Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Ban Ki-Moon yang mengecam hukuman mati bagi terpidana narkoba, dinilai keluar dari tugas dan fungsi sebagai Sekjen PBB. 
Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, Sekjen PBB bukanlah presiden dari negara-negara dunia yang dapat mengeluarkan perintah.
Dia berpendapat, jika Ban Ki-Moon mengkritik sikap Indonesia, maka sebaliknya rakyat Indonesia juga dapat mempertanyakan sikap Ban ketika TKI dihukum mati di Arab Saudi.
“Lalu rakyat Indonesia juga dapat mempertanyakan dimana suara Sekjen PBB ketika baru-baru ini dua orang TKI dihukum mati di Arab Saudi? Dimana pembelaan Sekjen PBB?” ujarnya ketika dihubungi, Senin (27/4).
Hikmahanto menilai sikap Ban Ki Moon menjadi aneh dengan mempermasalahkan hukuman mati di Indonesia karena di negaranya sendiri, Korea Selatan, dikenal hukuman mati.
“Dari pernyataan Ban Ki Moon tidak heran bila Presiden Jokowi menyatakan PBB tidak merefleksikan kepentingan negara-negara Asia dan Afrika. Kepentingan dan suara yang dibawa adalah dari negara-negara di Eropa, Australia dan Amerika. Pantas bila Presiden Jokowi menggugat keuniversalan PBB,” kata dia.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo menyebut banyaknya masa reses DPR pada periode ini membuat pembentukan undang-undang terhambat. 
Pasalnya, dalam setahun saja terdapat lima kali masa reses dimana setiap reses diberi kesempatan sebulan penuh untuk anggota dewan meninjau daerah pemilihannya.
“Persoalan ini perlu diperhatikan oleh DPR. Apalagi pada tahun ini saja DPR memiliki target menyelesaikan 37 RUU,” ujar Firman di Jakarta, Senin (27/4).
Firman mengatakan, untuk mengejar target tersebut, maka perlu ditentukan masa sidang khusus untuk membahas RUU.
“Karena untuk mencapai terget itu harus mengalokasikan waktu untuk khusus membahas RUU menjadi UU seperti DPR periode lalu, dimana kita punya waktu khusus untuk membahas RUU. Ini harus dilakukan untuk mengejar target itu,” katanya.
Politisi partai Golkar ini  mengusulkan diperpendeknya masa reses. Menurutnya, itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengejar target penyelesaian RUU yang sampai saat ini saja belum ada satu pun undang-undang yang terbentuk.
“Salah satunya masa reses, yang 5 kali tetap tapi waktunya diperpendek, misalnya reses 1 bulan, diperpendek menjadi 2 minggu dan betul-betul dimaksimalkan sehingga tidak ada hal-hal yang dirugikan dan komunikasi dengan konstituen tidak terganggu,” kata Firman
Menurutnya, usulan diperpendeknya masa reses itu tidak memerlukan regulasi khusus. Melainkan bisa melalui kesepakatan dalam rapat badan musyawarah DPR.
“Fraksi Golkar akan usukan itu agar mencapai kinerja yang maksimal oleh DPR RI,” kata Firman.
Firman juga meminta jika sudah waktunya, setiap komisi yang memiliki target selesaikan beberapa RUU dapat ditepati dengan segera penuhi naskah akademis dan draft guna dilakukan harmonisasi dengan baleg.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta, terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan UPS, Senin (27/4).
“Saat ini tim penyidik sedang melaksanakan penggeledahan di kantor DPRD DKI Jakarta terkait korupsi UPS,” ujar Kepala Subdirektorat V Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Muhammad Ikram saat dikonfirmasi melalui layanan pesan singkatnya, Senin (27/4).
Ikram mengatakan, ruangan yang digeledah penyidik adalah ruangan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 yang diduga kuat mengetahui soal pengadaan UPS tersebut.
“Kita mencari dokumen atau berkas yang kita butuhkan demi mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi UPS. Jangan terlalu detail ya, karena itu masuk ke teknis penyidikan,” ujar Ikram.
Kendati demikian, Ikram belum dapat memastikan kapan aksi penggeledahan tersebut selesai. Menurutnya, penggeledahan saat ini masih berlangsung.
Dalam kasus ini, tim penyidik Bareskrin sudah menetapkan dua tersangka, yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman. Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Sedangkan Zaenal Soleman saat jadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Mereka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anda mungkin berdecak kagum dan menghela nafas melihat aksi sulap di atas panggung dalam menghilangkan beberapa barang di pakaian penonton. Ya, menghilang merupakan teknik yang bisa diterapkan di dalam dunia nyata. Anda juga bisa mencoba pergi dengan tidak terlihat oleh orang lain.

Ahli saraf dari Karolinska Institute di Swedia memberikan sebuah kajian ilusi bahwa seluruh tubuh manusia bisa menghilang – yang pada gilirannya bermanfaat dalam mengurangi kecemasan psikologi mereka.

Asap dan cermin. Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan 125 pria dan wanita sebagai sampel dengan memakai ‘headset virtual reality’. Dalam headset, peserta ditunjukkan video langsung berupa sepasang kamera menunjuk ke arah lantai – sehingga ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat ruang kosong di mana tubuh mereka seharusnya berada.

Kemudian, para peneliti menusukkan peserta dengan sebuah ‘kuas besar’. Sementara itu,  tempat di ruang kosong di mana kamera yang melatih peserta pada saat yang sama – memberikan informasi bahwa peserta tidak terlihat.

“Dalam waktu kurang dari satu menit, mayoritas peserta mulai mentransfer sensasi sentuhan ke bagian ruang kosong di mana mereka melihat ‘langkah kuas’ dan menembus tubuh tak terlihat di posisi itu,” terang Arvid Guterstam, Mahasiswa PhD di Universitas yang sama sekaligus penulis utama studi tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulisnya.

Untuk mengkonfirmasi, bahwa ilusi itu telah bekerja, para peneliti menggantikan ‘kuas virtual’ dengan pisau – dan menemukan bahwa peserta mengeluarkan keringat, yang menunjukkan mereka benar-benar merasa terancam.

Menyembuhkan ketakutan?. Pada tahap selanjutnya, para peneliti menyuruh peserta berdiri di depan “berdiri tegak di antara kerumunan”. Sedangkan yang lain, mengukur detak jantung peserta agar tidak menimbulkan stres. Setengah dari peserta menganggap, bahwa diri mereka memiliki tubuh tak terlihat di headset yang mereka gunakan. Dan, setengah menunjukkan tubuh ‘manekin’ di headset mereka.

Apa yang terjadi?. “Tak terlihat” diperlihatkan oleh orang dengan denyut detak jantung yang lebih rendah dan merasakan kurang cemas, dibandingkan dengan orang yang ditampilkan.

“Memiliki tubuh tak terlihat tampaknya memiliki efek mengurangi stres ketika mengalami situasi tersebut yang bertolak belakang dengan keadaan pada umumnya,” kata Guterstam, demikian Live Science.

Sementara itu, di masa depan, para peneliti berencana untuk menggunakan pencitraan otak dalam mempelajari apa yang terjadi ketika ilusi ini benar terjadi, dan untuk melihat apakah hal itu mempengaruhi keadaan seseorang – yang mungkin penting  bagi militer mengembangkan “jubah tembus pandang” untuk tentara, demikian The Washington Post melaporkan.

Pada 360 SM, Plato memberikan pertanyaan apakah etis menciptakan ‘manusia tiruan’, atau bertindak secara moral sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam pemikiran serta percobaan ahli filsafat itu, seorang penggembala bernama Gyges menemukan sebuah cincin yang ternyata bisa ‘tak terlihat’. Segera setelah itu, Gyges menyelinap ke istana kerajaan dengan tujuan menggoda Ratu dan membunuh Raja. Plato menulis kajiannya di dalam The Republic:

“ Tidak ada orang yang suka diambil kepunyaannya dengan cara diam-diam keluar dari pasar atau pergi keluar dengan menyelinap pergi ke rumah orang lain atau tidur bersama istrinya untuk mewujudkan kesenangannya itu. Atau membunuh atau keluar dari penjara. Dia akan menjadi Tuhan di antara manusia.”

Artikel ini ditulis oleh: