Jakarta, Aktual.co — Setelah mendapat tekanan dari Prancis, Australia bahkan Sekjen PBB Ban Ki Moon, akhirnya satu terpidana yang akan dieksekusi gelombang kedua “lolos”. 
Hal itu ditengarai oleh Kejaksaan Agung terpaksa menangguhkan eksekusi terpidana mati asal Prancis Serge Areski Atlaoui. 
Adapun alasan dari institusi penegak hukum yang dipimpin oleh Prasetyo ini yakni  Serge Areski Atlaoui tengah mengajukan PTUN terhadap keputusan presiden. 
“Jika kelak putusan ditolak, seperti dalam kasus duo Bali Nine yang mengajukan perlawanan di PTUN. Maka Serge akan dieksekusi,” demikian alasan yang disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung Tony Tribagus Spontana, beberapa saat lalu, Senin (27/4).
Perlu diketahui, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak perlu khawatir terhadap intervensi Presiden Perancis yang meminta Indonesia menghentikan penerapan hukuman mati. Menurut Fadli, imbauan Presiden Perancis adalah hal yang wajar. 
“Intervensi itu hal biasa karena ini menyangkut nyawa seseorang. Tentu pertimbangan Presiden diperlukan,” kata Fadli, di Kompleks Parlemen, beberapa waktu lalu. 
Fadli mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba mendapatkan dukungan dari publik. Dampak atas peredaran narkoba, kata Fadli, jauh lebih besar daripada menghentikan eksekusi tersebut. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, memenuhi penggilan penyidik Bareskrim Polri untuk digarap sebagai tersangka, terkait kasus dugaan korupsi payment gateway di Kementian Hukum dan HAM 2014.
Denny tiba di gedung Bareskrim sekitar pukul 10.30 Wib, didamping sejumlah tim kuasa hukumnya. Dengan mengenakan batik bercorak garis-garis hitam, Denny langsung masuk k loby Bareskrim. 
Dia mengaku datang memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
“‎saya datang untuk pemeriksaan lanjutan, nanti setelah diperiksa ya (memberikan keterangan),” kata Denny di Bareskrim Mabes Polri, Senin (27/4).
Seperti diketahui, Denny diperiksa ‎sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap program pembayaran paspor secara elektronik di Kemenkumham.
Penyelidikan Polri terhadap kasus Payment Gateway sendiri bermula dari laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Desember 2014. Kemudian pada 10 Februari 2015, Bareskrim Polri menerima laporan Andi Syamsul Bahri, atas dugaan keterlibatan Denny Indrayana dalam kasus korupsi ketika masih menjabat sebagai Wamenkumham.
Polri sejauh ini telah memeriksa 21 saksi dalam penyidikan kasus tersebut, termasuk di antaranya mantan Menkumham Amir Syamsuddin. Hingga saat ini, baru Denny yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, mengagendakan pemeriksaan terhadap dua anggota DPRD DKI Jakarta, terkait dugaan korupsi proyek pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS), di Pemerintah Provinsi DKI tahun 2014. 
Kedua anggota dewan yang rencananya digarap penyidik yakni Abraham Lunggana alias Lulung dan Fahmi Zulfikar, Senin (27/4).
“Haji Lulung dan Fahmi kita periksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi UPS,” ujar Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Akhmad Wiyagus, Senin (27/4) pagi.
Namun, setelah mendapatkan informasi dari penyidik, lanjut Wiyagus, kedua anggota legislatif tersebut tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan dalam agenda pemeriksaan perdananya itu. Menurut penyidik, keduanya tengah menghadiri acara yang telah dijadwalkan sebelumnya.
“Menurut penyidik, mereka tidak bisa hadir karena ada acara penting yang tidak mungkin ditinggal,” ujar Wijagus.
Kendati demikian, anak buah Komjen Budi Waseso itu akan memanggil ulang politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut. Soal waktu pemanggilan ulang, belum ditentukan oleh penyidik.
Untuk diketahui, Haji Lulung saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta. Ketika tahun 2014, tahun di mana tindak pidana korupsi melalui pengadaan UPS diduga terjadi, Lulung menjadi Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, komisi yang membidangi pendidikan.
Sementara, Fahmi saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta. Ketika tahun anggaran 2014, Fahmi menjabat sebagai anggota Komisi E di mana Lulung menjadi pimpinannya.
Dalam perkara itu sendiri, Polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman. Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Sedangkan Zaenal Soleman saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Atas perbuatannya, tersangka Zainal dan Alex dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 51 ayat (1) ke 1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby