Jakarta, Aktual.co — Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Selasa (28/4), menjadwalkan pemeriksaan tarhadap Abraham Samad (AS). Samad akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pemalsuan administrasi kependudukan terkait tersangka lainnya Feriyani Lim.
Samad pun dipastikan hadir dalam pemeriksaan tersebut. “AS sudah mengetahui adanya pemanggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sulselbar, dia menyampaikan akan hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan, Selasa (28/4),” ujar Adanan Buyung Azis, salah seorang penasihat hukum Samad, ketika dikonfirmasi.
Samad dijadwalkan tiba sekitar pukul 10.00 Wita di Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian menuju ke Kantor Anti-Corruption Committee (ACC) untuk memberikan keterangan pers, kemudian diantar sejumlah aktivis menuju Markas Polda Sulselbar.
Pemeriksaan kasus Samad ini merupakan pemeriksaan lanjutan, sesuai jadwal pemanggilan yang telah dikirimkan kepada Samad melalui pengacaranya sejak Kamis lalu.
Samad akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau tindak pidana administrasi kependudukan terkait tersangka lainnya Feriyani Lim.
Kasus yang menjeratnya diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) dengan ancaman delapan tahun, lebih subs Pasal 266 Ayat (1) junto Pasal 55-56 KUHPidana dan atau Pasal 93 Undang-undang RI No 23 Tahun 2006 yang telah dilakukan perubahan ke Undang-undang N0 24 Tahun 2013.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Agus Piyo mengatakan Presiden Joko Widodo harus lakukan hukuman mati. Sebab, realitas politik lebih menguntungkan Jokowi untuk lakukan hukuman mati.
“Yang harus dilakukan Jokowi, untuk kepentingan politik harus lakukan hukuman mati agar dia tidak dkatakan plintat plintut,” ujar Agus di Jakarta, Selasa (28/4).
Menurutnya, eksekusi mati ini adalah dampak tuntutan dan dkungan dari lingkungan domestik dan luar negeri yang jika di kalkulasi lebih banyak mendukung hukuman mati.
“Sisi internasional tidak merugikan Jokowi karena masih ada alternatif. Sekarang bagaimana dampaknya, ini penting bagi penganut HAM yang bersifat universal,” kata Agus
Agus mengatakan negara-negara  yang melarang hukuman mati sebagai hukum pidana menganggap pemerintah Indonesia tidak bermartabat, sehingga hubungan diplomasi terutama di negara barat agak sedikit berkurang ketimbang pada masa SBY.
“SBY kan merangkul semua, bahkan saya dengar SBY batal berpidato di Australia karena kemudian Jokowi melaksanakan eksekusi mati,” katanya
“Jadi memang ada dua kebijakan berbeda antara Jokowi dan SBY. Kalau SBY tidak menghukum mati karena mempunyai pertimbangn positif untuk membuat Indonesia setara dengan negara-negara yang menganut HAM universal. Jokowi tidak, dampak negatifnya memang kita tidak lagi di anggap oleh negara barat terutama  dalam penekanan HAM,” ungkapnya
Kemudian, lanjut Agus, akhirnya Indonesia tidak lagi punya semacam tuntutan moral ketika warga negaranya di hukum mati di luar negeri. Misal, Indonesia protes dan tentunya negara lain juga melakukan argumentasi.
“Warga luar saja di hukum mati lalu kalau WNI di hukum mati protes. Jadi kemudian kita kehilangan landasan argumentasi yang jelas untuk melarang negara lain menghukum mati warga negara kita,” tuturnya
Sementara itu, Agus menyarankan kepada PBB agar bersikap adil jangan hanya negara besar yang di akomodasi membla kepentingannya. Namun, warga negara di negara kecil seperti Indonesia mestinya dibela.
“Saya kira memang Jokowi punya argumentasi terlepas dia tidak menganut HAM universal. Dia pnya argumen PBB tidak fair. Saya prediksi dia (Jokowi) pasti akan melakukan hukuman mati karena dukungan lebih  tinggi,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diminta untuk menggugurkan gugatan praperadilan yang diajukan bekas Menteri ESDM, Jero Wacik. Permintaan itu disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena ingin fokus menyelesaikan semua perkara yang masih menjadi ‘pekerjaan rumah’.
“Putusan nanti (praperadilan Jero Wacik) mestinya bisa jadi akhir dan penutup drama peradilan,” kata anggota biro hukum KPK Rasamala Aritonang di Jakarta, Selasa (28/4).
Dia menyebut, jika pengadilan bisa menghentikan gugatan praperadilan Jero Wacik maka drama yang dibuat para tersangka akan berakhir. “Selanjutnya kami bisa fokus pada pekerjaan yang lebih strategis untuk pemberantasan korupsi.”
Namun demikian, jika hakim yang memimpin sidang akan memenangkan sidang praperadilan  Jero Wacik, maka dia lepas dari status pesakitan KPK.
“Ya optimis. Sebelas dua belas dengan putusan praperadilan sebelumnya yang menyatakan penetapan tersangka bukan objek praperadilan.”
Dia ingin semua tersangka berkaca pada sidang praperadilan yang digugurkan oleh pengadilan. Sehingga nantinya, para tersangka tidak lagi berlindung di balik praperadilan untuk menghambat proses perampungan kasus yang dilakukan penyidik.
“Jangan sampai tersangka menggunakan praperadilan hanya sebagai strategi untuk menghambat pemeriksaan yang sedang berjalan. Karena pada akhirnya akan merugikan semua pihak, termasuk si tersangka sendiri.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu