Jakarta, Aktual.co — Pro kontra yang terjadi terkait dengan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba, baik di dalam negeri maupun luar negeri lantaran pemerintahan Presiden Jokowi-JK dan pembantunya terlalu banyak bicara.
Hal itu disampaikan Praktisi Hukum yang juga aktivis, Eggi Sudjana kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (28/4).
“Hukuman mati itu wajib dilaksanakan, apalagi terhadap para pengedar narkoba. Tapi gara-gara Jokowi ‘genit’ hukuman mati itu jadi kontroversi,” kata dia.
Lebih lanjut, Eggi mengaku dirinya mendukung pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba. Mereka, kata Eggi, harus bertanggung jawab atas perbuatannya merusak anak-bangsa dengan zat adiktif berbahaya. “Cukup banyak nyawa yang hilang dan manusia yang rusak akibat ulah mereka,” ucap dia.
Sebagai negara hukum, sambung dia, Indonesia harus tegas menegakkan hukum demi keadilan. Pelaksanaan hukuman mati itu, menurutnya, dilakukan untuk melindungi warga negara yang tak ingin dirusak oleh narkoba. 
“Sayangnya presiden kita terlalu genit banyak bicara mengomentari pro kontra hukuman mati. Akibatnya, makin banyak yang tidak setuju. Padahal, mayoritas warga Indonesia setuju hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Makasar, Aktual.co — Polda Sulawesi Selatan dan Barat belum melakukan persiapan untuk melakukan penahanan terhadap Abraham Samad yang akan menjalani pemeriksaan, Selasa (28/4) di Mapolda Sulselbar.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, Komisaris Besar Joko Hartanto mengaku, tak bisa memastikan ihwal penahanan Ketua Komisi Pemberantasan nonaktif itu.
“Kita periksa dulu untuk melengkapi berkasnya. Untuk penahanan kami belum bisa berspekulasi,” katanya dia di Polda Sulselbar.
Dia mengatakan, pemeriksaan terhadap Samad hari ini dilakukan guna melengkapi berkas perkara.
Kepala Polda Sulselbar Inspektur Jenderal Anton Setiadji menyerahkan panahanan kepada pihak penyidik.
“Tidak ada internvensi dari pihak manapun,” ujarnya.
Abraham Samad kembali dipanggil untuk dimintai keterangan dalam dugaan kasus pemalsuan administrasi kependudukan. Samad turut membantu tersangka utama, Feriyani Lim, yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa bulan yang lalu.
Abraham Samad diduga membantu proses penerbitan KK dan KTP Feriyani Lim saat mengurus perpanjangan paspor di Makassar 2007 lalu.
Sementara itu, menyambut kedatangan Abraham Samad di Makassar, elemen mahasiswa dari berbagai kampus dan pegiat anti korupsi menyiapkan aksi untuk mengawal Samad saat diperiksa di Mapolda Sulselbar.
Informasi yang diperoleh aktual.co sejumlah BEM dari kampus seperti BEM Sospol UNISMUH, UMI Makassar, Universitas Bosowa 45 Makassar, LSM Kopel dan HMI MPO akan melaksanakan aksi dan longmarch mengawal Abraham Samad ke Mapolda Sulselbar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Tubuh adalah politik yang merupakan anggota tubuh kehidupan manusia. Perbincangan tentang politik bisa Anda dengar sehari-hari. Dimana dalam setiap kehidupan politis menggambarkan bahwa politik dimulai dari tubuh.

Menurut Sutradara Tommy F. Awuy, pementasan teater berjudul ‘Suksesi Atau Kudeta’ dimainkan dalam bentuk pementasan realis. Menampilkan nuansa lokalisasi yang manis sekaligus kuat.

“Jadi sebagai sudut tontonan menarasikan permasalahan suksesi sebagai kegiatan berdemokrasi, ” jelasnya, ditemui di Gedung IX FIB Universitas Indonesia, kawasan Depok Jawa Barat, Senin (27/4) malam.

Lebih lanjut, Tommy F. Awuy kembali mengatakan, dalam cerita ‘Suksesi Atau Kudeta’ yang digelar selama dua hari pertunjukkannya pada 27-28 April 2015 cukup menghibur pengunjung yang datang di hari pertama.

“Yang jelas, tiap-tiap adegan menampilan percakapan antara banyak tokoh dengan isi yang berbobot, Namun disampaikan dengan percakapan sehari-hari,” katanya lagi.

Sekedar informasi, dalam pementasan teater berjudul ‘Suksesi atau Kudeta’ besutan sutradara Tommy F. Awuy turut diperankan oleh beberapa artis diantaranya, Cornelia Agatha, Puri Kurniasih, Rian, Virencia, M. Adinegoro, Gonang, Andry Mario, Kong Albi, Rasihk Fuadi, Robertus Robert, Rifki Akbar, Prameswari Noor, Yasmin Humaira, Nurfitri, Dyah Sekartadji, Shendy Donarisma, Mardiyanti, Firly Rosalini dan Ferena Debineva.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Lima Menteri mendapatkan peringkat memprihatinkan, di bawah nilai standar (60) atau KW3 dalam penelitian yang dilakukan Lingkar Studi Perjuangan (LSP). Kelima menteri ini menurut LSP dibawah pimpinan Gede Sandra harus segera dievaluasi dan dilakukan perombakan Kabinet. 
“Kelima menteri itu yakni Sofyan Djalil, Hanif Dhakiri, Bambang P. Brodjonegoro, Sudirman Said, dan Rini Soemarno,” ungkap Gede Sandra Peneliti LSP dalam rilisnya yang diterima redaksi, Senin (27/4). 
Selain itu, lanjutnya, sebagian besar sangat layak untuk dipertimbangkan masuk ke dalam daftar perombakan Kabinet Jokowi karena sangat jelas berideologi kanan – neoliberal, posisi politik yang secara berdiametral bertentangan dengan Trisakti. 
Selain secara kapabilitas terdapat permasalahan hampir di seluruh Menteri. Namun secara integritas hanya sebagian kecil yang bermasalah. 
“Keberadaan kelima menteri KW3 dalam Kabinet Kerja ini telah cukup menggerogoti popularitas dan penerimaan/akseptabilitas masyarakat terhadap Jokowi,” demikian Gede Sandra.
Seperti diketahui, kakak kandung Menteri BUMN Rini Soemarno yakni Ari Soemarno diduga kembali berulah dengan memainkan Pertalite. Sehingga wajar jika Rini Soemarno wajib direshuffle dari kabinet kerja.
Berdasarkan informasi yang didapat Aktual, BBM jenis Pertalite akan dibuat atau diblending pada fasilitas tanki PT TPPI di tuban. PT TPPI ini akan dijalankan dengan memproduksi nafta dan sedikit HOMC. Namun bahan baku terbesar HOMC merupakan bahan impor.
Belum lagi Pertalite merupakan jenis BBM yang belum pernah ada di dunia, lebih parah dari premium, pertalite tidak ada benchmark harganya. Sedangkan HOMC (high octane mogas component) memiliki oktan tinggi yang bila dicampur nafta yang oktan rendah jadi Pertalite dengan komposisi tertentu. Premium yang disuplai ke Indonesia, kadar octane-nya banyak yang sudah 90, harganya sama dengan premium.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Jokowi-JK mendapat rapor merah atas kinerja nya selama enam bulan. Raport merah tersebut juga tak lepas dari kinerja Menteri kabinet kerja.
Beberapa dianggap menyeleweng dari Nawacita. Salah satunya, di sektor ekonomi yang dinilai tidak stabil dengan harga BBM yang naik turun.
Secara tidak langsung menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang diragukan kinerjanya.
Anggota Komisi VII Bambang Wuryanto memberi ‘tanda tanya’ pada Menteri ESDM Sudirman Said dengan kemampuannya mengurusi minyak dan gas.
“Mohon maaf Soedirman Said kromosomnya itu akuntan. Hobi nya mengaudit. Tapi sebagai menteri dia harus pandang kedepan. Sejujurnya saya ‘Question Mark’ dengan dia karena ruhnya dan kromosomnya bukan  minyak dan gas,” ujar Bambang di DPR, Jakarta, Selasa (28/4).
Menurutnya, memang pemilihan dan pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden. Namun, secara pribadi ia mempertanyakan kapasitas Sudirman Said sebagai Menteri ESDM.
“Jadi saya beri Question Mark terhadap kapasitas dan track record- nya,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh: