Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati mendesak agar aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggara acara ‘Splash after Class’ atau acara bikini yang menonjolkan sikap hedonisme, pornografi dan asusila terhadap generasi muda.
“Acara tersebut jelas menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan penyimpangan hukum,” kata Reni dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.co, di Jakarta, Jumat (24/4).
Selain itu, politikus PPP ini juga mendesak agar sejumlah sekolah menengah atas (SMA) untuk memberikan klarifikasinya terkait nama yang dicantumkan dalam banner acara tersebut.
“Apakah sekolah tersebut benar-benar terlibat atau sekadar namanya dicatut. Bila nama sekolah dicatut dengan tujuan komersil, saya mendorong pihak sekolah melakukan gugatan hukum terhadap penyelenggara acara tersebut,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pasca disahkanya Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR RI, muncul wacana pembentukan Komite Etik (KE) lembaga antirasuah. Meski baru wacana, namun banyak kalangan langsung merespon, termasuk orang-orang yang pernah duduk di kursi pimpinan KPK.
Mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua berpendapat, anggota KE KPK harus mempunyai kualitas yang lebih baik dari seorang pimpinan. Karena kalau tidak, harus ada mekanisme mengenai pengawasan terhadap KE KPK.
Ia mengatakan, jangan sampai nantinya KE KPK malah bernasib sama dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), saat meloloskan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) menjadi calon Kapolri.
“Kalau KE dianggap sebagai Kompolnas, Komisi Kejaksaan atau badan seumpama itu, menurut saya mubazir. Sebab, kasus BG menunjukkan kelemahan Kompolnas. Akhirnya, harus ada mekanisme yang mengawasi Komite Etik agar tidak melakukan blunder sebagimana dibuat Kompolnas atau Komisi Kejaksaan,” ujar dia, ketika berbincang dengan wartawan, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/4).
Dia pun menyarankan, agar KE KPK dibentuk secara permanen yang dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang langsung dibentuk Presiden sebagai Kepala Negara, bukan Kepala Pemerintahan. Jikalau hal itu dilakukan, lanjut Abdullah, harus ada kebijakan baru mengenai pemilihan komisioner lembaga antirasuah.
“Kualitas anggota KE ini harus lebih tinggi, minimal sederajat dengan pimpinan KPK. Dalam kontek ini, pimpinan KPK tidak lagi dipilih DPR RI, tetapi final di Pansel. DPR hanya menetapkan, menerima atau menolak pilihan Pansel,” pungkasnya.
Seperti diketahui, setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disetujui Komisi III DPR RI, muncul wacana untuk membentuk Komite Etik (KE) KPK secara permanen.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan bahwa dari kegiatan Konfrensi Parlemen Asia Afrika yang diselenggarakan selama satu hari menyepakati kerjasama dalam penguatan di setiap sektor.
Selaku tuan rumah, pihaknya mengatakan sebanyak 31 negara bersepakat  mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina.
“Kami menegaskan memberikan dukungan penuh kepada seluruh rakyat Palestina dalam perjuangannya (untuk kemerdekaan) dan menyambut hasil PBB tahun 2012 yang memberikan status non anggota kepada Palestina sebagai bentuk pengakuan negara tersebut,” kata Novanto saat membacakan Deklarasi Parlemen Asia-Afrika, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/4).
Menurut dia, dalam deklarasi Parlemen Asia-Afrika itu juga menegaskan mencoba menghentikan konflik antara Israel dan Palestina yang tertuang dalam ‘New Asian-African Strategic Partneship’ (NAASP) itu disepakati.
“Dimana membuat Palestina hidup berdampingan secara damai dan aman bersama para negara tetangganya. Dalam rangka itu tertuang dalam NAASP,” paparnya.
Selain itu, sambung dia, Deklarasi itu juga meminta agar pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh tahanan Palestina yang ditahan.
“Dan anggota Parlemen( Asia-Afrika) memastikan pelepasan tahanan tersebut tanpa adanya pengadilan,” tukas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang