan pengarahan kepada personel TNI dan Polri yang sedang bertugas di Pos Kotis (Skouw), Jayapura, Papua, Jumat (8/5).
 
Dalam pengarahannya, Panglima TNI yang didampingi oleh Kapolri menyampaikan bahwa kedatangannya ke Pos Perbatasan RI dan PNG adalah untuk melihat secara langsung Prajurit TNI dan Polri yang sedang bertugas di Jayapura, Papua.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel TNI dan Polri yang sudah bekerja keras dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.
 
“Kepada Komandan Korem dan Komandan Sektor, kehadiran pasukan TNI kedalam suatu wilayah operasi atau ke wilayah manapun harus bisa merubah wilayah itu menjadi positif. Satgas Yonif 323/Raider sudah melaksanakan teritorialnya dengan baik, seperti mengunjungi sekolah-sekolah, memberikan contoh kedisplinan dan menyampaikan bagaimana caranya untuk bisa masuk dan menjadi anggota TNI,” tegas Panglima TNI.
 
“Kepada putera daerah yang ingin masuk dan menjadi anggota TNI, agar diberikan prioritas. Kalau ada kendala mengenai persyaratan dari awal, sehingga pada saat test banyak gugur, para personel TNI yang berada di daerah harus dapat membantu memberikan pengarahan kepada putera daerah, bagaimana caranya agar dia bisa lulus menjadi anggota TNI,” ujar Jenderal TNI Moeldoko.
 
Lebih lanjut Panglima TNI menjelaskan bahwa dalam konteks sosial, apabila seorang Prajurit TNI menguasai bidang pertanian, hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat setempat agar mereka mengerti, sehingga masyarakat bertambah kemauannya dan tetap semangat, karena didorong oleh anggota TNI yang sedang bertugas di daerah tersebut.

“Prajurit TNI tidak boleh menyakiti hati rakyat dan berbuat semena-mena kepada rakyat,” tegas Panglima TNI.
 
Jenderal TNI Moeldoko juga menyampaikan bahwa masih ada prajurit TNI yang meninggal dikarenakan sakit malaria. Apabila ada yang terkena malaria, segera dibawa ke rumah sakit yang ada di Jayapura, karena kalau mengandalkan yang ada di posko, itu tidak maksimal.

“Saya tidak menghendaki kalau masih ada yang meninggal karena sakit malaria, Prajurit TNI yang bertugas di perbatasan adalah sebagai pasukan yang terdepan,” kata Panglima TNI.
 
Usai memberikan pengarahan, Panglima TNI dan Kapolri meninjau Rumah Sakit Apung KRI Soeharso yang berada di Pelabuhan Jayapura untuk melihat kegiatan Bhakti Sosial berupa pengobatan gratis, seperti operasi katarak, sunatan massal dan gigi, yang dilaksanakan tanggal 4 s.d 10 Mei 2015.
 
Turut hadir  dalam kunjungan tersebut, Asrenum Panglima TNI Mayjen TNI Sumedy, S.E., M.M., Asintel Panglima TNI Mayjen TNI (Mar) Faridz Washington, S.E., Asops Panglima TNI Mayjen TNI Indra Hidayat, Aspers Panglima TNI Laksda TNI Sugeng Darmawan, S.E., Aslog Panglima TNI Marsda TNI Nugroho Prang Sumadi, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha Garjitha, S.E., dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pecinta film horor pasti sudah tidak sabar menanti tayangnya film horor yang pernah sukses menakuti penonton pada 2011 silam.

Dalam trailer yang diunggah pada Kamis (23/10) lalu, terlihat bagaimana sekelumit hasil kerja keras Leigh Whannell sebagai Sutradara untuk pertama kalinya.

‘Insidious 3’ mengisahkan tentang tokoh utamanya, Sue yang dimainkan Stefanie Scott mengalami kejadian mengerikan saat berada di kamar rumahnya. Ketika Sue mengetuk tembok untuk menyapa tetangganya, terdapat sebuah balasan.

Namun, setelah ia mengirim pesan singkat, ternyata sang tetangga sedang berada di rumah neneknya.

Setelah itu, muncullah beragam cuplikan mengerikan dan seru yang salah satunya turut melibatkan kembali Lin Shaye sebagai Elise Rainier. Suasana mistis nan heboh layaknya dua film sebelumnya pun kembali dihadirkan disini.

Rencananya ‘Insidious Chapter 3’ tersebut akan  tayang serentak  pada 29 Mei 2015 mendatang..

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali menetapkan dua orang pegawai instansi pemerintah setempat sebagai tersangka dalam dugaan korupsi lahan Tempat Pemakaman Umum.
“Tersangka yang kita tetapkan masing-masing berinisial N dan S, setelah sebelumnya kita juga menetapkan tersangka lainnya GS,” kata Kasi Intel Kejari Kota Bekasi Ade Hermawan, di Bekasi, Jumat (8/5).
Menurut dia, tersangka masing-masing masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Bekasi. Tersangka N diketahui saat ini menjabat sebagai Camat Bantar Gebang, sementara tersangka S diketahui saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bantar Gebang.
“Keterlibatan S dalam kasus itu saat dia masih menjabat sebagai Lurah Sumurbatu pada periode 2012 lalu,” katanya.
Ade mengatakan, kasus tersebut diketahui pihaknya berdasarkan laporan masyarakat soal lahan TPU milik pemerintah di Sumurbatu telah beralih fungsi menjadi perumahan.
Dia menceritakan, lahan seluas 1,1 hektare itu awalnya diserahkan oleh pengembang Perumahan Mutiara Gading Timur kepada Pemkot Bekasi pada 2005 sebagai kewajiban memenuhi kebutuhan lahan TPU.
Aturan itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2011 tentang prasarana sarana utilitas (PSU), dan diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 71 Tahun 2013.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa setiap pengembang perumahan, wajib menyerahkan lahan TPU kepada Pemkot Bekasi. Bagi pengembang yang membangun perumahan di Kota Berkasi, wajib menyediakan lahan TPU sebesar dua persen dari lahan perumahan yang dibebaskan.
Namun pada 2015, lahan itu diketahui telah beralih fungsi menjadi lahan Perumahan Bekasi Timur Regency (BTR). “Dari total luas lahan BTR mencapai puluhan hektare, sebanyak 1,1 hektarenya diketahui berstatus sebagai lahan TPU milik Pemkot Bekasi. Lokasinya di bagian belakang perumahan,” katanya.
Setelah dilakukan penelusuran terhadap 30 orang saksi, kata dia, diketahui ada indikasi pengalihan hak lahan milik pemerintah kepada pengembang BTR. “Pengalihan itu seolah-olah dilakukan secara tukar guling, tapi setelah kami selidiki ada dugaan lahan itu diperjualbelikan oleh oknum pejabat terkait,” ujar dia.
Menurut dia, jual beli lahan itu tidak lepas dari peran GS yang telah berstatus sebagai tersangka pada 4 Mei 2015 lalu. “GS berperan sebagai calo tanah, dan dibantu oleh N dan S dalam melegalkan penjualan lahan TPU tersebut kepada pengembang.”
Dia memperkirakan kerugian negara atas transaksi pelepasan lahan tersebut mencapai Rp1,2 miliar. “Para tersangka kita jerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 99 Jo UU 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP tentang Tipikor. Ancamannya maksimal 20 tahun penjara,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Aktivis antukorupsi Yogyakarta dari berbagai elemen meminta jaksa penuntut umum serius dalam menyusun dakwaan kasus tindak pidana korupsi dana hibah Persiba Bantul dengan terdakwa Maryani dan Dahono.
“Pantauan langsung dari sidang (pada 6 Mei 2015) terlihat jaksa penuntut umum (JPU) kurang serius dan tidak progresif,” kata Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Jumat (8/5).
Menurut Tri Wahyu, ketidakseriusan itu tercermin dari isi dakwaan yang tidak memuat runtut soal penganggaran dana hibah Persiba, termasuk ihwal sempat ditolaknya anggaran tersebut dalam pembahasan di DPRD Bantul.
“Dalam surat dakwaan, banyak yang bolong-bolong. Tidak merangkai cerita kasus itu mulai dari proses penganggaran,” kata dia.
Dia mengatakan, hal lainnya yang juga belum masuk dalam surat dakwaan yakni tentang bagaimana pola koordinasi antara terdakwa Dahono selaku bendahara Persiba dengan Idham Samawi, selaku Ketua Persiba dan Ketua PSSI pada waktu itu.
Dalam konteks kasus dugaan korupsi tersebut, mantan Bupati Bantul Idham Samawi pernah menduduki banyak jabatan di antaranya sebagai ketua Persiba Bantul, ketua KONI Bantul, serta ketua PSSI Bantul.
Sementara itu, Kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta Hamzal Wahyudin mendesak agar JPU dapat memenuhi permintaan Ketua Majelis Hakim Barita Saragih, yang pada persidangan telah memerintahkan jaksa menghadirkan Bupati Bantul, Banggar DPRD Bantul, dan Tim Penyusun Draf Soal Penganggaran dana hibah KONI Bantul pada sidang kasus korupsi senilai Rp12,5 miliar yang akan kembali digelar pada Rabu pekan depan.
Maryani merupakan direktur PT Aulia Trijaya Mandiri yang tidak lebih merupakan perusahaan rekanan Persiba Bantul. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Oktober 2014 dengan dugan menggelembungkan sejumlah laporan biaya akomodasi dan konsumsi kegiatan klub sepak bola Persiba.
Selanjutnya, Dahono merupakan bandahara 1 Persiba Bantul yang dianggap bertanggung jawab atas sirkulasi penggunaan dana Persiba.
Sementara, pemegang kebijakan seperti mantan Bupati Bantul Idham Samawi yang juga merupakan ketua Persiba, serta kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul Edy Bowo Nurcahyo justru diakhirkan pelimpahan berkasnya ke pengadilan oleh Kejati DIY.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  DNA merupakan komponen utama dari materi genetik manusia. DNA dibentuk dari gabungan empat bagian (A,C,G dan T (Adenin, Sitosin, Guanin, dan Timin) biasa disebut basa DNA. DNA derkombinasi di dalam ribuan urutan untuk memberikan variable genetic yang memberikan aspek dan dungsi dari makhluk hidup.

Awal tahun 80-an, pada keempat basa DNA telah ditambahkan basa kelima yaitu Metil-Sitosin (mS) yang berasal dari Sitosin. Dan, akhir 90-an, mS diakui sebagai penyebab utama mekanisme epigenetic. Basa ini mampu mengaktifkan atau menonaktifkan gen. tergantung pada fisiologis setiap jaringan.

Di dalam beberapa tahun terakhir, minat kepada basa DNA kelima tersebut telah meningkat, dengan menunjukkan bahwa perubahan di dalam metil-sitosin berkontribusi pada perkembangan banyak penyakit manusia, termasuk kanker.

Ada sebuah artikel yang diterbitkan di Cell oleh Manel Esteller, Direktur Epigenetik dan Program Biologi Kanker dari Bellvitge Biomedis Research Institute (IDIBELL), peneliti ICREA dan Profesor Genetika di Universitas Barcelona, menggambarkan kemungkinan adanya basa DNA keenam, metil-adenin (mA), yang juga membantu menentukan epigenom. Oleh karena itu, basa keenam ini akan menjadi kunci di dalam kehidupan sel.

Selama bertahun-tahun telah diketahui bahwa ada  bakteri yang memiliki evolusi yang sangat jauh dari kita, dan memiliki mA di dalam genomnya dengan fungsi pelindung terhadap masuknya materi genetik dari organisme lain. Tetapi, diyakini bahwa ini adalah fenomena dari sel primitif dan sangat statis

Sel-sel yang lebih kompleks yang disebut eukariota, seperti sel-sel tubuh manusia, juga bisa memiliki basa DNA keenam. Studi ini menunjukkan bahwa ganggang, cacing dan lalat memiliki mA dan bertindak untuk mengatur ekspresi gen tertentu, sehingga merupakan tanda epigenetik baru.

Karya ini menjadi mungkin berkat pengembangan metode analisis dengan sensitivitas yang tinggi, karena tingkat mA di dalam genom sangat rendah. Selain itu, tampaknya mA memainkan peran tertentu di dalam sel punca (stem cell) dan tahap awal perkembangan,

Saat ini, para peneliti sedang mencari tahu apakah mamalia, termasuk manusia, juga memiliki basa DNA ke enam dan mempertimbangkan apa perannya, dan mereka saat ini tengah mencari konfirmasi data terkait hal tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Ade Hermawan memperkirakan, kasus korupsi lahan Tempat Pemakaman Umum Sumurbatu, Kecamatan Bantar Gebang, melibatkan sejumlah oknum pejabat terkait.
“Hingga kini sudah 30 saksi yang kita periksa dari kalangan pejabat Pemkot Bekasi serta pengembang. Sebanyak tiga di antaranya telah berstatus tersangka,” katanya di Bekasi, Jumat (8/5).
Ketiga tersangka itu masing-masing berinisial N yang kini aktif sebagai Camat Bantar Gebang, S selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Bantar Gebang, dan GS selaku Kasi Perpustakaan Kota Bekasi.
“S terlibat dalam kasus itu karena perannya yang melegalkan pelepasan hak tanah TPU Pemkot Bekasi saat menjabat sebagai Lurah Sumurbatu, sementara GS berperan sebagai calo tanah saat menjabat sebagai PNS di Bagian Pertanahan Kota Bekasi 2012 lalu,” katanya.
Dikatakan Ade, ke-30 saksi yang diperiksa di antaranya Rudi Sabarudin terkait jabatannya pada saat itu sebagai pejabat bina pemerintahan, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, Kepala Bagian Hukum Kota Bekasi, dan Kepala Bidang Aset Pemkot Bekasi.
“Mereka kami periksa dalam kapasitasnya sebagai saksi saat menjabat instansi terkait dalam kasus ini,” katanya.
Ade menyebutkan, dari tiga orang pegawai Pemkot Bekasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, diperkirakan masih ada lagi tersangka lainnya dalam pengembangan kasus tersebut.
“Tidak menutup kemungkinan akan ada lagi tersangka-tersangka lainnya dari hasil pengembangan kasus ini,” katanya.
Menurut Ade, ketiga tersangka hingga kini belum dilakukan penahanan dan pemeriksaan lanjutan. “Saya targetkan kasus ini bisa segera rampung secepatnya. Ketiga tersangka akan menjalani pemeriksaan perdana pada bulan ini,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, lahan TPU Sumurbatu yang merupakan aset Pemkot Bekasi sejak 2005 seluas 1,1 hektare mengalami pengalihan fungsi menjadi Perumahan Bekasi Timur Regency pada Januari 2015.
Pengalihan fungsi itu diduga kuat oleh Kejari Kota Bekasi akibat adanya praktik jual beli lahan oleh oknum pejabat terkait hingga merugikan uang negara sebesar Rp1,2 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu