Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan hasil survei yang dilakukannya menyebutkan 86 persen rakyat Indonesia mendukung langkah Presiden Joko Widodo menghukum mati pengedar narkoba.
“Bagi mereka yang setuju, alasan yang banyak diungkap adalah narkoba merusak generasi muda (60,8 persen) dan dapat menyebabkan efek jera (23,7 persen),” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Senin (27/4).
Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengeluarkan surat perintah untuk eksekusi mati terhadap 10 terpidana mati gelombang kedua.
Walau ada penolakan, namun mayoritas rakyat Indonesia atau sebanyak 86 persen ternyata mendukung langkah Presiden Joko Widodo menghukum mati pengedar narkoba.
Mereka beralasan, narkoba telah merusak generasi muda bangsa dan sebagai cara untuk membuat efek jera.
Menurut hasil survei nasional Indo Barometer yang diselenggarakan pada tanggal 15-25 Maret 2015, mayoritas publik Indonesia atau sekitar 84,1 persen menyatakan setuju dengan hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba.
Sedangkan publik yang tidak setuju, alasan yang banyak diungkap adalah masih ada jenis hukuman lain yang lebih manusiawi (36,2 persen) dan hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia (28,4 persen).
Qodari, menambahkan, sebagian besar atau sekitar 84,6 persen masyarakat Indonesia mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Sedangkan yang tidak mendukung hanya 10,3 persen.
“Mayoritas publik (86,3 persen) menyatakan Presiden Jokowi sebaiknya tetap melanjutkan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba, meski negara lain akan memutuskan hubungan diplomatik dan menghentikan kerja sama ekonomi dengan Indonesia,” katanya.
Qodari mengatakan, publik juga berpendapat bahwa selain terhadap para pengedar narkoba, hukuman mati juga diterapkan pada jenis kejahatan lain, seperti koruptor (50,3 persen), pembunuhan (16,3 persen) dan kejahatan seksual (4,2 persen).
Sementara dukungan hukuman mati untuk terorisme hanya 2,3 persen, katanya.
Data menyebutkan, sepuluh terpidana mati itu adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (warga negara Australia), Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina), Serge Areski Atlaoui (Prancis), Martin Anderson (Ghana), Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badarudin (WNI), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), Rodrigo Gularte (Brasil), Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria), Okwudili Oyatanze (Nigeria).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan hasil survei yang dilakukannya menyebutkan 86 persen rakyat Indonesia mendukung langkah Presiden Joko Widodo menghukum mati pengedar narkoba.
“Bagi mereka yang setuju, alasan yang banyak diungkap adalah narkoba merusak generasi muda (60,8 persen) dan dapat menyebabkan efek jera (23,7 persen),” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Senin (27/4).
Menurut hasil survei nasional Indo Barometer yang diselenggarakan pada tanggal 15-25 Maret 2015, mayoritas publik Indonesia atau sekitar 84,1 persen menyatakan setuju dengan hukuman mati yang diberlakukan kepada pengedar narkoba.
Sedangkan publik yang tidak setuju, alasan yang banyak diungkap adalah masih ada jenis hukuman lain yang lebih manusiawi (36,2 persen) dan hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia (28,4 persen).
Qodari, menambahkan, sebagian besar atau sekitar 84,6 persen masyarakat Indonesia mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Sedangkan yang tidak mendukung hanya 10,3 persen.
“Mayoritas publik (86,3 persen) menyatakan Presiden Jokowi sebaiknya tetap melanjutkan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba, meski negara lain akan memutuskan hubungan diplomatik dan menghentikan kerja sama ekonomi dengan Indonesia,” katanya.
Publik juga berpendapat bahwa selain terhadap para pengedar narkoba, hukuman mati juga diterapkan pada jenis kejahatan lain, seperti koruptor (50,3 persen), pembunuhan (16,3 persen) dan kejahatan seksual (4,2 persen).
Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengeluarkan surat perintah untuk eksekusi mati terhadap 10 terpidana mati gelombang kedua.
Walau ada penolakan, namun mayoritas rakyat Indonesia atau sebanyak 86 persen ternyata mendukung langkah Presiden Joko Widodo menghukum mati pengedar narkoba.
Mereka beralasan, narkoba telah merusak generasi muda bangsa dan sebagai cara untuk membuat efek jera.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengatakan jika seharusnya pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan pendekatan kenegaraan pada pemerintah Prancis dengan memberikan informasi secara utuh terkait eksekusi terhadap warganya Serge Areski Atlaoui.
Hal itu menyusul ancaman yang dikeluarkan Prancis untuk memutus hubungan diplomatik dengan Indonesia.
“Pendekatan secara kenegaraan itu perlu untuk menjaga, selama ini barangkali informasi belum secara menyeluruh, barangkali sekarang ini informasi betul-betul ditumpahkan sehingga negara bersangkutan sangat mengerti pemasalahan ini,” ucap Agus kepada wartawan, di Gedung DPR Senayan, Senin (27/4).
Politikus Partai Demokrat ini, yang perlu dipahami Perancis adalah bahwa hukuman mati di Indonesia telah ada standing (dasar) hukum. 
“Namun tentunya pembicaraan secara lebih dekat juga bisa dilaksanakan supaya menjaga kedua belah negara ini betul-betul tahu dalam posisi 100 persen. Kalau sudah disampaikan secara persis pada negara bersangkutan tentunya bisa ngerti permasalahan ini,” ujar dia.
Kendati demikian, sambung dia, dirinya belum mengetahui apakah pemerintah menangguhkan eksekusi terhadap Serge, terdakwa kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang itu.
“Yang saya tahu bahwa keputusan resmi itu belum, apakah ada yang tidak jadi dieksekusi, apakah jadi dieksekusi,” tandas Wakil Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan sebesar satu juta dolar AS untuk Nepal yang mengalami bencana alam gempa bumi 7,8 skala richter pada Sabtu (25/4).
“Dalam rangka membantu Nepal kita akan Mengirim Tim SAR dan juga membantu satu juta dolar AS,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Jakarta, Senin (27/4).
JK menyebutkan, bantuan tersebut akan segera dikirimkan ke negara yang terletak di Asia Selatan itu.
Akibat gempa bumi dangkal tersebut dilaporkan lebih dari 2.000 orang meninggal dunia dan masih banyak yang belum diketahui keberadaannya.
Kementerian Luar Negeri RI terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KBRI Dhaka, Konsul Kehormatan RI di Kathmandu, serta berbagai pihak terkait informasi sehubungan WNI di Nepal.
Saat ini ada sekitar 34 WNI yang sedang berada di Nepal, terdiri dari 18 orang yang menetap dan sekitar 16 WNI yang tercatat sedang melakukan kunjungan baik sebagai turis maupun kegiatan resmi.
Dari jumlah tersebut, sekitar 17 orang telah berhasil dihubungi dan dalam keadaan baik. Situasi yang saat ini terjadi di Nepal menyebabkan jaringan komunikasi tidak stabil dan sulit untuk melakukan kontak.
Bagi masyarakat yang memiliki keluarga atau teman yang berada di Nepal diminta dapat menyampaikan informasi kepada Hernawan Bagaskoro Abid dari Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri, melalui nomor telepon (021) 3813186 atau +6281284794696.

Artikel ini ditulis oleh: