Jakarta, Aktual.co — Eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkotika menuai kecaman dari negara Prancis dan Australia. Bahkan Presiden Perancis Francois Hollande mengancam dengan menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati akan mengganggu hubungan bilateral Perancis dengan Indonesia. 
Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menganggap, kecaman itu sebagai protes belaka. Dia meyakini setelah eksekusi mati berlalu hubungan Indonesia dengan negara-negara itu akan terjalin kembali.
“Ini karena tidak akan ada pemerintahan asing yang berani untuk mempertaruhkan hubungan baik dan saling menguntungkan demi membela warganya yang melakukan suatu kejahatan,” kata Hikmahanto di Jakarta, Senin (27/4).
Dia pun menyayangkan kepada negara tetangga yang memprotes hukaman mati di Indonesia. Terlebih hal tersebut dijadikan dalam ajang pencitraan.
“Sebenarnya hal ini patut disayangkan mengingat mereka mengorbankan kepentingan Indonesia untuk ambisi politik para politikunya,” kata Hikmahanto.
Meski menui kecaman hingga saat ini Kejaksaan Agung belum memberikan pernyataan resmi waktu dilakukan eksekusi. PBB, Perancis, dan Australia menentang keras pelaksanaan hukuman mati itu. Presiden Perancis Francois Hollande bahkan mengancam dengan menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati akan mengganggu hubungan bilateral Perancis dengan Indonesia. 
Dia juga menyatakan Perancis akan mengumpulkan negara-negara yang warganya terancam hukuman mati di Indonesia dan menyatakan sikap bersama.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo belum menyetujui pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat masuk dalam anggaran Pemerintah.
“Saya belum pernah mendengar cerita langsung bahwa itu (sudah ada) persetujuan Presiden. Kalau persetujuan kan artinya harus tertulis, ini saya belum mengetahui karena itu belum ada persetujuannya,” katanya di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (27/4).
Anggaran pembangunan gedung baru tersebut belum masuk dalam pos baik di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBN Perubahan.
“Itu kan kalau namanya izin, tentu harus tertera di APBN. Dan itu belum ada di APBN,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengaku telah mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan gedung baru tersebut.
Dia mengatakan pada masa sidang ketiga Tahun 2014-2015, DPR telah membentuk tim kerja pembangunan sejumlah sarana di gedung yang berada di komplek parlemen Senayan itu.
Beberapa fasilitas tersebut antara lain perpustakaan, museum, pusat penelitian, dan ruang kerja anggota serta tenaga ahli DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) Zainal Abidin. Atas peputusan itu, otomatis Zainal akan segera di eksekusi di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
“Memutuskan menolak Peninjauan Kembali (PK) Zainal Abidin,” kata Juru Bicara MA, Suhadi di Jakarta, Senin (27/4)
Keputusan penolakan PK terpidana mati diambil Ketua majelis hakim agung Surya Jaya dengan anggota hakim agung Desnayeti dan hakim agung Syarifuddin.
Zainal menjadi salah satu dari sembilan terpidana mati yang akan dieksekusi. Masing-masing Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (keduanya WN Australia), Raheem Agbaje Salami (WN Spanyol), Rodrigo Gularte (WN Brasil), dan Martin Anderson alias Belo (WN Nigeria).
Kemudian, Sylvester Obieke Nwolise (WN Nigeria), Okwudili Oyatanze (WN Nigeria) dan seorang perempuan Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina). Sedangkan warga Prancis Sergei Aresky Atloui melakukan perlawanan atas keputusan presiden soal grasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Medan, Aktual.co — Penundaan eksekusi mati terhadap gembong Narkoba asal Prancis Serge Areski Atlaoui diprediksi akan menyumbang semakin tingginya ‘Dis trust’ masyarakat kepada Pemerintah Jokowi-JK.
“Termasuk penegakan hukum hari ini, dalam kasus Narkoba ini. Ya, saya kira memang kita belum mendapati ada hal-hal yang lebih positif dari kebijakan pemerintahan hari ini, dan mengundang distrust masyarakat hari ini,” ujar pengamat sosial politik USU, Dadang Darmawan kepada Aktual.co di Medan, Senin (27/4).
Sebelumnya, Dadang mengatakan, indeks kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Jokowi-JK saat ini semakin menurun. Hal itu dimulai dari proses pemilihan para Menteri yang banyak diintervensi.
“Pertama lihat saja dari pemilihan menteri-menteri diawal sekali yang terlalu banyak intervensi dari berbagai pihak,” kata Dadang.
Selanjutnya, yakni proses pemilihan Budi Gunawan menjadi Kapolri yang turut mengundang kecurigaan publik. Lalu, soal sikap Pemerintah yang menggandeng perusahaan asing dalam program mobil nasional.
“Ketiga, saya kira masih ingat kita bahwa adanya sikap pemerintah menggandeng proton sebagai mobil nasional, itu juga membingungkan. Ke empat, presiden sangat didikte para pimpinan partai, dengan pernyataan Megawati bahwa Jokowi adalah petugas partai sangat merendahkan martabat presiden di mata rakyat. Termasuk soal kedaulatan energi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby