Jakarta, Aktual.co — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa pemerintah taka bsia diintervensi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) soal kebijakan eksekusi mati.
Menurutnya, keputusan yang sudah diambil Presiden Jokowi sudah dipikirkan secara matang dan terkoordinasi.
“Kami (pemerintah) nggak mau diintervensi. Apa keputusan yang sudah diambil bapak presiden, itu sudah dipikirkan matang, kemudian sudah di koordinasikan itu yang terbaik,” kata Ryamizard, di Jakarta, Selasa (28/4).
Dia menambahkan, dampak eksekusi mati terhadap hubungan luar negeri akan menjadi tugas Kementerian Luar Negeri menjelaskan hal tersebut terkait bahaya narkoba.
Sebelumnya, Sekjen PBB Ban Ki-Moon mengecam kebijakan pemerintah Indonesia soal eksekusi mati terhadap napi kasus narkoba. Selain Sekjen PBB, Australia dan Prancis juga menolak keras kebijakan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Badung, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna Laoly meradang saat ditanya soal Pemerintah Australia yang mempermasalahkan dugaan suap hakim yang mengadili duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.
Ia meminta agar hal itu dibuktikan. “Itu buktikan saja,” kata Yasonna saat ditemui di Kantor Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, Selasa (28/4). 
Ia tak habis fikir mengapa hal tersebut baru dipersoalkan. Jika menilik waktu dugaan suap, hal itu terjadi tahunan lalu.
“Kenapa tidak dari dulu (diungkap)? Kenapa sekarang?” tanya Yasonna. 
Menurutnya, jika ingin mempersoalkan hal tersebut, mestinya sejak dulu dilakukan, bukan menjelang pelaksanaan eksekusi.
“Ini proses sudah mau final. Dan kalau mau protes, harusnya sudah dari dulu-dulu,” tegas dia. 
Kendati begitu, Yasonna mengaku menghormati upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Australia. “Kita menghormati dengan segala hormat,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop menyikapi serius dugaan adanya permintaan uang dalam jumlah fantastis oleh hakim yang menangani perkara duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. “Kami menanggapi dugaan ini secara serius,” ujar Julie Bishop Senin kemarin.
Tudingan ini sesuai dengan pernyataan mantan pengacara duo Bali Nine, Muhammad Rifan. Muhammad Rifan, seperti dilansir dari Sydney Morning Herald, mengatakan hakim meminta USD130.000 dengan menjanjikan akan memperingan hukuman menjadi kurang dari 20 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri melakukan penggeledahan di wilayah Bandung, terkait dugaan korupsi pembangunan Stadion Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/4).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Agus Rianto menjelaskan penggeledahan dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim, dibantu beberapa penyidik dari Direktorat kriminal Khusus Polda Jawa Barat.
“Pagi tadi penyidik sudah bertolak ke Bandung, melakukan penggeledahan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya,” kata Agus di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/4).
Sekedar informasi, dalam kasus ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri telah menetapkan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Ir Yayat A Sudrajat (YAS) sebagai tersangka.
Yayat yang juga mantan PPTK tahun 2009-2011 dan KPA/PPK tahun 2011-2013 itu dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberntasan korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pdana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara untuk total kerugian negara sedang diproses penghitungan keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat. Dugaan korupsi dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, PT Penta Rekayasa (Konsultan Perencana), PT Adhi Karya (kontraktor pelaksana pekerjaan), PT Indah Karya (Konsultan Manajemen Kontruksi) dengan nilai proyek Rp545.535.430.000 Pembangunan Stadion tersebut mengalami penurunan yang bervariasi antara 45 cm dengan 75 cm.
Hal itu mengakibatkan keretakan di hampir seluruh bangunan stadion. Kondisi itu disebabkan adanya penyimpangan dalam pembangunan proyek, dimulai pada tahap perencanaan sampai tahap penerimaan hasil pekerjaan yang diduga merugikan negara.
Stadion Gelora Bandung Lautan Api adalah sebuah stadion olahraga yang berada di Desa Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Stadion itu berada di antara ruas Jalan Tol Cileunyi-Padalarang KM 151 dan Jalan By Pass Soekarno-Hatta, Bandung.
Soft launching stadion semula direncanakan digelar 31 Desember 2012. Namun, diundur menjadi tanggal 10 Mei 2013 karena kondisi stadion yang belum rampung. Stadion diresmikan oleh Wali Kota Bandung saat itu Dada Rosada. Selain itu, acara peresmian juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawandan Wakil Gubernur saat itu Dede Yusuf.‎

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri saat ini tengah mengusut tiga kasus korupsi besar. Namun, pihak Kepolisian belum merinci secara jelas kasus besar yang dimaksud itu
“Tiga-tiganya itu kasus korupsi, menyangkut nama besar serta kerugian yang besar pula,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso di Mabes Polri, Selasa (28/4).
Budi Waseso, masih merahasiakan tiga kasus besar tersebut. Dia hanya mengatakan tiga kasus tersebut tak terkait satu sama lain.
Dia mengaku, pengusutan kasus itu masuk ke Bareskrim Polri tidak lama setelah Budi menjabat Kabareskrim Porli medio Januari 2015 lalu. 
“Sudah tiga gelar perkara. Hasilnya, kita sudah temukan alat bukti yang berhubungan dengan kasus itu. Selain itu kita minta BPK mengaudit. Meski belum keluar, tapi Polsi telah meminta,” ujar dia.
Dia mengaku, akan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan informasi, sambung dia, ketiga kasus itu pernah dilaporkan ke KPK sebelumnya.
“Kita ingin tahu, jika kasus itu ditangani KPK, itu sudah sampai mana? Kalau belum, kami mau tangani kasus itu,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu