Malang, Aktual.co — Pengamat Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Tongat, menilai, saat ini kedaulatan hukum di Indonesia sedang dipertaruhkan.
Rencana eksekusi mati terpidana narkoba, yang mendapat intervensi dari pihak asing, menjadi ujian bagi Presiden Jokowi dalam menjaga kedaulatan hukum.
“Justru jika Presiden hanyut dalam intervensi maka akan memberi sinyalemen bahwa hukum Indonesia ini gampang dipermainkan. Kemandirian kita di bidang hukum diuji,” kata Tongat, Senin (27/4) di Malang, Jawa Timur.
Menurutnya presiden harus memiliki pendirian yang cukup kokoh terhadap dunia hukum Indonesia.
Pasalnya, bila merujuk kepada hukum pidana formal, maka hukuman mati sudah diatur tersendiri dan sah menurut negara.
Jika kemudian persoalan tersebut dibenturkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), maka presiden harus berkaca kembali kepada konstitusi, dimana ketentuan pelaksanaan HAM tidak bisa dilakukan secara bebas.
“Konstitusi kita menganut HAM terukur, karena HAM itu dibatasi oleh hak orang lain. Jika pengadilan sudah memutus seseorang dengan pidana mati, itu berarti terpidana dianggap oleh negara sudah mengganggu hak orang lain,” paparnya.
Karenanya, ia berharap kepada pemerintah, agar marwah penegakan hukum di Indonesia dijaga kewibawaannya di mata asing, sehingga kedepan hukum tidak lagi menjadi bahan injakan asing. 
Sebelumnya, Sekjen PBB Ban Ki-moon menyatakan keberatan atas rencana Indonesia mengeksekusi mati 10 terpidana narkoba. Menurut dia, pelaksnaan eksekusi mati terhadap pelaku narkoba, tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum internasional, dimana ketentuan eksekusi mati hanya berlaku kepada kejahatan serius seperti mencabut banyak nyawa orang sekaligus. 
Selain itu, Presiden Prancis, Francois Hollande, mengancam pemerintah Indonesia. Jika ngotot tetap mengeksekusi Serge, Perancis mengancam akan menunda kerjasama yang telah dibahas antara Prancis dan Indonesia saat KTT G20 pada November 2014 lalu.
Meski demikian, nampaknya Pemerintah dibuat tak berdaya. Ini terlihat dari pernyataan  Wakil Presiden Jusu Kalla, yang memastikan eksekusi mati terhadap warga negara perancis ditunda. (Baca: Presiden Perancis Mengancam, Wapres Pastikan Tunda Eksekusi Mati Serge Areski).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penasihat Hukum Sutan Bhatoegana, Egi Sudjana mempertanyakan isi surat dakwaan yang dijerat kepada kliennya. Pasalnya, dalam dakwaan tersebut pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak merinci secara jelas aliran suap yang diduga dibagikan oleh Sutan.
Dia pun menjabarkan landasan hukum sebuah dakwaan yang dijerat kepada seorang tersangka. Menurutnya, jika dakwaan pihak lembaga antirasuah dirunut berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka bukan hanya Sutan yang bisa dijadikan tersangka.
“Anda harus mengerti Pasal 143 KUHAP, itu dakwaan harus cermat, lengkap, rinci, itu bunyi Pasal-nya demikian. KPK mendakwa pak Sutan dan kawan-kawan,” papar Egi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Senin (27/4).
“Pertanyaan seriusnya itu, dan kawan-kawan itu siapa? Kenapa nggak dirinci? Kenapa nggak jelas orangnya? Kenapa nggak dipanggil? Kenapa nggak dijadikan tersangka?,” sesalnya.
Diketahui, politisi Partai Demokrat itu didakwa telah menerima sejumlah suap sebesar 140 ribu USD dari mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Katrno. Uang tersebut diduga untuk “mengatur” jalannya Rapat Kerja dalam penetapan APBN-Perubahan milik Kementerian ESDM pada 2013 silam.
Uang sebesar 140 ribu USD itu dibagi ke dalam tiga rincian, yakni empat pimpinan Komisi VII masing-masing menerima sejumlah 7.500 USD, 43 anggota Komisi VII masing-masing menerima sejmlah 2.500 USD, serta Sekertariat Komisi VII sejumlah 2.500 USD.
Namun demikian, dalam surat dakwaannya, pihak KPK tidak menjabarkan secara jelas ke siapa saja, kapan dan dimana uang tersebut dibagikan oleh Sutan, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi VII DPR RI.
Lebih jauh menanggapi hal itu, lanjut Egi, jika dilihat dari waktu penetapan tersangka sampai pada tahap penuntutan, pihak KPK seharusnya dapat menjabarkan fakta-fakta yuridis terkait kasus yang menjerat kliennya.
“Jangan lupa, ini sudah satu tahun loh, dari bulan Mei 2014. Jadi ini kan kelambanan tersendiri yang harus dicatat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Medan, Aktual.co — Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Dadang Darmawan menilai pernyataan wapres Jusuf Kalla yang menyebut akan dilakukan penundaan eksekusi mati gembong Narkoba asal Prancis Serge Areski Atlaoui, harus diabaikan.
Sebab, lanjut Dadang, pernyataan Wapres itu bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya dari presiden Jokowi yang memastikan eksekusi akan dilakukan.
“Kalau begitu pernyataan wapres berarti beda pandangan, harusnya tidak dibenarkan, ketika Presiden mengeluarkan pernyatan. Jadi saya kira, kita harus mengabaikan pernyataan wapres ini karena tidak sesuai dengan semangat presiden. Wapres terlalu melampaui kewenangannya,” ujar Dadang kepada Aktual.co di Medan, Senin (27/4).
Menurut Dadang, apa yang sudah disampaikan Jaksa Agung dan dikuatkan presiden, bahwa negara-negara sahabat harus menghormati kedaulatan hukum Indonesia tidak perlu ditarik kembali.
“Apalagi hanya karena dasar adanya tekanan dan ancaman-ancaman baik dari Australi, Prancis, atau Brazil yang kemarin menghina duta besar kita. Pemerintah tak usah bergeming,” tukasnya.
Dikatakan Dadang, Indonesia harus tetap konsisten dalam penegakan hukumnya. Karena itu juga dilakukan oleh negara-negara lainnya.
“Didepan mata kita pada saat KAA, kedutaan kita dibom di Yaman, TKI kita dieksekusi mati di Arab Saudi. Kita tidak mencampuri, karena itu berlangsung di negara-masing-masing. Kenapa di negara kita tidak konsisten dan menerapkan hukum yang sama?,” tukas dosen sosial politik ini.
Soal adanya upaya pembelaan dari negara asal gembong Narkoba itu, menurut Dadang itu sesuatu yang wajar. Indonesia juga melakukan hal yang sama, ketika warga negaranya terancam hukuman mati di negara asing.
“Wajar saja ada upaya negara lain menyelamatkan warganya, kita juga termasuk demikian, kalau ada warga negara kita terancam, kita juga pasti membela,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: