Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy meminta KPU tidak tunduk pada tekanan Komisi II DPR dalam memutuskan kepengurusan partai yang berhak mengusung calon kepala daerah.
“Kami minta KPU untuk tetap berpegang teguh pada undang-undang dan tidak tunduk pada tekanan yang tak berdasar, kecuali kepentingan politik,” kata Romahurmuziy saat membuka Musyawah Wilayah PPP Sulawesi Utara di Manado, Senin (27/4).
Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, mengemukakan hal itu menanggapi rekomendasi Komisi II DPR kepada KPU dalam menyikapi dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP terkait Pilkada.
Komisi II merekomendasikan agar KPU mengacu pada hasil pengadilan terakhir dalam menentukan salah satu pihak yang berhak mengusung calon kepala daerah apabila tidak terjadi rekonsiliasi di antara pihak yang berkonflik dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Menurut Romi, opsi ketiga rekomendasi itu sama sekali tidak berdasar, bahkan bertentangan dengan undang-undang, yakni UU Parpol, UU Pilkada, UU PTUN, maupun UU Administrasi Pemerintahan.
Bahkan, Romi menyebut opsi ketiga itu sebagai “sebuah pertanyaan besar”. Bagaimana mungkin sebuah komisi di lembaga legislatif merekomendasikan sesuatu yang justru bertentangan dengan undang-undang.
“Rekomendasi ketiga ini tak mungkin dipakai karena bertentangan dengan undang-undang,” kata Romi.
Untuk kasus PPP, Romi mengatakan, Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya sudah benar secara prosedur dan berlaku sejak diterbitkan.
SK itu hanya bisa gugur apabila dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memberi kepastian hukum karena tidak mungkin dilakukan langkah hukum berikutnya.
Putusan PTUN pada 25 Februari 2015 yang mengalahkan pihaknya, kata Romi, tidak mungkin dijadikan dasar oleh KPU karena belum “inkracht”, menyusul adanya banding yang diajukan pihaknya.
Sementara itu Ketua DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Yusroni Yazid menyebut rekomendasi Komisi II DPR tidak bisa dipisahkan dari rivalitas partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Menurut dia, rekomendasi ketiga itu lebih bernuansa “menang-menangan” ketimbang mencari solusi yang benar-benar baik, apalagi kepatuhan kepada hukum.
“Kita semua tahu, KMP menguasai parlemen. Kalaupun opsi ketiga itu divoting, tentu akan berlaku, karena pasti dimenangkan KMP,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama harus berjalan dan tidak boleh terpengaruh dengan persoalan internal dalam tubuh partai tertentu.
“Pilkada harus jalan terus, kalau satu tahun (persoalan internal partai) tidak kelar memangnya tidak mau pilkada selama setahun gara-gara itu? Kan tidak,” katanya di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (27/5).
Oleh karena itu dia memperingatkan kepada para elit partai yang sedang bertikai di pengadilan untuk segera menyelesaikan persoalan dualisme kepengurusannya, apalagi tahapan pendaftaran calon kepala daerah sudah dekat.
“Partai itu memang harus menyelesaikan masalah internalnya, pendaftarannya itu kan Juli, masih dua bulan lagi,” tambahnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini belum mengesahkan tujuh draf peraturan terkait pilkada karena masih ada satu draf yang belum mendapat persetujuan dari Komisi II DPR, yakni peraturan terkait pencalonan.
Dalam draf peraturannya, KPU mengatur partai yang masih berperkara hukum di pengadilan hanya dapat mendaftarkan calon kepala daerah jika sudah mendapat keputusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Artinya, untuk Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus menunggu putusan tertinggi proses peradilan yang prosesnya cukup lama.
Terkait akan hal itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya akan menuntaskan semua draf peraturan terkait pilkada paling lambat pada Kamis (30/4).
“Mereka (DPR) masih meminta kami untuk lebih sabar dan menunggu, namun kami sampaikan bahwa ada batas waktu dan peraturan ini dibutuhkan sebagai dasar hukum kami menjalankan tahapan pilkada. Kami harus menuntaskan semua peraturan itu tanggal 30 April,” jelas Hadar.

Artikel ini ditulis oleh:

Denpasar, Aktual.co — Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta mengusulkan agar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat berasal dari salah satu Ketua DPD Partai Demokrat. “Ada usul yang mengemuka seperti itu,” kata Mudarta di Denpasar, Senin (27/4).
Dari aspirasi yang berkembang, diharapkan posisi sekjen diisi oleh salah satu Ketua DPD Partai Demokrat di daerah. Alasannya, ia melanjutkan, Ketua DPD dapat mendekatkan komunikasi DPP Partai Demokrat dengan kader di daerah.
“Antar-Ketua DPD komunikasinya bagus, apalagi dengan DPC. Sehingga nanti dalam aktivitas roda organisasi itu nyambung betul antara dapur organisasi dengan kader se-Indonesia,” ia menuturkan.
Usulan ini, Mudarta melanjutkan, akan diperjuangkan pada forum Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya, Jawa Timur bulan Mei mendatang.
“Ini usulan baru. Tentu akan kita perjuangkan di forum kongres mendatang,” katanya. Sementara itu, mengenai derasnya informasi jika Eddhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) akan didorong menjadi Sekjen DPP Partai Demokrat, Mudarta mengaku kurang setuju.
Dari sisi intelektualitas, Ibas layak menempati sekjen. “Kita lihat dari etika dan kepantasan, karena SBY jadi Ketum, kira-kira publik melihat kurang pas kalau putra beliau jadi sekjen,” paparnya.
Mudarta sendiri mengaku lebih setuju jika Sekjen DPP Partai Demokrat diambil dari luar lingkar Cikeas.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado, Sulawesi Utara, menyatakan pemberian sesuatu dalam kampanye Pilkada bisa dilakukan tetapi bukan dalam bentuk uang.
“Pemberian yang dimaksudkan adalah dalam bentuk barang, yang jika dikonversi nilainya maksimal Rp50 ribu,” kata Ketua KPU Manado, Eugenius Paransi, di Manado, Senin (27/4).
Paransi mengatakan, pemberian atau suvenir kepada para peserta kampanye itu bisa diberikan dalam bentuk kaos, payung, topi ataupun stiker.
“Asalkan ketika dikonversi nilainya mencapai angka Rp50 ribu, tidak boleh lebih,” katanya.
Paransi menegaskan, aturan itu harus dipahami masyarakat, jangan sampai salah memahami, kemudian berpikir mendapatkan uang dari para calon karena beranggapan 50 ribu itu dalam bentuk dana segar.
Dia menambahkan KPU akan mensosialisasikan kebijakan tersebut, untuk menghindari masalah yang bisa timbul dalam tahapan kampanye, karena kesalapahaman tentang pemberian suvenir tersebut.
Penyelenggara Pilkada di Manado, konsisten dengan aturan dan tidak akan melanggar, untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang jujur dan berkualitas.
Dia menambahkan, Pilkada di Manado dijadwalkan dilaksanakan pada 9 Desember 2015, dimana jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) adalah sebanyak 461.996 jiwa.

Artikel ini ditulis oleh: