Jakarta, Aktual.co — Rasa nasionalisme bangsa Indonesia perlu di-reminder lagi dengan adanya serangan global yang sangat deras. Dengan demikian Prof Sri Edi Swasono kembali mengingatkan tentang kaidah penuntun nasionalisme Indonesia.
Ada beberapa kaidah yang disampaikan Sri Edi Swasono, yakni pertama pembangunan Indonesia bukan sekedar pembangunan ‘di’ Indonesia. “Kita bukan penonton, kita harus raih pengalaman membangun,” jelasnya.
Adapun kaidah kedua, Kita adalah tuan di negeri sendiri bukan “koelie Inlander” yang minder.
“Ketiga yakni Kita mengutamakan kepentingan nasional tanpa abaikan sebisanya tanggungjawab global,” paparnya.
Keempat, lanjutnya, Kita tidak anti asing, namun ekonomi asing tidak boleh mendominasi ekonomi nasional. Sedangkan kelima adalah kita friendly nation dan menyukai kerjasama dengan mancanegara manapun. Tetapi, perlu ditegaskan kerjasama dengan mancanegara bukan ajang mengorbankan kedaulatan nasional.
“Daulat rakyat adalah doktrin nasional, yang tidak boleh digusur oleh daulat pasar serta politik luar negeri kita bebas aktif,” demikian Sri Edi Swasono.

Artikel ini ditulis oleh:

Makasar, Aktual.co — Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr Aswar Hasan menyatakan jika pernyataan Jokowi pada saat pidato Konferensi Asia Afrika (KAA) sangat inkonsistensi dan terkesan hanya ingin melakukan pencitraan ke publik.
“Keinginan untuk tidak tergantung pada bank dunia, IMF dan ADB sangat bertentangan dengan kebijakannya yang justru meminta tambahan utang ke lembaga tersebut beberapa waktu yang lalu,” ujar Aswar Hasan kepada Aktual.co, Senin (24/4).
Aswar Hasan menuturkan, jika kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini semakin tergerus dan menuai banyak kritikan disebabkan Jokowi mulai menunjukkan ketidakkonsitensinya pada saat kampanye jelang Pilpres tahun lalu.
“Kondisi ini tentu berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut dosen komunikasi politik Unhas ini, semestinya Jokowi benar-benar menunjukkan keberaniannya menolak bantuan dari lembaga donatur tersebut. Jika tidak tentu publik semakin tidak percaya lagi terhadap kepemimpinan Jokowi.
Apalagi, lanjut Aswar Hasan, seringkali Jokowi dengan para bawahannya miskomunikasi dalam pengambilan kebijakan yang sangat strategis.”Ini tentu makin memperparah roda pemerintahan,”. Ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi dalam pidatonya di KAA beberapa waktu yang lalu menyatakan ingin lepas dan menggugat keberadaan Bank Dunia dan lembaga keuangan IMF.

Artikel ini ditulis oleh:

Makasar, Aktual.co — Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), kembali melayangkan panggilan terhadap Abraham Samad sebagai tersangka kasus penerbitan KK dan KTP, Feriyani Lim saat mengurus perpanjangan paspor di Makassar 2007 lalu.
Atas pemanggilan itu, Samad yang merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif siap menghadiri panggilan itu.
“Insya Allah beliau akan datang. Ia sangat koperatif,” ujar koordinator advokasi Abraham di Makassar, Adnan Buyung Azis, Senin(27/4).
Adnan mengatakan, padahal tim hukum menginginkan Samad diperiksa Kamis nanti. Namun penyidik sudah terlebih dulu menentukan jadwalnya. “Jadi untuk sementara tidak ada masalah,” ungkapnya.
Samad kembali dipanggil untuk dimintai keterangan dalam dugaan kasus pemalsuan administrasi kependudukan. Samad diduga turut membantu tersangka utama, Feriyani Lim, yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa bulan yang lalu.
Samad diduga membantu proses penerbitan KK dan KTP Feriyani Lim saat mengurus perpanjangan paspor di Makassar 2007 lalu.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulselbar, Komisaris Besar Joko Hartanto berharap pemeriksaan terhadap Abraham bisa berjalan dengan lancar dan yang bersangkutan bisa kooperatif.
“Surat pemanggilan sudah kami layangkan pada Kamis pekan lalu,” ujarnya.
Dalam kasus ini, Samad sempat menjalani pemeriksaan di ruang Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulselbar pada Selasa, 24 Februari lalu. Namun kala itu pemeriksaan dihentikan lantaran Abraham Samad mengeluh sakit maag. 
Padahal pemeriksaan baru berjalan sebanyak 15 menit dan belum ada pertanyaan yang masuk substansi penyidikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam terus berupaya melakukan mediasi dari konflik PSSI dan Menpora akhir-akhir ini.
Salah satu upayanya yakni melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa stakeholder sepak bola Indonesia untuk mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya.
“Saya melakukan upaya investigasi guna mengetahui permasalahan sebenarnya,” ujar Ridwan Hisjam kepada Aktual.co, Senin (27/4).
Dalam pendalaman investigasi itu, Ridwan menemukan bahwa kisruh antara PSSI dan Menpora adalah dampak dari konflik politik masa lalu antara Menpora dan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattaliti.
“Kisruh ini diawali karena konflik dualisme Persebaya. Dan Menpora Imam Nahrawi mempunyai janji politik agar menyelesaikan kisruh ini dengan memasukan kembali Persebaya yang dikomandoi Saleh Ismail Mukadar dan Gholid Ghoromah masuk ke Liga Super,” ucapnya.
Dan, sambungnya, hal itu ditengarai dengan tindakan BOPI melakukan banned terhadap Persebaya dibawah PT Mitar Inti Berlian dan Arema agar tak mengikuti kompetisi liga super musim ini.
“Kisruh di internal Arema sudah selesai. Tinggal Persebaya dan itu yang diharapkan Menpora untuk penuhi janji politiknya,” sergahnya.
Seperti diketahui, pada Oktober 2014 silam, pasca pelantikan Menteri Kabinet Kerja, Imam langsung melontarkan wacana agar Persebaya 1927 bisa kembali pentas di ISL musim 2015. Menurutnya, Persebaya 1927 berhak mengikuti kompetisi sepakbola kasta tertinggi di Indonesia itu, lantaran klub tersebut bukan terdegradasi, melainkan karena membelot ke Indonesia Premier League (IPL), saat terjadi dualisme liga pada 2010.
“Saya memastikan akan memberikan izin kepada Persebaya 1927 kembali pentas di ISL musim ini (2015). Klub ini tidak terdegradasi hanya saja membelot ke IPL,” tegas Imam saat konfrensi pers di salah satu tv swasta, Jumat (31/10).

Artikel ini ditulis oleh: