Jakarta, Aktual.co —  PT Bank Mandiri menargetkan sebanyak 200.000 nasabah “Rekening Hape” setiap bulan sebagai “pilot project” pada program yang bekerjasama dengan tiga perusahaan operator komunikasi seluler tersebut.

“Untuk ‘pilot project’nya kita targetkan 200.000 nasabah tiap bulannya, dengan ditambah 1.750 agen operator,” kata Senior Vice President Transaction Banking Retail Rahmat Broto Triaji di Jakarta, Senin (27/4).

Ketika ditemui usai acara peluncuran program tersebut, ia menjelaskan bahwa Bank Mandiri akan menargetkan jumlah transaksi melalui “Rekening Hape” akan mencapai 350.000 setiap bulan hingga akhir tahun 2015.

Pada skala yang lebih luas, program yang bekerjasama dengan PT Telkomsel Tbk., PT Indosat Tbk., dan PT XL-Axiata Tbk. itu akan menyasar pada 100 juta warga Indonesia yang belum memiliki akses keuangan di sektor perbankan.

“Kolaborasi dengan tiga operator seluler terbesar di Indonesia ini turut membantu Bank Indonesia dalam meningkatkan transaksi non-tunai, selain itu juga membantu 100 juta penduduk yang masih belum punya akses keuangan,” ujarnya.

Menurut dia, dengan akses keuangan dan perbankan yang mampu menyentuh segmen itu maka akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dengan bekerjasama dengan operator telekomunikasi selular maka usaha dalam mencapai 100 juta penduduk itu akan jauh lebih mudah dengan adanya dukungan jaringan informasi yang cepat dan luas, tukasnya.

“Dengan adanya ‘Rekening Hape’ ini, kita mendapat solusi yang lebih mudah karena nasabah tidak perlu ke kantor cabang untuk buka rekening. Tapi cukup ke agen-agen yang ada di pelosok,” tuturnya menjelaskan.

Rekening Hape merupakan layanan keuangan inklusif yang mengutamakan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan non-tunai, karena hanya mengandalkan perintah melalui pesan singkat atau sms.

Layanan yang disediakan dalam Rekening Hape antara lain Transfer uang, pembayaran PLN, pembelian pulsa ponsel, cek saldo, hingga tarik-setor tunai melalui agen yang telah memiliki izin dari Bank Mandiri.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Anggito Abimanyu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2015 dalam kisaran 4,9-5 persen akibatnya melambatnya daya beli masyarakat dan investasi.

“Telah terjadi perlambatan aktivitas ekonomi yang nyata pada kuartal I 2015 yang menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi menurun sedikit di bawah 5 persen, terendah dalam lima tahun terakhir,” ujar Anggito Abimanyu dalam konferensi pers BRI bertema “Perlambatan Ekonomi Indonesia dan Dampaknya Terhadap Likuiditas Perbankan 2015” di Jakarta, Senin (27/4).

Ia menyarankan agar pemerintah mengajukan perubahan APBN-P 2015 terbatas ke DPR, khusus untuk penurunan target perpajakan dan rasionalisasi belanja K/L khususnya belanja modal.

“Target pajak pemerintah terlalu tinggi, diharapkan segera menyesuaikan dengan kondisi fundamental. Target pajak yang tinggi itu memberi kekhawatiran pelaku bisnis di dalam negeri,” katanya.

Menurut dia, perubahan APBN-P 2015 yang rasional juga akan mengurangi tekanan pada likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan aktivitas dunia usaha dan sektor riil.

Dalam kesempatan itu, Anggito Abimanyu juga mengatakan bahwa dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 di kisaran 5,2 persen, maka potensi likuiditas perbankan menurun dari Rp600 triliun menjadi Rp485 triliun. Dengan penurunan itu, maka pengetatan likuiditas di tahun 2015 masih akan terjadi.

“Jadi, bank harus berpikir ulang agar bisa menarik simpanan masyarakat agar dapat kembali disalurkan ke sektor riil,” ucapnya.

Kendati demikian, Anggito Abimanyu belum dapat memastikan apa yang dilakukan perbankan untuk memenuhi likuiditasnya, khususnya yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat.

“Likuiditas perbankan memang masih akan ada, namun mahal. Jadi, akan ada persaingan ketat di perbankan untuk meraih likuiditas. Namun, BUMN perbankan sudah sepakat untuk tidak lagi melakukan perang bunga simpanan, apalagi telah ada pembatasan tingkat suku bunga simpanan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka