Makasar, Aktual.co — Sejumlah pihak mengecam aktifitas Tempat Hiburan Malam (THM) The Level, Jalan Penghibur, Makassar karena sangat berdekatan dengan tempat ibadah Masjid yang hanya berjarak kurang lebih 30 meter.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan, lahirnya izin baru untuk usaha diskotik kepada The Level mengindahkan peraturan daerah (Perda) tentang Pariwisata. Pasalnya izin baru tersebut mengenyampingkan kehadiran Masjid Terapung yang berada diaeral anjungan losari yang hanya berjarak kurang lebih 35 meter dari bangunan eks Ballezza tersebut.

“Kalau benar Dispar Makassar mengeluarkan izin diskotik disana, maka izin Dispar tersebut sudah menyalahi perda,” kata Adi Rasyid Ali, Minggu (26/4).

Menurut Adi Rasyid Ali, keberadaan masjid terapung sudah lebih dulu hadir sebelum izin operasi dikeluarkan kepada pihak The Level.

“Kehadiran diskotik di sana sangat tidak etis,” tegasnya.

Ia pun meminta agar Dispar Makassar meninjau ulang izin yang dikeluarkan untuk pihak The Level. Dia menjelaskan, bahwa apapun dalil yang digunakan pengusaha dan Dispar tetap dianggap melanggar perda yang sudah disepakati bersama.

“Kami minta agar Dispar meninjau ulang izin yang sudah mereka keluarkan,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Makassar, Riswan sangat menyayangkan kehadiran THM tersebut. Menurutnya, kehadiran THM tersebut dilokasi yang berjarak sangat dekat dengan tempat ibadah adalah penghinaan terhadap Islam.

“Bayangkan saja. Hanya berjarak beberapa meter didepan Masjid ada THM,” katanya.

Olehnya itu, ia mendesak kepada pemerintah kota Makassar untuk mengkaji ulang izin operasional THM tersebut.

“Kami sangat mengecam, kami minta Pemkot Makassar segera menutup dan mengevaluasi keberadaan THM tersebut,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Medan, Aktual.co —  Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara di Hotel Garuda Plaza, jalan Sisingamangaraja Medan, akhirnya resmi ditutup, Minggu (26/4).

Dalam keterangan persnya, ketua DPW PPP Sumut Fadly Nurzal menyebutkan dalam Muswil yang baru saja dilaksanakan, pihaknya menerapkan pola Formatur yang dikenal merupakan sistem politik gaya lama.

“Di DPD akan menggunakan formatur, untuk menangkap aspirasi itu, karena ini cara lama,” ujar Fadly.

Penerapan formatur, ujar Fadly, adalah bagian dari kesepakatan Muswil. Pola formatur, lanjutnya diharapkan dapat merangkum seluruh kekuatan formatur yang telah terpilih.

Tim Formatur yang terpilih, sambungnya, yang akan bertugas menentukan kepengurusan baru DPW PPP Sumut. Diketahui ke 7 formatur tersebut antara lain Fadly Nurzal, Yulizar, Bustami, Nurul Azhar, M. Yusuf, Dahler Nasution, Samson Hasibuan.

“Setelah itu akan diberi waktu 14 hari, setelah itu baru kami umumkan siapa yang menjadi pengurus di semua posisi, baik harian maupun majelis,” katanya.

Ditambahkannya, penerapan pola Formatur juga diharapkan akan menjadi stimulus menguatkan PPP secara internal. Dimana, tidak ada lagi bicara soal orang-per orang, melainkan mengedepankan kepentingan kepartaian.

“Lihat saja di backdrop tidak ada lagi photo-photo, hanya ada satu, lambang PPP. Artinya, bahwa kedepan yang menjadi kekuatan adalah lambang PPP. Ini juga menjadi arahan dan petunjuk ketua umum. Kita tidak bicara orang-perorang tapi secara kolektif,” tandas Anggota DPR RI itu.

Pola formatur, tambah Fadly, juga akan diterapkan pada Muswil yang akan dilaksanakan di beberapa daerah lainnya. “Ada yang sama ada yang tidak, ada yang langsung ada yang formatur, tergantung kebutuhannya,” katanya.

Sebelumnya, Fadly mengatakan, kepengurusannya sebagai ketua selama dua periode menunjukkan kesolidan yang luar biasa di internal PPP Sumut. Kesolidan itu, kata Fadly  yang akan menjadi modal kuat mengelola partai ke depan. Apalagi menghadapi pilkada dan pemilu 2019 mendatang.

“Proses yang kita lakukan sekarang adalah kopnsoidasi secara yang cepat, karena pemilu 2019 pemilu yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Akan ada pemilu presiden, skema dan langkah-langkah harus disesuaikan dengan perubahan pola pemilu yang akan datang,” ujarnya.

Menjelang Pilkada di Sumut, Fadly mengingatkan pihaknya juga tengah melakukan konsolidasi untuk melakukan program dan strategi memperjuangkan calon yang akan didukung, baik internal maupun eksternal partai.

“Lebih dari itu, mempersiapkan rumah partai, mesin partai untuk bekerja secara efektif, dan respon itu luar biasa,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Denpasar, Aktual.co — Puluhan rumah nelayan dibakar warga yang mengatasnamakan Catur Desa Adat Tamblingan di sekitar Danau Tamblingan, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Aksi mereka disaksikan aparat pemerintahan setempat. Pasca-aksi pembakaran itu, 22 Kepala Keluarga (KK) nelayan kini hidup tak menentu.

Koordinator Sekretariat Kerja Penyelamat dan Pelestarian Lingkungan Hidup (SKPPLH) Bali Made Mangku yang melakukan pendampingan warga menuturkan, sebanyak 22 KK itu kini mengungsi ke hutan lindung tak jauh dari lokasi.

Hidup mereka tak menentu dengan kondisi seadanya. “Mereka mengungsi ke hutan lindung. Kondisinya memprihatinkan, karena hidup seadanya. Di sana mereka tak boleh membuat bangunan sebagai pelindung,” kata Made Mangku, Minggu (26/4).

Menurut dia, di kawasan tersebut cuaca cukup dingin. Apalagi, Bali mulai memasuki musim penghujan. Tentu saja hal ini memperburuk kondisi mereka. “Mereka rentan terhadap penyakit, utamanya anak-anak dan lansia. Mereka sama sekali tak memiliki apa-apa lagi,” papar dia.

Menurut Made Mangku, pasca-digusur dan rumahnya dibakar, mereka benar-benar tak memiliki harta benda lagi. “Kita sangat prihatin. Kini mereka tak tahu harus ke mana,” tukasnya.

Apalagi, sejumlah anak-anak korban pembakaran itu mengalami trauma. Akibatnya, mereka enggan pergi ke sekolah akibat peristiwa nahas tersebut.

Sebelumnya, sejumlah nelayan menempati lokasi di kawasan Danau Tamblingan sejak tahun 1991. Kini, bangunan rumah mereka telah rata dengan tanah. Pun halnya dengan tempat ibadah  mereka yakni, Pura Samar di tengah pemukiman mereka juga rusak.

Hingga siang ini, kata Mangku tidak satupun pejabat atau aparat pemerintahan setempat tidak ada yang menyambangi para pengungsi. “Bagaimana mungkin ada pejabat yang sampai tidak peduli lagi dengan nasib dan kondisi warganya yang rumahnya dibakar,”sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka