Jakarta, Aktual.co — Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyita sejumlah barang dan dokumen dari hasil penggeledahan yang dilakukan di sejumlah ruangan, di Gedung DPRD DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan UPS, Senin (27/4) kemarin.
Penggeledahan yang dilakukan di tiga ruangan termasuk ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Haji Lulung itu, penyidik berhasil menyita sejumlah  barang beserta dokumen.
“Kemarin kita ambil tadi dokumen dan barang elektronik yakni tiga komputer plus CPU nya dan satu alat perekam digital,” ujar Kasubdit V Dittipikor Bareskrim Polri, Kombes Muhammad Ikram, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/4).
Menurut Ikram, penggeledahan yang dilakukan selama enam jam itu sudah direncanakan oleh tim penyidik sejak lama. Terkait dengan pernyataan Haji Lulung yang mempertanyakan penggeledahan ini karena tidak diberitahukan sebelumnya, Ikrar beralasan penggeledahan ini telah sesuai dengan pasal 33 KUHAP tentang penggeledahan.
“Pasal 33 KUHAP penggeledahan dapat dilakukan tanpa atau kehadiran yang bersangkutan. Penyidik pun sudah dapat izin dari pengadilan setempat dan dua saksi tapi tadi banyak kok saksinya,” jelas Ikram.
Sebelumnya politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, seharusnya dirinya diberi tahu lebih dahulu oleh Bareskrim jika memang kantornya akan digeledah.
“Harusnya saya dikasih tahu dulu dong. Yakinlah, enggak ada apa-apa di ruangan saya. Saya jamin. Asal jangan nama saya dikriminalisasi,” tegas Lulung.
Sekedar informasi, ruangan yang digeledah diantaranya adalah ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung dan Anggota DPRD DKI Fraksi Hanura, Fahmi Zulfikar Hasibuan, serta ruang rapat Komisi E di lantai 1 Gedung DPRD DKI lama.
Dalam perkara yang mulai ramai saat Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menyusun RAPBD 2015 ini, polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman.
Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Sedangkan Zaenal Soleman saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Mereka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi dinilai akan mempererat hubungan dengan Tiongkok menyusul banyaknya kecaman negara barat atas kebijakan ekeskusi mati yang diberlakukan pemerintah.
“Jokowi erat hubungan dengan Tiongkok ketika negara barat tak beri respek ke Jokowi, ini saya nilai akibat hukuman mati,” kata pengamat politik Agus Piyo, di Jakarta, Selasa (28/4).
Dirinya memperkirakan, dalam kebijakan eksekusi mati, ada diplomasi tertentu terhadap Australia, Philipina, dan Prancis, untuk berusaha mengakomodasi tapi semacam memberi harapan palsu, daripada elektabilitas Jokowi merosot.
Untuk itu, yang harus dilakukan Jokowi saat ini adalah segera melaksanakan eksekusi mati terhadap para napi narkoba yang sudah dikumpulkan di Lapas Nusakambangan.
“Jadi memang realitas politiknya lebih menguntungkan jika Jokowi segera melakukan eksekusi. Saya berharap segera dieksekusi.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —   Keluarga Myuran Sukumaran dan Andrew Chan mendatangi Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dengan menangis histeris menjelang pelaksanaan eksekusi dua terpidana mati anggota kelompok “Bali Nine” itu.
Keluarga duo “Bali Nine” yang didampingi Konsulat Jenderal Australia Majel Hind, dan pengacara asal Australia Julian McMahon itu tiba di tempat penyeberangan khusus Lembaga Pemasyarakatan, Pulau Nusakambangan sekitar pukul 08.25 WIB.
Tidak seperti biasanya, mobil yang mereka tumpangi tidak boleh masuk ke area Dermaga Wijayapura sehingga rombongan keluarga duo “Bali Nine” itu harus berjalan kaki sekitar 100 meter menuju tempat penyeberangan itu.
Keluarga Myuran Sukumaran yang berjalan lebih dulu tampak menangis sedih. Bahkan, salah seorang adik Myuran Sukumaran, Brintha tampak histeris sambil meronta-ronta.
Selang beberapa meter di belakang keluarga Myuran tampak kakak Andrew Chan, Michael Chan berjalan sambil menunduk sedih, lalu disusul Febiyanti Herewila (istri Andrew Chan) dan Helen (ibunda Andrew Chan).
Febiyanti yang baru dinikahi Andrew Chan di Lembaga Pemasyarakatan Besi, Nusakambangan pada Senin (27/4) lalu itu tampak dipapah dua perempuan asal Australia, demikian pula dengan Helen.
Selain keluarga duo “Bali Nine”, tim kuasa hukum dari sejumlah terpidana mati juga mendatangi Dermaga Wijayapura guna menyeberang ke Pulau Nusakambangan.
Sementara itu, sejumlah pejabat dari beberapa Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah tampak mendatangi Pulau Nusakambangan guna memantau persiapan eksekusi hukuman mati yang diduga akan dilaksanakan pada Selasa (28/4) malam atau Rabu (29/4) dini hari.
Kesembilan terpidana mati itu terdiri atas Andrew Chan (warga negara Australia), Myuran Sukumaran (Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), Zainal Abidin (Indonesia), Rodrigo Gularte (Brasil), Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa (Nigeria), Martin Anderson alias Belo (Ghana), Okwudili Oyatanze (Nigeria), dan Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Cornelia Agatha ditangkap KPK!!!  Bisnisnya yang bernama Pondok Mesin Hasrat merupakan prostitusi terbesar di Indonesia sudah tercium KPK karena ditenggarai melakukan gerakan cuci tangan. Sebelum tertangkap, Cornelia Agatha menyerahkan jabatannya sebagai pemimpin Pondok Mesin Hasrat kepada salah satu pelacur kesayangannya melalui jalan demokrasi. Mampukah para pelacur berdemokrasi?

Eitsss, tapi tunggu dulu. Pastinya sepenggal cerita tersebut merupakan peran terbaru artis Cornelia Agatha saat dirinya bermain bersama teater Agora besutan Sutradara Tommy F. Awuy bertajuk ‘Suksesi Atau Kudeta’.

“Peran aku disini sebagai Mami, untuk menjalankan bisnis saya yang bernama Pondok Mesin Hasrat yang merupakan prostitusi terbesar di Indonesia, ” kata Cornelia Agatha, usai acara, ditemui di Gedung IX, FIB Universitas Indonesia, kawasan Depok Jawa Barat.

Cornelia berharap, bentuk pementasan realis yang menampilkan nuansa lokaslisasi dalam cerita teaternya kali ini. Tidaklah dianggap sebagai cerita negatif khususnya banyak Mahasiswa yang menyaksikan pemetasan tersebut.

“Aku lihat semua penontonnya cerdas semua. Mereka bisa memilih mana yang baik mana yang tidak, ” jelasnya.

“Jadi semua kembali pada hal yang bijaksana dan bukan dalam naskah yang sifatnya vulgar. Pastinya, setiap bermain aku selalu pilih peran yang ada isinya ketimbang yang tidak ada isinya, ” kata Lia-demikian sapaan akrab Cornelia Agataha-sebelum mengakhiri perbincangannya dengan Aktual.co.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo terkesan ‘malu tapi mau’ terkait bantuan lembaga International Monetary Fund (IMF). Pasalnya, Jokowi menyangkal pidatonya pada pembukaan Konferensi Asia Afrika yang mengkritik dan menyinggung lembaga keuangan internasional IMF dan Bank Dunia serta PBB.
“Ada hal yang kontradiktif, satu sisi menentang, satu sisi butuh. Bagus sih pidatonya perlu diapresiasi tapi malah jadi kaya orang teriak-teriak gitu aja,  sebetulnya mau. Kaya malu-malu tapi mau, kesel tapi mau minta,” ujar Pengamat Psikologi Politik UI Dewi Haroen saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/4).
Kemudian, kata Dewi, akhirnya membuat orang menganggap sekedar pencitraan di depan masyarakat Indonesia saja.
“Ini jadi bahan ketawaan juga kalau gitu. Jadi antara hanya gertak dengan kenyataan, pidato dan implementasi jadi dua hal yang bertolak belakang,”
“Ini hanya retorika yang betul-betul  hanya sekedar retorika. Kalau Soekarno kan, ada gerakan non blok, ini kan nggak ada hanya berakhir pada perayaan KAA aja. Kan sayang akhirnya berhenti di situ aja,” tambahnya.
Menurutnya, Jokowi melakukan hal yang sama dengan apa yang dikritiknya. Sama dengan PBB yang tidak membela rakyat.
“Pak Jokowi ini lucu, menyerang PBB segala macem tapi justru Pak Jokowi di dalam negerinya mementingkan kekuasaan, tidak membela rakyat kecil. Lucu kan, harusnya kalau dia benar menentang PBB, harusnya di dalam negeri kebijakannya semua untuk rakyat kecil, kan begitu. Dia sama aja kaya PBB, melingdungi kapitalis, pemodal, lindungi orang besar,” ungkapnya.
Oleh karenanya, Jokowi diimbau untuk tidak berpidato terlalu keras, terlebih dalam skala internasional.

Artikel ini ditulis oleh: