15 Januari 2026
Beranda blog Halaman 36458

Wapres JK: Pengelolaan Sawit Harus Perhatikan Lingkungan

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar perusahaan harus memperhatikan lingkungan dalam pengelolaan usaha perkebunan sawit.
“Kelapa sawit apabila tidak dilakukan secara benar maka akan merusak lingkungan, karena itu aturan-aturan secara ekosistem harus dijalankan,” kata Wapres di Jakarta, Senin (27/4). Hal itu dikatakan Wapres usai membuka acara “Tropical Landscape Summit: A Global Investment Opportunity” yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Acara tersebut dihadiri Mantan presiden Meksiko Felipe Calderon, Wakil Sekjen PBB dan associate Administrator UNDP Gina Casar serta sejumlah menteri Kabinet Kerja.
Wapres mengatakan, saat ini Indonesia termasuk pengekspor sawit terbesar di dunia. Menurut dia, memang ada beberapa permasalahan terkait pengelolaan sawit yang harus diperbaiki dari sumbernya, misalnya, tidak menanam di hutan alam dan tetap harus memperhatikan lingkungan.
Tapi menurut Wapres, sawit juga memberikan dampak positif seperti menambah devisa negara, membuka lapangan kerja dan menutup hutan yang sudah gundul.

Artikel ini ditulis oleh:

Regu Tembak Eksekusi Mati Sudah Siap di Nusakambangan

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri dikabarkan telah menyiagakan regu tembak di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, untuk mengeksekusi sembilan terpidana mati kasus narkotika.
Regu tembak tersebut kini hanya menanti perintah dari Kejaksaan Agung selaku eksekutor. “Tim kami yang menjadi juru tembak sudah di Nusakambangan, ya tinggal tunggu saja kapan perintah Jaksa.  kata Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Agus Rianto di Mabes Polri, Senin (27/4).
Agus mengatakan, dengan disiagakannya regu tembak, maka eksekusi akan segera dilaksanakan. “Waktunya mungkin tidak lama lagi,” kata dia.
Agus menambahkan regu tembak itu terdiri dari pasukan Brimob Polda Jawa Tengah yang memang sudah terlatih. Satu regu terdiri dari 14 orang. Terdiri dari 12 anggota yang memegang senjata laras panjang.
“Serta satu komandan regu dan komandan pelaksana,” kata Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jelang Eksekusi Mati, Mabes Polri Siagakan Regu Tembak

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri membenarkan bahwa regu tembak telah bersiaga menjelang eksekusi mati gelombang dua. Regu tembak itu, sudah disiapkan Polda Jawa Tengah, di pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Agus Rianto, enggan menyebutkan berapa tim yang dibutuhkan jaksa eksekutor .
“Tergantung berapa tim yang diminta, kita siapkan. Sejauh ini belum ada permintaan berapa regu,” kata Agus di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (27/4).
Jenderal bintang satu itu menuturkan, yang pasti regu tembak sudah ‘stand by’ di Markas Polda Jawa Tengah. Regu tembak itu terdiri dari pasukan Brimob Polda Jateng, yang memang sudah terlatih. Satu regu terdiri dari 14 orang.
Sebanyak 12 anggota yang memegang senjata laras panjang. Serta satu komandan regu dan komandan pelaksana.
“Kita siap, regu tembak sudah di Polda Jateng,” kata mantan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri ini.
Sejauh ini, lanjut Agus, Polda Jateng sudah siap untuk melakukan pengamanan jalannya eksekusi. Soal kapan waktunya dan berapa narapidana yang bakal ditembak mati. 
“Silahkan tanya ke jaksa eksekutor, mereka yang paling berwenang,” kata Agus.
Kejagung sebelumnya mengonfirmasi, sembilan napi yang bakal dieksekusi. Satu lainnya, batal karena mengajukan upaya hukum di saat-saat terakhir. Namun, waktu pelaksanaan eksekusi masih belum dipastikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Dikuasai Kontraktor Besar, Pasar Konstruksi Nasional Butuh Kebijakan Sehatkan Persaingan

Jakarta, Aktual.co —  Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengatakan pasar konstruksi nasional masih dikuasai oleh kontraktor besar sehingga dibutuhkan kebijakan untuk menyehatkan persaingan.
“Sebanyak 85 persen nilai pasar konstruksi dikuasai oleh kontraktor besar dengan jumlah 5 persen dari total 160.000 badan usaha,” kata Andi Rukman Karumpa, Senin (27/4). Sedangkan sisanya, menurut dia, sebesar 15 persen nilai pasar konstruksi diperebutkan oleh UKM konstruksi dengan jumlah 95 persen dari sekitar 160 ribu badan usaha yang ada.
Ia berpendapat, kondisi tersebut mengakibatkan persaingan usaha di pasar konstruksi skala kecil dan menengah menjadi tidak sehat dan terdistorsi sehingga membuka peluang bagi pengguna jasa yang bertikad kurang baik. Itikad tersebut, lanjutnya, dimaksudkan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kontrak konstruksi yang tidak adil dan tidak seimbang yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.
Andi juga mengingatkan bahwa UKM konstruksi merupakan pihak yang paling rentan terhadap aksi kriminalisasi padahal UKM konstruksi dinilai sangat besar jumlahnya atau mencapai 99 persen dari 48 ribu anggota Gapensi di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Plt Dirjen Bina Konstruksi Hediyanto W Husaini juga mengakui bahwa pasar konstruksi di Indonesia masih didominasi badan usaha berkualifikasi besar yang jumlahnya hanya sekitar satu persen dari seluruh badan usaha jasa konstruksi yang mencapai 130.000. “Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan kelas badan usaha menengah dan kecil menjadi besar agar dapat memiliki daya saing tinggi,” kata Plt Dirjen Bina Konstruksi Hediyanto W Husaini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hediyanto mengingatkan bahwa pasar konstruksi Indonesia akan menarik pengusaha jasa konstruksi asing datang ke Indonesia, mengingat Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di ASEAN, yang memberikan konstribusi lebih dari 67 persen terhadap pasar konstruksi ASEAN.
Sedangkan di tingkat kota, lanjutnya pertumbuhan pasar konstruksi di Jakarta merupakan yang tertinggi di Asia, serta potensi keuntungan yang dapat diraih dari usaha jasa konstruksi di Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Sebagaimana diwartakan, Indonesia mesti menambah jumlah tenaga kerja insinyur dalam mengembangkan sektor konstruksi di Tanah Air agar kekurangan tersebut tidak diisi oleh tenaga kerja dari warga negara asing.
“Tren kebutuhan insinyur di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan, Indonesia kemungkinan akan kekurangan insinyur sekitar 10 ribu orang per tahun pada 10 tahun ke depan, sehingga kebutuhan tenaga kerja akan diisi tenaga asing,” kata Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi Panani Kesai dan menjelaskan, hal tersebut tentu harus diantisipasi sejak dini terutama bila di kota dinilai sudah jarang dari generasi muda yang berminat menjadi insinyur.
Untuk itu, ujar dia, generasi muda di daerah harus didorong untuk membangkitkan ketertarikan terhadap profesi insinyur, dan proses pembibitan bakat tersebut jangan dibiarkan jalan sendiri. “Perlu upaya pendampingan dari para pemangku kepentingan semua, termasuk keterlibatan pemilik proyek dan pelaku bisnis konstruksi untuk lebih banyak menerima pemagangan kerja, perekrutan tenaga konstruksi dilakukan sejak mereka masih kuliah di Perguruan Tinggi,” ujar Panani.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus merangsang generasi muda sejak dini untuk mengenai profesi insinyur, yang bertujuan menumbuhkan kembali minat generasi muda saat ini pada profesi insinyur.

Artikel ini ditulis oleh:

Mangkir Panggilan Bareskrim, Lulung Sedang di Manado

Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) membenarkan dirinya dipanggil Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri hari ini Senin (27/4) terkait dugaan korupsi proyek pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS), di APBD-P DKI tahun anggaran 2014.
Pemanggilan dirinya siang ini sebagai saksi, mengingat dirinya mantan kordinator Komisi E DPRD di tahun 2014 lalu. “Iya saya dipanggil, tapi sebagai saksi. Kan gue mantan koordinator,” kata Lulung saat dihubungi Aktual.co, Senin (27/4)
Meskipun tahu dipanggil Bareskrim, namun Lulung mengaku dirinya tak bisa hadir lantaran saat ini sedang berada di luar kota. “Ya tapi saya nggak bisa hadir karena lagi di Bunaken Manado,” ujar dia.
Dia membantah sengaja mangkir dari panggilan Bareskrim hingga ke Manado. Saat ditanya alasan kepergiannya ke Manado, Lulung menjawab, “Ada acara PPP.” 
Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri memang mengagendakan pemeriksaan terhadap dua anggota DPRD DKI  terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan UPS, di Pemerintah Provinsi DKI tahun 2014. 
Selain Lulung, hari ini Bareskrim juga menjadwalkan Fahmi Zulfikar. “Haji Lulung dan Fahmi kita periksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi UPS,” ujar Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Akhmad Wiyagus, Senin (27/4) pagi.
Namun keduanya ternyata mangkir dari panggilan pemeriksaan perdananya. Menurut penyidik, keduanya tengah menghadiri acara yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Sore ini pukul 15.00Wib Bareskrim menggeledah ruang Sekretariat Komisi E bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) DPRD DKI. Para petugas membongkar sejumlah dokumen yang terdapat di ruang Sekretariat Komisi E. Setelah kurang lebih 30 menit menggeledah sebuah ruangan di sana, petugas membawa sejumlah dokumen dan memberi garis polisi di ruangan tersebut. 
Beberapa petugas juga terlihat naik ke lantai sembilan ke ruangan Lulung. Namun belum dipastikan apakah ruangan politisi PPP itu juga bakal digeledah Bareskrim. 

Artikel ini ditulis oleh:

Dishub DKI Kalah Gugatan, Biro Hukum Menolak Disalahkan

Jakarta, Aktual.co —Biro Hukum DKI tak terima dituding jadi penyebab kalahnya Dinas Perhubungan DKI hadapi gugatan PT Ivana Dewi terkait pembayaran ganti rugi bus TransJakarta senilai Rp 7,6 miliar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Dimana Kepala Dinas Perhubungan DKI Benjamin Bukit menyebut Biro Hukum tak menanggapi permohonan pendampingan hukum untuk hadapi gugatan PT Ivana.
Namun Kepala Biro Hukum DKI Sri Rahayu justru mengaku pihaknya tak menerima surat permintaan pendampingan hukum dari Dishub DKI. “Engga, orang dia (Dishub DKI) sudah pake arbiter sendiri. Saya ngga dapat itu (surat),” kata Sri, usai Rapat Pimpinan di Balai Kota DKI, Senin (27/4).
Sesuai peraturan, kata dia, Benjamin selaku kepala dinas dan merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) memang diperbolehkan menunjuk langsung pengacara di luar Biro Hukum DKI. Tapi saat dikonfirmasi kalau Dishub DKI mengaku sudah ajukan surat permohonan ke Biro Hukum sejak enam bulan lalu, Sri malah tampak bingung. “Enam bulan lalu?” ujar dia balik bertanya.
Sebelumnya, Kadishub DKI Benjamin Bukit juga menolak disalahkan usai kalah di persidangan BANI, yang menyebabkan Pemprov DKI harus membayar ganti rugi Rp 7,6 miliar. Benjamin mengatakan penyebab kekalahan akibat tidak adanya pengacara selama proses sidang berlangsung. “Nggak ada pengacara yang mendampingi. Jadi posisi kita lemah, mau bagaimana lagi,” ujar Benjamin, Senin (27/4).
Padahal, kata dia, Dishub DKI sudah meminta Biro Hukum DKI untuk mengirimkan pengacara untuk menghadapi gugatan PT Ivani Dewi. Sayangnya, surat yang dikirim enam bulan lalu ternyata ditolak Biro Hukum DKI. “Kata mereka bukan kewenangan mereka. Padahal kita bersurat resmi ke biro hukum,” ujar Benjamin. 
Alasan kekurangan anggaran, kata Benjamin, juga jadi salah satu penyebab tidak adanya pengacara Biro Hukum DKI yang mengurus proses sengketa. Meski demikian, dia berharap Biro Hukum DKI mengajukan banding terhadap kasus ini. Walaupun sudah ada keputusan resmi dari BANI, keputusan akhir untuk eksekusi putusan tetap ada di Pengadilan Tinggi Negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain