Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy meminta KPU tidak tunduk pada tekanan Komisi II DPR dalam memutuskan kepengurusan partai yang berhak mengusung calon kepala daerah.
“Kami minta KPU untuk tetap berpegang teguh pada undang-undang dan tidak tunduk pada tekanan yang tak berdasar, kecuali kepentingan politik,” kata Romahurmuziy saat membuka Musyawah Wilayah PPP Sulawesi Utara di Manado, Senin (27/4).
Romi mengemukakan hal itu menanggapi rekomendasi Komisi II DPR kepada KPU dalam menyikapi dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP terkait Pilkada.
Komisi II merekomendasikan agar KPU mengacu pada hasil pengadilan terakhir dalam menentukan salah satu pihak yang berhak mengusung calon kepala daerah apabila tidak terjadi rekonsiliasi diantara pihak yang berkonflik dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Menurutnya, opsi ketiga rekomendasi itu sama sekali tidak berdasar, bahkan bertentangan dengan undang-undang, yakni UU Parpol, UU Pilkada, UU PTUN, maupun UU Administrasi Pemerintahan.
Bahkan, opsi ketiga itu sebagai ‘sebuah pertanyaan besar’. Bagaimana mungkin sebuah komisi di lembaga legislatif merekomendasikan sesuatu yang justru bertentangan dengan undang-undang.
“Rekomendasi ketiga ini tak mungkin dipakai karena bertentangan dengan undang-undang,” kata Romi.
Untuk kasus PPP, Romi mengatakan, Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya sudah benar secara prosedur dan berlaku sejak diterbitkan.
SK hanya bisa gugur apabila dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memberi kepastian hukum karena tidak mungkin dilakukan langkah hukum berikutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jelang Kongres Partai Demokrat ke III di Surabaya terus menjadi perhatian publik. Pasalnya, Demokrat diprediksi akan bernasib sama dengan Partai Golkar.
Hal itu menyusul adanya upaya kongres untuk menutup ruang demokrasi terhadap calon yang akan maju sebagai ketum.
Anggota DPD RI, I Gede Pasek Suardika mengingatkan agar pelaksanaan kongres berlangsung secara wajar, dan tak mengundang gerakan perlawanan.
“Saya memahami perkataan pak Marzuki Alie, sebaiknya DPP yang berkuasa sekarang buatlah situasi kongres yang dapat membangun perkawan, jadi buat yang wajar saja dan biasa saja. Tetapi kalau melakukan hal yang penuh rekayasa dan memaksakan ini itu, maka bukan perkawanan yang didapatkan, melainkan gerakan perlawanan,” ucap Pasek saat dihubungi, di Jakarta, Senin (27/4).
Oleh karena itu, dirinya sepakat dengan apa yang disampaikan mantan Ketua DPR RI itu, yang tidak menutup sinyal bahwa gerakan perlawanan dapat terjadi dalam bentuk apapun, termasuk kongres tandingan.
“Saya setuju dengan pak Marzuki Alie, kalau memaksakan diri dengan berbagai cara, akan terjadi pergerakan perlawanan. Yang wajar saja, pertandingan itu dimanapun wajar saja.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang