Jakarta, Aktual.co — Presiden Zimbabwe, Robert Mogabe dalam pidatonya mengatakan bahwa Afrika akan terus bekerja sama dengan Asia, dalam sektor perdagangan dan ekonomi. Menurutnya, Afrika akan berinvestasi di Asia pada bidang transportasi, telekomunikasi, energi, infrastruktur, dan lainnya.

“Kami mengundang banyak negara untuk berinvestasi dan mentransfer teknologi dalam proyek industriliasi. Kita bisa memanfaatkan sumberdaya alam Afrika yang melimpah,” ujar Mogabe pada peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA) di Gedung Merdeka, Bandung, Jumat (24/4).

Menurutnya, saat ini Afrika memerlukan kerja sama dari negara-negara lainnya, khususnya Asia. Pasalnya, Afrika masih membangun akses integrasi yang lebih baik.

“Kami sedang memperbaiki akses intergrasi di negara kami, khususnya di bidang transportasi, energi, telekomunikasi dan infrastruktur. Kami harap ini menjadi kerja sama yang baik bagi kedua negara,” pungkasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan investasi PT Pusaka Benjina Resources (PBR), perusahaan yang diduga terlibat perbudakan di Benjina, Maluku, berasal dari British Virgin Island.

“Kalau di kami, tercatatnya penanaman modal asing (PMA) dari British Virgin Island, bukan dari Thailand,” kata Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis, dalam acara “Focus Group Discussion: One Door One Stop Permit Policy for Indonesia’s Future Oil and Gas Industry” di Jakarta, Kamis (23/4).

Menurut Azhar, perusahaan itu belum lama menanamkan modal di Indonesia. BKPM mencatat, izin prinsip untuk perusahaan itu terbit pada 2011 sedangkan izin usaha perikanannya keluar pada 2013.Meski diminta untuk mencabut izin PBR atas dugaan pelanggaran administrasi dan perbudakan, Azhar mengatakan pihaknya tidak bisa begitu saja melakukannya.Pasalnya, pihaknya punya peran untuk mendorong investasi dan memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia.

“Tidak begitu mudahnya juga izin dicabut. Kalau apa-apa main cabut nanti orang takut mau investasi karena belum apa-apa langsung cabut,” katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebelumnya telah melayangkan surat rekomendasi pencabutan izin perusahaan perikanan PT PBR kepada BKPM.Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan tim KKP, PT PBR diduga melakukan pelanggaran tindak pidana perbudakan dan administratif.Pelanggaran administratif terindikasi dari adanya perbedaan jumlah kapal dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Atas pelanggaran tersebut, Menteri Susi telah mencabut izin-izin perusahaan tersebut.Di sisi lain, BKPM meminta KKP memberikan data-data pendukung untuk melengkapi surat rekomendasi pencabutan izin perusahaan. Selain itu BKPM juga menanti data penduduk dari Kementerian Ketenagakerjaan soal izin penggunaan tenaga kerja asing dan izin visa dari Kementerian Hukum dan HAM.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Enam maskapai sudah menyerahkan laporan keuangan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, kata Direktur Angkutan Udara Kemenhub Mohammad Alwi.

“Untuk maskapai penerbangan berjadwal ada enam dan tidak berjadwal sudah ada sembilan,” kata Alwi di Jakarta, Kamis (23/4).

Alwi menyebutkan enam maskapai penerbangan niaga berjadwal, ialah Garuda Indonesia, Citilink, Express Air, Sriwijaya Air, Nam Air dan AirAsia Indonesia.

“Sebagian yang lainnya masih dalam proses, termasuk Lion Air yang belum menyerahkan,” ungkapnya.

Namun, dia tidak merinci sembilan penerbangan tidak berjadwal yang telah menyerahkan laporan keuangan tesebut, beberapa di antaranya Travira Air, Indonesia Air Transport, Garuda Indonesia, Marta Buana Abadi, Air Maleo dan lainnya.Alwi mengatakan pihaknya akan memberikan peringatan kepada maskapai yang belum menyerahkan laporan keuangan, tetapi tidak sampai kepada pertimbangan pengajuan rute penerbangan.

“Umumnya pengajuan rute ‘kan tidak setiap hari, tiga bulan sekali. Jadi kalau masih dalam proses tidak bisa ‘diuber-uber’ (dikejar),” tukasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri No.18 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga, masing-masing maskapai, yang saat ini berjumlah 73 maskapai harus menyerahkan laporan keuangan paling lambat 30 April 2015.Jika dalam tenggat waktu tersebut, belum kunjung menyerahkan, maka akan dikenakan sanksi berupa pengumuman kepada publik melalui situs Kemenhub, yakni www.depbhub.go.id, denda administratif, pemberitahuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha angkutan udara.

Namun, Kementerian Perhubungan masih memberikan tolerasi kepada maskapai yang belum menyerahkan laporan keuangan, dengan syarat menyerahkan surat keterangan dari auditor resmi bahwa sedang dalam proses audit. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan waktu toleransi tersebut maksimal satu bulan.

“Kami akan toleransi bagi maskapai yang telah menyampaikan laporan keuangan. Tetapi toleransinya tidak sampai tahun depannya ya engga, misalnya, telat tiga minggu atau sebulan, namun kantor akuntannya yang harus kirim surat kepada Kemenhub,” katanya.

Jonan menegaskan bagi kantor akuntan publik yang tidak mengirimkan surat pengantar beserta jaminan waktu penuntasan proses audit laporan keuangan maskapai, pihaknya akan melaporkan auditor yang dimaksud ke komite kode etik kantor akuntan publik.Laporan keuangan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, perubahan ekuitas selama periode dan catatan atas laporan keuangan. Serta mesti dibuat mengacu pada format standar akuntansi keuangan dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Anung menambahkah mata uang dalam laporan keuangan adalah mata uang dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia.Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo mengatakan pihaknya telah menyerahkan laporan keuangan kepada Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

“Garuda ‘kan ‘public company’ (perusahaan terbuka) tinggal kita buka di situs kita di situ ada semua ‘statement’ Garuda dan Citilink dan itu ‘audited’,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh: