Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
14 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 36474

Tokoh Baduy: Hukum Harus Ditegakkan Seadil-Adilnya

Jakarta, Aktual.co — Tetua Masyarakat Baduy Daenah mengatakan penegakan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Kita berharap penegakan hukum ditegakkan seadil-adilnya,” kata Daenah di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Minggu (26/4).

Selama ini, penegakan hukum pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup baik dengan melaksanakan eksekusi hukuman mati bagi gembong narkoba. Untuk itu, pemerintah diminta tidak gentar menghadapi intervensi dari luar negeri, terkait akan dilaksanakan hukuman mati tahap kedua bagi warga Australia dan Perancis. Perbuatan narkoba tersebut dapat menghancurkan masa depan bangsa sehingga patut dilakukan hukuman mati.

“Kami sebagai masyarakat adat tentu mendukung hukuman mati itu,” katanya.

Ia mengatakan penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesalahan. Pada prinsipnya hukuman itu untuk menciptakan keamanan dan rasa keadilan yang perlu ditegakkan. Masyarakat Baduy mendukung penegakan hukum di Tanah Air guna mewujudkan kemakmuran. Karena itu, pejabat pemerintah, politisi, pengusaha tidak melakukan tindakan melanggar hukum, seperti perbuatan korupsi. Sebab perbuatan korupsi itu dapat membuat rakyat sengsara dan bisa menimbulkan kemiskinan.

“Kami berharap aparat hukum tetap menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu karena Indonesia merupakan negara hukum,” katanya sambil berdiplomasi.

Ia menyebutkan, masyarakat Baduy hidup penuh kedamaian, kenyamanan dan keharmonisan dengan warga lainnya. Selain itu juga warga Baduy hingga kini belum ada tindakan melanggar hukum, diantaranya kejahatan maupun pencurian.

“Kami merasa nyaman hidup dan damai dengan menikmati hasil pertanian, karena penegakan hukum itu cukup baik sehingga tidak ditemukan lagi kerusakan hutan lindung,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kontras-KNTI Pinta Pemerintah Investigasi Saksi Kunci Benjina

Jakarta, Aktual.co — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak kepolisian serta pemerintah untuk melakukan investigasi mendalam terkait kematian Yoseph Sairlela, saksi kunci kasus Benjina.

“Kami menduga kematian Yoseph adalah upaya untuk mengaburkan penyelesaian kasus Benjina karena ini berkaitan erat dengan pertarungan bisnis ikan di Maluku,” ujar Koordinator Bidang Advokasi KontraS Haris Azhar dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (26/4).

Yoseph merupakan Koordinator Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dobo, Kepulauan Aru, yang ditemukan tewas di salah satu hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada 18 April 2015.

Kematiannya yang secara tiba-tiba diduga disebabkan karena ia mengetahui sejumlah praktik mafia yang terjadi pada sektor kelautan dan perikanan, terutama yang berkaitan dengan pengungkapan kasus perbudakan anak buah kapal asing oleh PT Pusaka Benjina Resouce (PBR) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku.

Sementara itu Ketua KNTI Riza Damanik menyatakan bahwa terungkapnya kasus Benjina ini merupakan wujud dari diabaikannya perlindungan dan penegakan hukum dalam kegiatan perikanan di pulau-pulau kecil.

“Sesungguhnya temuan terhadap perusahaan (PT PBR) sudah dimulai sejak 2009 tapi tidak pernah benar-benar ditindaklanjuti,” tuturnya.

Ia menyatakan bahwa setiap tahun PT Pusaka Benjina Resource selalu mendapatkan izin usaha baru yang mengisyaratkan ada keterlibatan aparat hukum dan pemerintah dalam praktik perbudakan itu.

Untuk itu KontraS dan KNTI mendesak Polri untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap peristiwa pembunuhan Yoseph guna mengungkap kejelasan dan hubungannya dalam tindak perbudakan serta perdagangan manusia di Benjina.

“Polisi juga perlu melakukan penelusuran lebih lanjut tentang status puluhan kapal lainnya berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010 yang menyebutkan sedikitnya terdapat 98 kapal ikan yang masih menggunakan anak buah kapal (ABK) asing melebihi 50 persen dari total keseluruhan ABK di atas kapal ikan, termasuk PT PBR,” ujar Riza.

Selain itu, kepolisian bekerja sama dengan Komnas HAM juga perlu menindaklanjuti sejumlah laporan lain terkait peristiwa pelanggaran HAM dalam kegiatan eksploitasi sumber daya laut di Indonesia sebagaimana peran dan fungsinya yang diamanatkan dalam Pasal 76 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kematian Yoseph juga menuntut kerja keras dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap sejumlah saksi dalam kasus Benjina maupun dalam praktik ilegal eksploitasi sumber daya laut lainnya sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebelumnya pada Kamis (23/4) Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Musyafak memastikan penyebab kematian Yoseph Sairlela adalah karena sakit.

“Ditemukan emboli di dalam jantung korban. Emboli itu sejenis zat atau otak kolesterol yang menutupi pembuluh darah,” katanya.

Akibat emboli itu, ujarnya, Yoseph mengalami penyumbatan pada pembuluh darah kecil dan besar sehingga terjadi gangguan pada jantung.

Musyafak juga menyatakan tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh Yoseph berdasarkan hasil autopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat.

Yoseph merupakan salah satu dari delapan saksi kunci terkait dugaan tindak pidana perbudakan anak buah kapal asal Myanmar di Benjina Kepulauan Aru Maluku.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Gerindra Mulai Usung Beberapa Kandidat Pilkada 2017

Jakarta, Aktual.co — Rapat pimpinan daerah (Rapimda) DPD Partai Gerindra DKI Jakarta hari ini membicarakan sejumlah kader Partai Gerindra yang bakal diusung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2017 mendatang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun sejumlah nama-nama itu adalah Mohammad Taufik Ketua DPD partai Gerindra DKI Jakarta, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Abdul Ghoni, Ketua Komisi D DPRD Jakarta M Sanusi dan Anggota Komisi B DPRD Jakarta Prabowo Soenirman.

Mendengar desas-desus tersebut aktual pun berhasil mengkonfirmasi kepada beberapa nama diatas seperti Prabowo Soenirman dan Abdul Ghoni.

Prabowo sapaan akrab Prabowo Soenirman menyatakan hal tersebut memang bisa saja terjadi, mengingat komitmen partai yang akan mengusung kader internal partai.

“Ya bisa saja, yang penting melalui sistematis pemilihannya, kalau memang partai yang milih ya kita wajib mengikuti,” kata Prabowo Soenirman di Jakarta Pusat, Minggu (26/4)

Sementara di tempat terpisah, ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta tidak menampikkan jika namanya disebut-sebut sebagai kandidat terkuat.

“Kalau partai memang mempercayai saya untuk tampil di pilkada nanti, saya tidak mungkin menolak. Bila nanti menjadi keputusan partai,” ungkap politisi asli Betawi itu.

Pendapat senada juga dilontarkan anggota fraksi Gerindra Syarif. Dia mengaku berpegang teguh dengan keputusan dan kebutuhan partai. Asalkan mekanisme yang dijalankan sesuai ketentuan Gerindra. Untuk calon, Syarif menilai semua kader layak diusung asalkan militan terhadap partai.

“Kader lain juga bagus bagus kok. Tapi kayaknya Pak Taufik lebih kuat disebut, ya dia bilang ngikutin mekanisme partai,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

DPR: Fokus Komisi IV Salah Satunya Tuntaskan Kemelut Hutan Lindung Sumut

Medan, Aktual.co — Anggota Komisi IV DPR RI, Fadly Nurzal mengatakan kemelut hutan lindung yang selama ini bermasalah akan segera dituntaskan.

“Ada RTRW yang belum selesai, makanya di Komisi IV sekarang salah satu Fokusnya adalah persoalan Hutan. Saya dengan tim sudah turun, Ini tidak boleh dibiarkan begitu terus,” tandas Fadly di Medan, Minggu (26/4)

Disinggung keterlibatan militer dalam persoalan tanah, Fadly enggan mengomentarinya.

“Saya gak berani A dan B karena ini belum selesai seluruh proses, kalau sudah akan kita umumkan,” tukasnya.

Tak tuntasnya batas-batas hutan, Fadly lebih mempersalahkan para pengambil keputusan. Diantaranya Tim Terpadu yang menurut Fadly tak bekerja asal-asalan.

“Karena ada beberapa temuan, Tim menempatkan daerah yang sesungguhnya hutan lindung, tapi daerah itu sekolah, rumah ibadah. Ketika ditentukan, begitu di cek, tempat itu bukan Hutan, segera setelah rses, bertemu DPR dengan Kehutanan. Asal-asalan, sukak-sukak, lebih banyak menghayal Tim DU,” tudingnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menpan-RB: Pengadaan Kendaraan Dinas Tak Bisa Sembarangan

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan pengadaan kendaraan dinas di kementerian/lembaga tidak bisa lagi sembarangan karena sudah ada standardisasi berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Sekarang ini banyak kementerian lembaga yang menggunakan fasilitas secara berlebihan,” kata Yuddy usai mengantar keberangkatan Presiden Jokowi di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta, Minggu (26/4).

Ia menyebutkan mereka banyak menggunakan anggaran untuk membeli mobil dinas secara berlebihan. Dengan adanya PMK maka ada standardisasi, di mana pejabat tidak bisa membeli mobil dinas di luar yang telah ditentukan.

“Misalnya menteri harus beli mobil maksimal 3.500 CC, lihat jabatannya dulu, ini juga bukan berarti menteri-menteri direncanakan untuk membeli mobil baru,” katanya.

PMK dimaksud adalah PMK Nomor 76 Tahun 2015 tentang Standar Kendaraan Dinas Menteri dan Pejabat Negara dan Pedoman Pengadaan Kendaraan Dinas.

Ia mencontohkan dirinya sebagai menteri mendapatkan fasilitas satu mobil dinas berupa Toyota Camry Royal Saloon, kemudian ada cadangan yaitu Nissan Teana.

Ia menyebutkan mobil anggota Kabinet Kerja saat ini umurnya sudah lebih dari lima tahun, sehingga perlu antisipasi jika mogok.

Menurut dia Presiden Jokowi tidak menganggarkan atau merencanakan pembelian mobil dinas baru bagi pejabat. “Tak ada tambahan, adanya PMK untuk memperjelas agar di instansi lain dan daerah tak berlebihan,” katanya.

Ia menyebutkan PMK itu berlaku nasional kepada seluruh aparatur negara termasuk daerah.

Sementara itu mengenai pembangunan gedung baru DPR, Menpan-RB menyatakan waktu rapat konsultasi yang disetujui adalah pembangunan museum dan laboratorium.

“Seingat saya yang disetujui adalah lembangungan museum, laboratorium, tidak ada persetujuan pembangunan gedung baru, nah saya gak tau persis dari mana awalnya adanya persetujuan itu. Saya kira bisa ditanyakan kepada Ketua DPR,” katanya.

Menurut dia, dua fasilitas itu ada di komplek DPR dan, sifatnya renovasi, kalaupun membangun dengan biaya seefisien mungkin.

“Museum diperlukan untuk bahan pembelejaran sejarah bagi generasi muda. Kemudian, laboratorium itu sebagai bahan referensi, kalau sampai bangun gedung baru seingat saya tak ada persetujuan Presiden,” kata Yuddy Chrisnandi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Akademisi: Tak Patut Jika Presiden Tidak Tahu Pelantikan BG

Jakarta, Aktual.co — Pengangkatan Komjen pol Budi Gunawan sebagai Wakapolri yang dikabarkan tidak diketahui oleh Presiden Jokowi menjadi sebuah perhatian publik.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Aidil Akbar menilai jika tak patut seorang preside yang tidak mengetahui hal sepenting tersebut. Pasalnya, posisi Budi Gunawan masih menjadi pro kontra di tengah publik sendiri.

“Tak sepatutnya seorang Presiden tidak tahu hal penting dan menyangkut kepentingan orang banyak yang dilakukan bawahannya. Ini mengindikasikan Presiden dan para bawahannya tak bagus dalam membangun komunikasi dan koordinasi,” kata Aidil kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (26/4).

Selain itu, sambung dia, para staf yang langsung bertanggung jawab padanya seperti halnya staf kepresidenan tak becus dalam menyediakan informasi yang cukup penting bagi kepentingan Presiden.

“Atau bisa jadi juga Presiden sengaja mengatakan tidak tahu untuk menghindari konflik kepentingan dengan pihak tertentu sebab persoalan BG selama ini sudah menjadi atensi publik, dan bisa jadi Presiden menghindari itu,” tandas dia.

Sebelumnya sempat diberitakan, Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengakui tidak mengonsultasikan keputusan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) soal jabatan wakil kepala Polri kepada Presiden Joko Widodo. Wanjakti memutuskan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dipilih sebagai Wakapolri.

Badrodin menjelaskan, konsultasi dengan Presiden sudah dilakukan sebelum Wanjakti menggelar sidang. Saat itu, Presiden menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan wakil kepala Polri ke Wanjakti.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka

1...36,47336,47436,475...43,185Halaman 36,474 dari 43,185

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya