Jakarta, Aktual.co — Film karya sutradara muda Indonesia Lucky Kuswandi “The Fox Exploits the Tiger’s Might” terpilih sebagai salah satu film pendek yang berkompetisi dalam Pekan Kritik dalam ‘Festival Film Cannes 2015’.

“Film ini masuk sebagai satu dari sepuluh film pendek yang terpilih dari 1.750 film pendek yang mendaftar,” kata Lucky Kuswandy setelah pemutaran film di Institut Prancis di Indonesia (IFI) di Jakarta, Kamis (23/4).

Film berdurasi 25 menit itu mengangkat tema seksualitas dan hubungannya dengan kekuasaan secara terbuka, jujur dan dewasa.

“Film ini memberikan saya keleluasaan dalam membicarakan tema kekuasaan dan seksualitas secara terbuka, jujur dan dewasa. Keleluasaan tanpa penyensoran diri maupun penyensoran lembaga ini ternyata malah membuahkan prestasi,” ujar dia.

Pekan Kritik atau Semaine de la Critique dalam Festival Film Cannes didirikan pada 1962, beranggotakan jurnalis serta kritikus film.

Kegiatan ini bertujuan untuk mencari sutradara baru yang memiliki karya inovatif. Tahun ini sineas Israel Ronit Elkabetz yang filmnya “Gett, the Trial of Viviane Amsalem” menjadi nomine Golden Globe 2015 untuk kategori Film Berbahasa Asing Terbaik akan duduk sebagai ketua dewan juri.

Melalui acara itu, Atase Kebudayaan Kedutaan Prancis untuk Indonesia Didier Veuillecourt berharap karier Lucky di kancah internasional terbuka.

“Saya harap ini adalah awal dari karier internasional Lucky karena beberapa sineas penting seperti Wong Kar Kai adalah jebolan kompetisi ini. Di sana dia juga dapat bertemua produser dan sesama sutradara internasional,” tutur dia.
 
“The Fox Exploits The Tiger’s Might” adalah film pendek pertama Indonesia yang berkompetisi di La Semaine de La Critique, sementara pada 1989 film “Tjoet Nja Dhien” karya Eros Djarot juga berlaga dalam kompetisi film panjang di Festival Cannes.

Film itu akan berkompetisi dengan “Everything Will Be Okay” karya Patrick Vollrath, “Boys” karya Isabella Carbonell, “Command Action” karya Joao Paulo Miranda Maria, “La Fin du Dragon” karya Marina Diaby, “Monsters Turn Into Lovers” karya Yann Delattre, “Love Comes Later” karya Sonejuhi Sinha, “Ramona” karya Andrei Cretulescu, “Too Cool for School” karya Kevin Phillips dan “Chickenpox” karya Fulvio Risuleo Film yang dibintangi Atreyu Artax Moniaga, Kemas Fauzan, Stefanny Marcelina Sugiharto, Christine Harsojo, Haris Zuhri dan Surya Saputra merupakan produksi kerja sama Babi Buta Film dengan Hivos Asia Hub dan Yayasan Cipta Citra Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Masyarakat Antikorupsi Yogyakarta menilai mekanisme pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia tidak sesuai dengan sistem administrasi negara yang ada.
Hal itu disampaikan Masyarakat Antikorupsi Yogyakarta yang terdiri atas beberapa elemen antara lain Pusat Kajian Antikorupsi, Jogja Police Watch (JPW), Indonesia Court Monitoring, dan Seknas Gusdurian dalam jumpa pers di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (23/4).
“Dalam konteks pelantikan Budi Gunawan (BG) terjadi proses insubkoordinasi dalam sistem administrasi negara kita,” kata Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu.
Menurut Tri, seharusnya sesuai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan perwira tinggi bintang dua ke atas yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan IB ditetapkan oleh Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.
Prosedur itu, kata dia, sesuai dengan Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tantang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Sedangkan pengangkatan BG sebagai Wakapolri ditentukan sendiri oleh internal Polri tanpa konsultasi pada Presiden yang sedang sibuk mengurus Konferensi Asia Afrika (KAA),” kata dia.
Sementara itu, Koordinator Jogja Police Watch (JPW), Baharuddin Kamba mengatakan pengangkatan BG sebagai Wakapolri jangan sampai terbukti memiliki indikasi intervensi partai politik. Kebijakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Sebab, kata dia, status BG sebagai tersangka hingga saat ini masih belum benar-benar hilang. Sementara putusan praperadilan, kata dia, tidak secara otomatis menghilangkan status tersangka BG sebab belum ada surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
Apalagi, Presiden juga sebelumnya telah membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri karena status hukum jenderal bintang tiga itu masih dianggap bermasalah.
“Bahkan saat ini gelar perkara kasus BG di Polri belum dilakukan tetapi BG sudah dilantik menjadi Wakapolri,” kata dia.
Koordinator Perempuan Antikorupsi, Laras Susanti mengatakan konsep revolusi mental dalam penentuan jabatan strategis seperti Wakapolri belum terlihat. Apalagi, proses pelantikan dilakukan terhadap orang yang statusnya masih bermasalah, dengan mekanisme pelantikan secara tertutup.
“Jangan sampai revolusi mental menjadi degradasi mental. Apalagi Kepolisian memiliki peran strategis mengatur segala kebijakan keamanan dan ketertiban, kalau cara pengangkatan yang ditempuh salah maka akan berdampak luar biasa,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Semarang, Aktual.co — Pakar Politik Budi Setiono mengatakan Presiden Jokowi harus segera menyusun program jangka panjang secara makro sebelum ekskalasi massa meluas dari berbagai kalangan. 
Hal ini untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang saat ini menurun.
Dengan demikian, indikator capaian-capaian keberhasilan program makro pemerintahan Jokowi-JK akan terlihat. Maka, secepatnya presiden segere memperbaiki hubungan internal di kabinet yang tidak sejalan.
“Masyarakat ini masih mentolelir, termasuk media masih menutup-nutupi Jokowi. Maka, secepatnya Jokowi harus memperbaiki komunikasi di internal,” kata Budi, Kamis (23/4).

Artikel ini ditulis oleh: