Jakarta, Aktual.co —  Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Padang mengadakan, pelatihan jurnalistik, pada Minggu (26/4) kemarin, di Ruang Seminar Gedung F, Kampus Unand, Limaumanis.
Tampil sebagai narasumber Idham Afandi, S.T (Trainer), Burhannizain Fitra (Fotografer & Jurnalis, red) dan Muhammad Subhan (Penulis dan Pegiat Forum Aktif Menulis Indonesia).

Ketua Panitia Pelatihan Jurnalistik, Subnanda Enriko, mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar kepada Mahasiswa, khususnya Fakultas Teknologi Informasi di bidang jurnalistik.

“Selain peserta, pelatihan ini juga dihadiri oleh Gubernur BEM Keluarga Besar Mahasiswa FTI Unand,” ujar Subnanda Enriko, yang didampingi pengurus BEM FTI, Annisa.

Masing-masing narasumber menyampaikan materi “Publik Speaking”, “Foto Jurnalistik”, “Menulis dan Menyunting Berita”.
Pegiat Forum Aktif Menulis (FAM) Indonesia, Muhammad Subhan mengatakan, bahwa peluang bekerja di media massa terbuka lebar bagi lulusan-lulusan Perguruan Tinggi.

Memiliki kemampuan dasar menulis dan menyunting berita akan memudahkan calon Wartawan bekerja di perusahaan pers yang diinginkan.

“Dunia pers itu kompetitif. Jadi, yang mahir menulis yang akan dengan mudah memasuki dunia paling asyik dan menyenangkan itu,” ujar Muhammad Subhan.

Kata Muhammad, yang dimaksud asyik dan menyenangkan adalah setiap hari seorang pewarta akan menemukan hal-hal baru, orang-orang baru yang menjadi narasumber, hingga kunjungan ke daerah-daerah baru yang jarang didatangi.

“Selain itu, tentu juga banyak tantangan, di antaranya dibutuhkan mental yang kuat, ketekunan dan kesabaran menembus objek-objek berita,” tambah Muhammad Subhan, yang pernah menjadi jurnalis di sejumlah koran terbitan Padang.

Salah seorang peserta, Surya, menyatakan antusiasnya mengikuti pelatihan tersebut karena memberikan banyak manfaat.

“Saya semakin memahami bagaimana kerja seorang wartawan,” katanya.

Peserta lainnya, Miftahul Jannah menyampaikan, terima kasih kepada panitia yang mengangkat acara itu karena materi-materi yang disampaikan narasumber menambah soft skill yang dimilikinya.

“Semoga acara serupa dapat diadakan lagi di lain waktu,” harapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Denpasar, Aktual.co — Civitas Akademika Unuversitas Udayana (Unud) turun ke jalan. Mereka menggelar aksi unjukrasa menyoal sengketa lahan antara Unud dengan warga sekitar di Kampus Jimbaran, Kabupaten Badung.
Ribuan mahasiswa, dosen dan karyawan Unud turun ke jalan untuk memprotes rencana eksekusi, lantaran warga memenangkan gugatannya.
Mereka menggelar aksi long march dari Kampus Unud Sudirman menuju Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang berjarak sekitar 1 kilometer. Tak pelak, lima ribu massa yang berjalan kaki melawan arus itu membuat kemacetan panjang di simpang Sudirman.
Tak hanya itu, ribuan massa yang dipimpin langsung oleh Rektor Unud, Prof Ketut Suastika.
Tak muat memenuhi areal PN Sudirman juga meluber ke jalan raya. Polisi terpaksa menutup arus lalu lintas di depan PN Denpasar. Jumlah massa yang membludak membuat kemacetan di Jalan Yos Sudarso-Sudirman.
Aksi mereka dikawal ketat aparat kepolisian. Polisi menyiagakan water canon di lokasi. Pasukan Dalmas dan PHH juga bersiaga di depan pintu gerbang PN Denpasar.
Menurut Rektor Unud, Prof Ketut Suastika, pada gugatan di PN Denpasar, Universitas Udayana dimenangkan. “Namun di tingkat MA permohonan pemohon yakni I Wayan Kepradinata dikabulkan. Unud dikalahkan,” katanya, Senin (27/4).
Namun, katanya, hakim MA mengabulkan permohonan pemohon yang hanya berbekal fotocopy belaka. Ia pun meminta agar eksekusi lahan tersebut ditangguhkan dan ditunda. Ada beberapa alasan, katanya. Pertama, obyek tanah sengketa telah dilakukan pembebasan pada tahun 1982. “Sehingga tanah tersebut telah dikuasai dan menjadi tanah negara. Saat dibebaskan tak ada pihak yang berkeberatan,” jelas Suastika. “Ada cacat dan kekeliruan hukum. Harap ditunda dan ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya,” demikian Suastika

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mempertayakan sikap para tokoh politik yang mendadak berprikemanusian terhadap terpidana mati Mary Jane dalam kasus narkotika.
Menurut dia, kenapa tidak ada para tokoh politik bersikap sama terhadap kasus yang menimpa tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri.
“Para tokoh politik yang mendadak berprikemanusiaan itu lupa bahwa selama belasan tahun mereka tidak pernah bicara kemanusiaan saat TKI di setrika wajahnya di negara tetangga, diperkosa atau pulang dalam kantung mayat dengan organ tubuh yang hilang entah kemana,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya yang diterima awak media, di Jakarta, Senin (27/4).
Apakah tiba-tiba mereka menjadi berperikemanusiaan karena mukjizat Tuhan atau karena takut pada ancaman Prancis atau mungkin ukuran kemanusiaan mereka diputuskan oleh Prancis.
Mary Jane serupa dengan Wati, Rani, Siti dan banyak tenaga kerja wanita yang juga korban Human Traficking. Tidak salah membela Mary Jane tapi tentu kita lebih wajib membela Wati, Rani, Siti dan ratusan ribu TKW yang jadi ibu dari jutaan anak Indonesia.
“Membela Mary Jane adalah tugas kemanusiaan yang lahir dari hati bukan krn ancaman negara lain, Membela mary Jane adalah tugas mulia yang sama mulianya dengan mengungkap pembantaian tahun 65, puluhan nyawa yang hilang di Tanjung Priok 84, 13 aktivis yang diculik, serta tentunya 18 mahasiswa yang gugur di Trisakti, Semanggi, Jogja, Lampung dan Palembang,” pungkas dia.
Anggota Komisi II DPR RI ini pun menilai aneh Sekjen PBB. Sebab, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ikut-ikutan mengecam hukuman Mati Mary Jane, kecaman itu keluar empat hari setelah Jokowi di KAA mengkritik PBB yang diam dalam banyak aksi kekerasan oleh negara Eropa.
“Anehnya bagai skenario, kecaman PBB itu saling sahut dengan Perancis dan para tokoh politik kita. Situasi yang 100% mirip serangan terhadap Soekarno setelah ia pidato “Amerika kita setrika, Inggris kita Linggis,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi mengaku tak mengetahui adanya anggaran untuk membangun gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat.  Presiden pun meminta wartawan untuk menanyakan ke Ketua DPR.
“Kalau kegiatan menteri tanya ke menteri, kalau dewan tanyakan ke ketua dewan. Saya ndak hapal,” kata dia sebelum bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/4). 
Perlu diketahui, rencana pembangunan gedung baru diketahui setelah Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4).
Presiden Joko Widodo tak setuju dengan rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo memperkirakan bantuan Indonesia untuk bencana gempa bumi di Nepal bisa masuk dalam waktu 3-4 hari.
“Saya tegaskan Indonesia siap membantu (Nepal), masih dalam proses pembicaraan karena bandaranya belum bisa dipakai, 3 atau 4 hari (mungkin) bisa masuk,” kata Presiden usai menghadiri Jamuan Makan (Gala Dinner) KTT ke-26 ASEAN di Kualalumpur, Minggu (26/4) malam.
Presiden mengungkapkan bahwa pihaknya masih membicarakan apakah bantuan ini masuk melalui India atau langsung ke Nepal. “(Yang ini) masih dibicarakan,” ungkapnya.
Presiden Joko Widodo juga mengatakan Indonesia tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga akan mengirimkan tim SAR dan tim medis.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan koordinasi internal terkait pengiriman bantuan bencana gempa yang memakan ribuan korban di Nepal ini.
“Besok akan ada pembahasan detail apa yang akan kita bantu untuk Nepal seperti yang disampaikan bapak Presiden,” kata Retno di tempat yang sama.
Menlu mengatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan tim SAR, tim medis serta kebutuhan pokok yang diperlukan Nepal saat ini.
“Termasuk makanan siap saji, mungkin kalau lancar, airport-nya sudah bisa digunakan dan sebagainya dalam hitungan 3-4 hari kita berangkat,” katanya.
Retno juga mengungkapkan bahwa warga negara Indonesia yang berada di Nepal saat kejadian gempa sebanyak 49 orang, dimana 18 orang memang tinggal di Nepal dan sisanya (31 orang) sedang melakukan kunjungan).
“Dari 18 WNI yang menetap di sana, sembilan orang sudah bisa dihubungi dan sembilan lainnya belum bisa dikontak,” ungkapnya.
Sementara untuk 31 WNI yang sedang melakukan kunjungan, kata Retno, baru 10 orang yang bisa dihubungi dan sisanya belum bisa dikontak.
“Kami terus berupaya untuk mencoba menghubungi mereka, namun memang karena komunikasi yang masih sulit karena terpengaruh gempa sehingga komunikasi masih lamban,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo tak setuju dengan rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. 
Setahu Yudi, Presiden Joko Widodo hanya setuju untuk pembuatan laboratorium dan museum di gedung DPR yang sudah ada.
“Seingat saya yang disetujui adalah pembangungan museum, laboratorium. Tidak ada persetujuan pembangunan gedung baru,” kata Yuddy saat dijumpai di Bandara Halim Perdana Kusuma, Minggu (26/4). 
Dia mengaku tak tahu persis darimana awalnya adanya persetujuan pembangunan gedung baru tersebut. “Saya kira bisa ditanyakan ke Ketua DPR,” lanjut Yuddy.
Politisi Partai Hanura menjelaskan pemerintah masih tetap berpegang pada moratorium pembangunan gedung pemerintahan. Sehingga, tidak ada pembangunan gedung pemerintah selama moratorium itu masih berlaku.

Artikel ini ditulis oleh: