16 Januari 2026
Beranda blog Halaman 36447

OJK: Industri Modal Ventura Lahirkan Wirausaha Baru

Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan industri modal ventura diperlukan untuk melahirkan wirausaha baru di Indonesia dengan membuka dan meningkatkan akses permodalan bagi pendirian awal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin dirintis.
“Kita harus mendorong akses keuangan pada pengusaha pemula, memperbaiki akses, serta terus mendorong kewirausahaan dengan geliat ekonomi nasional secara keseluruhan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, saat membuka Seminar Nasional Revitalisasi Modal Ventura di Indonesia, Jakarta, Senin (27/4).
Ia mengatakan dengan keberadaan industri modal ventura, pengusaha pemula atau muda tidak terkendala dalam prosedur rigid dan terbebani dengan berbagai jaminan terhadap modal usaha yang diberikan seperti pada perbankan. “Banyak pengusaha muda mengaku sulit mengakses biaya perbankan karena perbankan cenderung formal,” ujarnya.
Untuk itu, industri modal ventura perlu direvitalisasi sehingga mampu menyediakan dana yang lebih memadai bagi calon pengusaha di tanah air sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan inklusi keuangan dan meningkatkan perekonomian nasional.
Ia menambahkan industri modal ventura telah berkembang cukup lama di Indonesia mulai dari pendirian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) pada 1973, yang mempunyai misi penting untuk pengembangan sektor UMKM dengan cara penyertaan modal.
Seiring berjalannya waktu, bisnis utama dari perusahaan modal ventura bergeser dari tujuaannya semula, yakni ditandai dengan minimnya aktivutas dalam bentuk penyertaan kepada perusahaan pasangan usaha (PPU) baik dalam bentuk penyertaan modal maupun dalam pembelian obligasi konversi.
Sekitar 70 persen dari aset keuangan perusahaan modal ventura di Indonesia merupakan aset dalam bentuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil melalui pinjaman langsung.
Hanya kurang dari 20 persen merupakan aset dalam bentuk penyertaan kepada perusahaan pasangan usaha serta sisanya sekitar 11 persen dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, katanya.
Perluasan sumber pendanaan bagi Perusahaan Modal Ventura, lanjutnya, dapat dilakukan melalui pengelolaan “venture fund” oleh perusahaan modal ventura. “Dengan mekanisme ‘venture fund’ ini diharapkan terkumpul dana-dana dari investor profesional seperti asuransi, dana pensiun dan dana dari pemerintah,” ujarnya.
Dengan demikian modal ventura dapat memiliki akses sumber pendanaan yang lebih baik dalam melakukan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha dari sejak awal pendirian, tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sekjen DPR: Pembangunan Gedung Baru Untuk Fasilitas Publik

Jakarta, Aktual.co — Sekjen DPR Winantuningtyastiti menyebutkan rencana pembangunan gedung baru DPR ditujukan untuk pembangunan gedung perpustakaan, museum, dan research center.
Menurutnya, wacana gedung baru berawal dari kondisi realita saat ini. Misalnya, soal perpustakaan yang memang dibutuhkan. Sebab, DPR saat ini memiliki sekitar 105.000 lebih koleksi buku dan dokumen dengan kondisi tercecer ke berbagai tempat.
“Ada yang nempel di gedung mezanine (gedung bulat) atau diselipkan di lantai 7 gedung Setjen, basement nusantara III, dan yang lainnya. Dan yang tidak tertampung sekitar 15.000 buku,” papar Win di DPR, Jakarta, Senin (27/4).
Padahal, lanjutnya, koleksi buku dan dokumen negara itu sangat penting. “Terlebih, dengan adanya perpustakaan dapat mempermudah mahasiswa membuat tugas skripsi, disertasi, tesis, dan yang lainnya dan juga diperlukan untuk publik,” katanya.
Win menuturkan, DPR juga membutuhkan museum dan research center yang selama ini belum pernah dibangun.
“Research center itu juga nantinya bisa dijadikan pusat pembelajaran untuk pengembangan demokrasi bagi masyarakat,” ujar dia.
Selain itu, pembangunan gedung DPR itu juga diperuntukkan untuk ruang kerja anggota staff ahli, staff admin, dan asisten pribadi yang totalnya mencapai 4.357 orang. Ditambah, 560 anggota DPR.
“Nah, gedung Nusantara I yang hanya berkapasitas sekitar 800 orang tidak cukup menampung ribuan anggota,” katanya.
Win mengungkapkan dengan adanya kondisi dan realita seperti yang telah disampaikan, maka muncul konsep pembangunan gedung khusus parlemen.
Demi mematangkan konsep pembangunan gedung parlemen  tersebut,  DPR telah membentuk tim kerja sejak Maret 2015. Terdiri dari Kesekjenan, PU, Pemda DKI, Setneg, dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan).
“Nantinya, tim kerja akan melakukan studi terkait dengan kondisi dan kebutuhannya sekarang ini. Tim kerja yang ada masih dalam tahap mempelajari mengenai konsep tersebut. Termasuk, soal anggaran,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait penampakan  gedung parlemen yang baru, Win masih belum bisa memaparkannya.
“Bisa jadi nanti sesuai mock up tahun 2011. Namun, itu tergantung assesment tim kerja.”

Artikel ini ditulis oleh:

DPRD Digeledah Bareskrim, Prasetio Belum Tahu Harus Berbuat Apa

Jakarta, Aktual.co —Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi belum mau mengambil sikap atas penggeledahan yang dilakukan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/4).
“Saya belum tahu, kita belum menentukan sikap apa-apa. Tapi yang pasti di republik ini tidak ada yang kebal hukum. Mudah-mudahan ada yang terbaik buat DPRD,” kata Pras saat meninjau proses penggeledahan di ruang Sekretariat Komisi E.
Pras juga mengaku belum melakukan kontak dengan rekannya, Wakil Ketua DPRD Abraham (Lulung) Lunggana dan Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar Hasibuan yang ruangannya digeledah Bareskrim.
Ketika ditanya apakah dia akan memberi bantuan hukum kepada kedua anggota dewan itu, Pras lagi-lagi menjawab belum tahu. “Kita belum tahu, kalau melihatnya kan ini masih mencari bukti-bukti,” ucap dia.
Diketahui, hari ini Bareskrim telah menggeledah tiga ruangan di gedung DPRD. Pertama, ruang Sekretariat Komisi E di lantai satu, ruang Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana dan ruang Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar Hasibuan.

Artikel ini ditulis oleh:

LSP: Kementerian Bidang Ekonomi Mendapat Sorotan Publik

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Bidang ekonomi menjadi bidang yang cukup mendapat sorotan publik dalam semester atau enam bulan pertama Kabinet Presiden Jokowi. Banyak pandangan dari para peneliti yang secara umum menyerukan bahwa kinerja Menteri Jokowi harus segera dievaluasi dan (kalau perlu) dilakukan perombakan Kabinet.
Lingkar Studi Perjuangan (LSP) mengevaluasi kinerja para Menteri yang membawahi bidang ekonomi, seperti: Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Pertanian; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kemudian, Menteri Perhubungan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Menterian Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Badan Usaha Milik Negara. 
“Sumber pengamatan kami terhadap kinerja para menteri tersebut adalah pemberitaan di media-media online nasional dan lokal,” kata Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/4).
Kinerja yang dievaluasi adalah yang terkait orientasi kebijakan, dalam hubungannya dengan Trisakti, kapasitas, integritas, dan kepemimpinan para menteri tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Ketua DPRD Lihat Penggeledahan Penyidik Bareskrim

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi melintasi garis polisi saat akan masuk ke dalam ruangan Komisi E yang digeledah Bareskrim, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2015). Prasetio melihat penggeledahan yang dilakukan Bareskrim terkait kasus korupsi UPS. AKTUAL/MUNZIR

OJK: Revitalisasi Industri Modal Ventura Penting Dilakukan

Jakarta, Aktual.co —  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerukan pentingnya revitalisasi industri modal ventura untuk meningkatkan peran dan kapasitas perusahaan modal ventura dalam menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Secara jujur kita mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir perkembangan di modal ventura kurang menggembirakan jika dibandingkan dengan industri lain, baik dalam lingkup lembaga pembiayaan maupun industri keuangan nonbank,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani dalam acara Seminar Nasional Revitalisasi Modal Ventura di Indonesia, Jakarta, Senin (27/4).
Ia mengatakan pertumbuhan aset industri modal ventura belum menunjukkan perkembangan signifikan sejak keberadaannya dimulai pada 1973 sehingga berpengaruh kurangnya pendanaan pada pengembangan UMKM.
Ia mengatakan keberadaan perusahaan modal ventura juga berkurang dari sekitar 100 perusahaan, sekarang menjadi 60 perusahaan modal ventura yang aktif. Selain itu, katanya, total aset industri modal ventura pada 2014, hanya tumbuh 9,10 persen atau menjadi Rp8,99 triliun daripada tahun sebelumnya yang mencapai Rp8,24 triliun.
“Saat ini total aset perusahaan pembiayaan sudah mencapai 420 triliun lebih. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan industri pembiayaan tersebut, total aset industri modal ventura hanya mencapai 2,14 persen dari total aset industri pembiayaan,” ujarnya.
Ia mengatakan besaran pasar industri modal ventura juga kecil dibandingkan dengan industri keuangan nonbank lainnnya. “Total ‘market size’ industri modal ventura terhadap industri keuangan nonbank adalah sebesar 0,67 persen dari total seluruh aset industri keuangan nonbank sebesar Rp1.351 triliun,” ujarnya.
Ia mengatakan kondisi industri modal ventura tersebut, tidak terlepas dari keterbatasan sumber pendanaan yang kurang dan berjangka panjang dan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliiki kompetensi tentang modal ventura. Selain itu, katanya, masih kurangnya perhatian dari para pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan perusahaan modal ventura di Tanah Air.
Ia mengatakan seminar itu menjadi momentum untuk memperoleh masukan mengenai strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong revitalisasi industri modal ventura ke arah perkembangan yang lebih baik. “Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama bagaimana meningkatkan peran dan kapasitas perusahaan modal ventura untuk dapat sejajar dengan lembaga keuangan lainnya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain