Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap laporan keuangan daerah pada 2015 menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami ingin (laporan) pertanggungjawaban keuangan daerah di tahun anggaran 2015 ini rapornya tidak merah, karena tahun kemarin saja hanya 36 persen daerah yang mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (27/4).
Kemendagri telah menginstruksikan kepada seluruh gubernur untuk membuat peta dimana saja daerah yang melakukan kesalahan atau tidak mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya dengan baik.
“Sekarang kan gubernur, bupati dan wali kota sudah memahami peta-peta area penyalahgunaan keuangan yag menyangkut perencanaan anggaran, perbaikan dana hibah, perbaikan dana bansos dan mekanisme retribusi pajak daerah pun mulai ditata dengan baik,” kata Mendagri.
Oleh karena itu, Mendagri berharap setiap kepala daerah dapat mengendalikan anggaran daerah apalagi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak.
“Kami mengharapkan di 2015 ini akan lebih tertib, termasuk anggaran pilkada karena pelaksanaannya yang serentak ini kan untuk efisiensi dan efektivitas anggaran. Itu nanti yang mengawasi gubernur,” jelasnya.
Pada 2014 ditemukan hanya 36 persen dari 542 provinsi, kabupaten dan kota yang dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerah masing-masing. Ditengarai hal itu disebabkan oleh banyaknya kebijakan di daerah yang menimbulkan potensi korupsi.
Menurut dia, empat area kebijakan daerah yang rawan korupsi adalah terkait perencanaan anggaran, pajak dan retribusi, dana hibah dan bantuan sosial serta mekanisme perjalanan dinas.
“Keempat ini area rawan korupsi. Wajar kalau 10 tahun tidak banyak yang bisa bertanggung jawab dengan laporan keuangan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Permintaan terakhir salah satu terpidana mati asal Australia Andrew Chan untuk menikahi pacaranya sudah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Besi, di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (27/4) siang.
“Sudah dinikahkan, pestanya setengah dua siang tadi,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana saat ditemui dikantornya, Jakarta, Senin (27/4).
Tony menjelaskan, awalnya pihak jaksa mengira permintaan Andrew itu hanya bercanda. “Tapi ternyata permintaan itu serius,” tegasnya.
Menurutnya, itu merupakan permintaan terakhir kalinya yang diajukan Andrew Chan. Namun, Tony mengaku tidak mengetahui wanita mana yang dinikahi salah satu anggota bali nine tersebut. 
“Belum tahu identitasnya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Puluhan warga Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, yang tergabung dalam organisasi Law and Develompent Watch (LDW), dan Gerakan Nasional Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (GNPK) berbondong-bondong sambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/4).
Kedatangan mereka adalah untuk berunjuk rasa, sekaligus memberikan bukti-bukti dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kotim, Supian Hadi. Mereka menduga Supian melakukan korupsi, terkait pemberian izin usaha pertambangan di daerahnya.
Pantauan Aktual.co, puluhan demonstran itu melakukan unjuk rasa dengan menggunakan pakaian adat Kalimantan yang khas dengan Suku Dayak. Dalam orasinya, pendemo menuntut lembaga antirasuah untuk mengusut korupsi Bupati Kotim.
“Kita mendesak KPK agar segera mengusut dugaan korupsi Supian Hadi terkait pemberian izin pertambangan dan perkebunan di Kabupaten Kotim,” tegas Direktur Eksekutif LDW, Menteng Aswin di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, (27/4).
Bukanya terkait izin pertambangan, Supian juga diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menurut Aswin, hal itu mulai terungkap ketika Bupati Kotim menikahi seorang penyanyi dangdut.
Ketika menikahi penyanyi itu, lanjut Aswin, Supian memberikan mahar berupa dua unit mobil mewah, satu unit rumah megah, serta uang sebesar Rp5 miliar. Mahar itu menurut Aswin diberikan untuk menghilangkan jejak korupsi yang dilakukan Supian.
“Usut pernikahan Supian Hadi yang menggelontorkan ‎dana sampai Rp 5 miliar dari hasil pencucian uang,” beber Aswin.
Menanggapi hal itu, lanjut Aswin, masyarakat Kotim pun merasa telah dikhianati. Pasalnya, masyarakat di sana masih hidup di bahwa garis kemiskinan, sementara Bupati-nya, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kotim, hidup dengan kemewahan.
‎”Tidak sepantasnya pejabat Bupati menghamburkan uang sementara rakyatnya di Kotim menderita kemiskinan dan terlantar,” tandasnya.
Alhasil, setelah berunjuk rasa perwakilan demonstran dipersilahkan masuk untuk bertemu dengan bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Mereka diberikan kesempatan untuk memberikan sejumlah bukti terkait korupsi Bupati Kotim.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby