Jakarta, Aktual.co — Komisi V DPR RI akan tagih janji Kementrian Perhubungan membenahi dunia penerbangan, dan meningkatkan penerbangan Indonesia ke Kategori I. Sebab, ditengah-tengah Kemenhub membenahi penerbangan Indonesia, malah muncul insiden yang mencoreng penerbangan dengan masuknya penyusup dan teror bom dalam pesawat.
Pada RDP lalu, Komisi V DPR RI sepakat akan berhentikan Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan jika penerbangan tidak juga membaik. Pasalnya, Jonan berjanji akan memecat eselon I Kemenhub jika dalam tiga bulan penerbangan Indonesia tak juga naik kategori.
“Jangan eselon I nya dong, dia ( Jonan) aja yang dipecat. Dia yang janji jadi jangan salahkan anak buah. Dia itu pemimpin. Dia harus mecat diri sndiri kalau janji nya nggak di laksanakan, jangan tanggung jawab itu di lempar kebawah. Bawah tidak mungkin salah,  atas yang salah kalau bawah salah maka atas yang harus tanggung jawab,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Syukur Nababan di Jakarta, Sabtu (25/4).
Komisi V juga menekankan, lanjutnya, agar regulator dan stakehder membenahi carut marut penerbangan.
“Terakhir kita sudah RDP dengan maskapai dan pilot. Kita tekankan stakeholder dan regulator, jadi bagi saya carut marut penerbangan dibenahi. Ada undang-undang, jangan sampai pendekatan bisnis. Saya  katakan kepada seluruh stakeholder kalau angkutan darat pecah ban masih bisa minggir, tapi kalau penerbangan tidak bisa,” katanya
Syukur mengatakan saat Komisi V adakan RDP dengan masakapai, masih ada keluhan-keluhan tentang tata kelola penerbangan terutama landasan pacu yang masih banyak terdapat objek berbahaya.
“Makanya saya katakan, pak Jonan sebagai menteri jangan asal ucap juga dong, jadi kalau tidak tercapai dalam 3 bulan jangan salah dirjen, dianya dong yang salah,” cetusnya
Sementara itu, menurutnya, kalau bicara kualitas maka tidak ada tola ukurnya. Target adalah zero accident bukan hanya pesawat jatuh, tetapi tidak ada lagi ada objek dilansdasan pacu dan tidak ada delay.
“Itu tata klola bandara yang nggak bener tapi janji adalah janji bisa sampai zero accident. Jadi harus perbaiki terus. Jonan jangan mengeluarkan statemnet kalau tidak bisa di penuhi,” katanya
Sekali lagi, ia menekankan bahwa Jonan yang harus bertanggung jawab bukan eselon I Kemenhub.
“Ini tugas dia, dia tanggung jawab maka dia harus bilang ‘apapun masalah kementrian perhubungan itu tanggung jawab saya (Jonan)’,” tambahnya

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono hadiri diskusi “Revolusi Mental Sutan Takdir Alisjahbana Menuju Manusia Indonesia Progresif” di Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu (25/4).
“Saya ingin menyampaikan pidato kunci dengan judul jalan menjadi negara maju dengan mengangkat pikiran Sutan Takdir Alisjahbana yakni aktualisasi pemikiran STA di abad 21,” ujar Susilo Bambang Yudhoyono, di Unas, Jakarta, Sabtu (25/4).
Kemudian, lanjutnya, terkait tema Revolusi Mental STA ia sedikit menyinggung Revolusi Mental milik Presiden Joko Widodo.
“Revolusi mental Jokowi pada masa kampanye pemilu mendapat respon sana sisni,” katanya
SBY menuturkan, revolusi mental pernah hidup abad ke 18 oleh tiga tokoh Hegel, Karl Max dan Frederich Angle yang mengangkat revolusi mental yang sebenarnya adalah sebuah  fundamental ajaran marxisme yang jadi komunisme.
Intinya, lanjut SBY, yang harus di revolusi mental kaum proletar agar jadi progresif yang bisa meniadakan struktur penindasan.
“Kemudian Jokowi mengangkat revolusi mental. Apa maksudnya ?  Saya baca tulisan beliau, saya pahami yang dimaksudkan Jokowi tentang revolusi mental tidak sama sebenarnya dengan yang dicetuskan Marx Hegek dan Angle,” kata SBY
SBY menuturkan Jokowi merubah karakter revolusi mental. Ia mengakui memang ada satu dua hal yang berbeda dengan pemikirannya. Namun, SBY mengatakan dirinya menghormati pemikiran Jokowi, bahwa itu merupakan revolusi mental ala Jokowi.
“Kan ada istilah sesama bus kota dilarang mendahului,” canda SBY
Sementara itu, terkait revolusi mentak ala STA, ia menyebut ada tranfsormasi kebudayaan, tekhnologi dan ekonomi.
“Yang kita tuju adalah masyarakat yang baik masyarakat maju, dan pemerintahan yang baik,” kata dia.
Pada acara tersebut, SBY hadir tepat pukul 09.30 WIB didampingi Ani Yudhoyono.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung telah mengirimkan surat perintah pelaksanaan eksekusi kepada Jaksa Eksekutor. Dengan adanya surat tersebut, pelaksanaan eksekusi mati terhadap 10 terpidana, termasuk ‘duo Bali Nine’ segera dilaksanakan.
Pengacara dari terdakwa asal Nigeria pun mengkonfirmasi kebeneran pelaksanaan eksekusi tersebut.  Hal ini, setelah menerima surat dari Kementerian Luar Negeri, yang meminta untuk mengikuti rapat pada hari ini, Sabtu (25/4).
Atas dasar surat inilah, diperkirakan pelaksanaan eksekusi mati akan terjadi tiga hari setelah pertemuan hari ini. Hal ini berangkat dari teori dari Karim Utomo, pengacara yang sempat mewakili terdakwa asal Brasil, Marco Moreira. 
“Jadi eksekusi akan dilaksanakan hari Senin atau Selasa,” ujar Karim sebagaimana dikutip dari The Sydney Morning Herald, Sabtu (25/4)
Karim menuturkan, ketika eksekusi mati terhadap Marco, kedutaan Brazil diajak pertemuan tiga hari menjelang pelaksanaan.
“Kedutaan Brasil telah diberitahu pada Rabu 14 Januari dan Moreira telah dieksekusi pada Sabtu malam,” kata dia.
Awal pekan ini Presiden Joko Widodo memperingatkan bahwa eksekusi 10 penjahat narkoba adalah “hanya masalah waktu” dan hanya menunggu kesimpulan dari proses hukum mereka.
Sementara Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan, pelaksanaan eksekusi akan dilakukan setelah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby