16 Januari 2026
Beranda blog Halaman 36439

Pengamat: Marzuki Alie Tak Mungkin Bisa Kalahkan SBY

Medan, Aktual.co — Pengamat Sosial Politik USU Ridwan Rangkuti mengatakan bahwa Kans Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) di internal Demokrat masih kuat. Peluang SBY, kata Ridwan masih jauh melampaui Marzuki Alie yang di isukan akan turut maju dalam kontestasi pertarungan posisi Ketum dalam Kongres Demokrat di Surabaya Mei mendatang.
“Ya, kalau Marzuki Alie masih berat menyaingi popularitas SBY untuk berebut posisi Ketua Umum Demokrat. Ya mungkin karena kesibukannya beliau (Marzuki) ya, jadi tidak bisa melakukan konsolidasi,” ujar Ridwan kepada Aktual.co di Medan, Selasa (28/4).
Menurut Ridwan, masih tingginya elektabilitas SBY di dorong beberapa faktor. Diantaranya reposisi jabatan pengurus Demokrat saat KLB lalu paska Anas Urbaningrum terseret kasus korupsi. SBY kala itu berhasil menempatkan kembali orang-orang loyalnya.
“Karena itu SBY masih kuat di Demokrat. Dan saya lihat beliau (SBY) memang masih sangat diterima di tingkat kader dan pengurus daerah,” ujarnya.
Namun, Rangkuti menilai, jika SBY kembali menempati posisi sebagai Ketua Umum, SBY agaknya harus bekerja ekstra. Apalagi, situasi Demokrat di daerah sudah jauh merosot.
“Jangan seperti Anas dulu ya, yang tak mau konsolidasi ke daerah. SBY harus lebih banyak turun,” katanya.
Apalagi, melihat kontestasi menjelang Pilkada, contohnya di Sumatera Utara. Menurut Ridwan, berkaca dari situasi Demokrat saat ini di beberapa daerah, Demokrat diprediksi tak memiliki kesiapan.
“Kalau kita lihat, misalnya sejumlah kantor tutup, kosong tidak ada aktifitas, apalagi Medan ya, sampai sekarang belum ada pengurus defenitif. Apalagi menjelang Pilkada (Kota Medan), tentu Demokrat tidak siap ya,” tandasnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Bestari: Rumah Tempat Praktik Prostitusi Harus Disegel

Jakarta, Aktual.co —Anggota Komisi D DPRD DKI, Bestari Barus mendesak Pemprov DKI bertindak tegas terhadap praktik prostitusi di rumah tinggal.
Menurut dia, apabila kedapatan ada bangunan yang disalahgunakan peruntukkannya, maka tak lain harus dilakukan penyegelan. “Kegiatan prostitusi adalah dilarang dan sebaiknya jika ada penyimpangan peruntukan, maka bangunan/apartemen disegel saja,” ujar dia, Selasa (27/4).
Tapi saat diminta tanggapannya mengenai wacana yang dilontarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ingin membuat lokalisasi prostitusi, politisi NasDem itu malah bercanda hambar. Bermaksud melucu, Bestari bilang, PSK yang boleh dilegalkan itu hanya PSK yang ada di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. “PSK di sana ramai, dan pengunjungnya cukup ramai dan semua senang dengan PSK, yakni singkatan ‘Pedagang Sate Kiloan’,” ujar dia.
Ketimbang buat lokalisasi, Bestari sarankan Pemprov DKI untuk lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan. “Saya rasa, tidak ada yang bercita-cita untuk berkarir di bidang prostitusi karena tuntutan keadaan dan sempitnya kesempatan kerja,” ujar dia.
Sebelumnya, sikap Ahok untuk legalkan prostitusi di DKI Jakarta semakin terang benderang. Setelah sebelumnya ‘hanya’ mewacanakan lokalisasi, dia kembali keluarkan ide lain. Yakni beri sertifikasi bagi para PSK. Alasannya, untuk memudahkan para PSK bekerja.
Diakui Sekretaris Daerah, Saefullah model pemberian sertifikat kepada PSK mencontoh di Filipina. “Ini ide dari Pak Gubernur (Ahok) kalau bisa ada satu apartemen yang memang berizin profesi itu (PSK) dikasih sertifikat,” ujar Saefullah, di Balai Kota DKI, Senin (27/4).
Rencana memberi sertifikat, kata Saefullah, terkait dengan rencana membuat lokalisasi bagi para PSK yang sudah jelas perizinannya. Dia bahkan yakin para PSK akan lebih baik jika mengantongi sertifikat itu. Meskipun Saefullah tak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksudnya dengan ‘lebih baik’ itu.
“Jadi kalau dia memang profesinya itu, dia punya sertifikat. Saya praktik begini karena saya punya sertifikat,” kata dia.
Lalu di mana para PSK yang ‘dilegalkan’ itu bakal ditempatkan? Saefullah menjawab, mungkin bisa di Kepulauan Seribu. meskipun untuk itu masih menunggu respon dari masyarakat. “Itu masih ide. Nanti dilempar respons dari masyarakat seperti apa, bagaimana,” kata dia.
Ditambahkan dia, daripada praktik prostitusi dilakukan diam-diam, lebih baik dilegalkan saja. Begitu kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengalihan Subsidi BBM, Jokowi: Perubahan Bak Menelan Pil Pahit

Jakarta, Aktual.co — Bak menelan pil pahit ketika sakit, setiap upaya dan proses untuk sebuah perubahan besar dalam membangun bangsa tetap harus dilakukan demi terciptanya sebuah negara yang sejahtera, besar, dan bermartabat. Demikian isi pidato Presiden Joko Widodo dalam acara Silaturahmi Pers Nasional yang diselenggarakan di Auditorium TVRI, Senayan, Jakarta, Senin (27/4) malam.
Dalam hal ini, Jokowi bicara terkait keputusan besarnya yang dinilai menyakitkan rakyat soal penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 300 triliun/tahun dimana anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur.
“Desain kebijakan kita memang  menyakitkan di depan. Banyak yang sampaikan ke saya, bapak popularitasnya akan turun. Saya tahu memang kebijakan-kebijakan kita awalnya menyakitkan tapi lihat tiga-lima tahun ke depan dilihat, kalau ternyata tak betul ya sudah,” kata Jokowi.
Lebih jauh Jokowi mengatakan, sebuah perubahan membutuhkan proses, waktu dan tak jarang membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Terlebih dalam kondisi saat ini tekanan ekonomi global masih dalam posisi yang tak menguntungkan. Kendati menyakitkan, kata Jokowi, kebijakan pemerintah harus banyak melakukan lompatan perubahan dan banyak terobosan.
“Memang perubahan itu membutuhkan pil pahit, membutuhkan kesabaran membutuhkan pengorbanan. Tapi keyakinan itu harus kita miliki. Harus optimis dan percaya diri. Kalau kita mau yang datar-datar saja ya kita akan datar terus, memang perlu loncatan dan keberanian kalau itu diperlukan akan saya putusakan,” tegas Jokowi.
Jika anggaran subsidi BBM dialihkan ke sektor infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, rel kereta dan sebagainya, kata Jokowi, maka dalam jangka panjang akan berdampak pada penurunan biaya transportasi dan efisiensi. Namun ia juga tahu betul bahwa proses tersebut tetap membutuhkan pengorbanan.
Dalam hal ini, Jokowi mengajak para media untuk mengubah pola pikir bangsa agar memiliki pemikiran positif dan optimisme yang tinggi. Jokowi berharap media melontarkan kritik kepada Pemerintah dengan data serta saran yang bisa membangun dan memberikan solusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Yusrizal, Jurnalis Korban Pemukulan Bentrok Sutomo Akhirnya Lapor Polisi

Medan, Aktual.co — Yusrizal, jurnalis televisi swasta yang menjadi korban pemukulan dan pengeroyokan saat berlangsungnya aksi blokir jalan oleh ratusan pedagang Sutomo, Medan akhirnya melapor kepada pihak kepolisian
Kepada Aktual.co, Yusrizal alias Miduk, Selasa (28/4) pagi mengatakan, pelaporan pada Senin (27/4) malam kemarin ke Polresta Medan sekitar pukul 23.00 Wib. “Tadi malam, sama kawan sudah melapor,” ujar Miduk.
Menurut Miduk, kondisi tubuhnya saat ini sudah agak membaik. Namun, disejumlah tubuh masih menyisakan lebam akibat pemukulan. “Sudah agak mendingan, tapi masih harus banyak istirahat,” kata Miduk.
Sebelumnya, saat aksi blokir jalan disusul bentrokan antara pedagang Sutomo dengan ratusan petugas Satpol PP dan pihak Kepolisian berlangsung, Senin (27/4) pagi kemarin, Miduk tengah melakukan peliputan.
Saat mengambil gambar aksi demo itu, dia didatangi sejumlah orang tak dikenal dari kerumunan para pedagang. “Apa kau rekam-rekam,” kata Miduk menirukan ucapan salah seorang pengeroyok.
Miduk mengaku, sudah menjelaskan bahwa dirinya adalah jurnalis. Namun, tetap saja sejumlah orang itu tak menerima penjelasan itu. “Kameraku langsung dirampas, dibanting, dan diinjak-injak,” katanya.
Tak hanya kamera dirampas dan diinjak, Miduk mengaku juga mendapat pemukulan. “Ini telingaku, punggung dan badan kenak pukul, rame mereka,” kata dia.
Usai menerima pemukulan, Miduk langsung menghindar dari lokasi bentrokan itu. Dia mengamankan diri di kantor salah satu media televisi nasional yang berada di jalan HM. Yamin Medan. Miduk saat itu tak mau melaporkan kejadian yang dialaminya. Miduk merasa, bahwa pedagang hanya salah paham. “Mungkin hanya salah paham,” katanya.
Diketahui, relokasi pedagang Sutomo ke lokasi pasar induk di kawasan Medan Tuntungan menuai penolakan sejumlah pedagang. Penolakan itu berbuntut pecahnya sejumlah bentrokan antara pedagang dan Satpol PP dibantu pihak kepolisian.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

DPR: Sekjen PBB Telah Intervensi Hukum Positif Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengkritisi sikap Sekjen PBB Ban Ki Moon yang dinilai mengintervensi kedaulatan penegakan hukuman di Indonesia.
Menurut dia, selama ini tidak ada pernah Sekjen PBB berbicara hukum positif di negara masing-masing.
“Hukuman mati adalah hukuman positif di Indonesia, sehingga sekjen PBB tidak perlu ikut campur, karena ini bukan masalah konflik antar negara tapi hukm yang berlaku dinegara -negara itu,” ucap Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (28/4).
“Misalnya, Di Malaysia, di Afrika ada, di Timur Tengah banyak, bahkan di Amerika sendiri masih ada hukuman mati tapi Sekjen PBB tidak pernah mencampuri itu,” tambah dia.
Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan bukan tugas Sekjen PBB untuk mengintervensi hukuman mati di sebuah negara, termasuk di Indonesia.
“Bukan tugasnya untuk mengintervensi hukuman mati sebuah negara, termasuk hukuman mati di Indonesia. Sesungguhnya PBB dalam hal ini Sekjen PBB diperkirakan mendapat tekanan dari Australia, Perancis, Brazil,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

SBY Tersindir dengan Pernyataan Presiden Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widod soal utang luar negeri Indonesia.
Dalam akun twitternya, sembari minta maaf SBY merasa tersindir terhadap pernyataan Presiden Jokowi yang termuat di beberapa media, Senin (27/4).
“Pak Jokowi mengatakan yang intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF,” cuit SBY dalam akun Twitternya beberapa saat lalu.
“Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi tersebut salah. Indonesia sudah melunasi semua utang kpd IMF pada tahun 2006 lalu,” sergah Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Dia menjelaskan, sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF, dan merdeka serta berdaulat untuk merancang pembangunan ekonomi kita.
“Utang Indonesia ke IMF yang keseluruhannya berjumlah 9,1 miliar dolar AS, sisanya telah kita lunasi tahun 2006, empat tahunlebih cepat dari jadwal,” pungkas SBY.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain