Jakarta, Aktual.co —  Sepanjang kuartal I 2015, Wika Beton Tbk meraih kontrak baru sebesar Rp550 miliar. Bahkan, hingga pertengahan April ini kontrak baru perseroan telah mencapai Rp750 miliar.

“Perolehan kontrak kuartal I ini sedikit melambat, hal itu karena penyaluran dana untuk proyek pemerintah melambat. Sampai saat ini, dana anggaran proyek pemerintah senilai Rp118 triliun baru cair sekitar 2,5 persen,” kata Direktur Keuangan Wika Beton Tbk Entus Asnawi di Jakarta, Kamis (23/4).

Selain kontrak-kontrak baru, lanjut dia, kinerja perseroan pada kuartal I 2015 juga ditopang dari proyek pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta. Proyek itu akan memberikan kontribusi secara bertahap.

“Kontrak MRT saat ini sekitar Rp85-Rp100 miliar unutk pembangunan dua segmen,” paparnya.

Ia mengemukakan bahwa melalui anak usaha, PT Wika Komponen Beton (Wika Kobe) juga turut serta dalam proyek MRT. Jalur MRT tahap pertama yang dibangun akan menghubungkan kawasan Lebak Bulus, Blok Mhingga Bundaran Hotel Indonesia.

“Wika Kobe akan memproduksi pracetak ‘tunnel segment’ dengan diameter 6,05 meter untuk memenuhi seluruh kebutuhan pada tiga paket konstruksi bawah tanah proyek MRT,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal meluncurkan program kajian stok ikan nasional sebagai dasar pengambilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.”Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan akan melakukan Kajian Stok Nasional 2015 dengan anggaran sekitar Rp 44,4 miliar. Angka ini meningkat lebih dari 1.000 persen dibanding anggaran tahun 2003,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP Achmad Poernomo di Jakarta, Kamis (23/4).Menurut Achmad, program kajian stok tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas data secara revolusioner, dan selanjutnya akan meningkatkan akurasi potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia bagi peningkatan kesejahteraan nelayan.Ia memaparkan, dalam perioe 1997-2013 setidaknya telah dilakukan delapan kajian stok yang dimulai pada tahun 1997 dengan hasil 6,19 juta ton dan terakhir pada tahun 2013 dengan hasil 7,3 juta ton.”Sebenarnya, kajian stok pada tahun 2013 dilakukan dengan menggunakan kualitas data yang lebih baik dan melakukan kajian yang lebih detail terhadap kelompok ikan, dengan demikian hasil kajian tersebut lebih akurat dari kajian stok sebelumnya,” katanya.Meski begitu, ujar dia, peningkatan akurasi kajian tetap diperlukan, terutama pada permasalahan kualitas data masukan.Achmad memaparkan, peningkatan kualitas data sangat tergantung pada pendanaan dan pada dekade terakhir anggaran kajian harus diakui belum memadai.”Oleh karena itu, Program Kajian Stok Nasional ini diadakan pada 2015,” ujarnya.Kepala Balitbang KP juga menuturkan, kajian stok 2015 itu akan menggunakan metode analitik dan holistik (sapuan, akustik, dan statistik perikanan), dengan berbasis survei laut di 11 Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP).Survei laut tersebut menggunakan empat kapal riset milik KKP, LIPI dan SEAFDEC (Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara) yang akan diluncurkan mulai 25 April 2015.Selain itu, Kajian Stok Ikan 2015 akan melibatkan tim peneliti terpadu dari Badan Litbang KP, IPB, Unibraw Malang, Unpatti Maluku, USU Medan, dan LIPI.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengkritik akurasi perhitungan stok ikan di kawasan perairan Indonesia karena hal tersebut penting bagi dasar pengambilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.”Berapa stok ikan itu penting karena menjadi dasar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mengambil kebijakan,” kata Indroyono Soesilo dalam diskusi publik “Membangun Perikanan Pasca-UU No 23 Tahun 2014” yang digelar Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (Ispikani) di Jakarta, Sabtu (18/4).Menurut Indroyono, perhitungan stok yang dilakukan pada lima tahun terakhir masih “kalah” dengan akurasi perhitungan stok ikan yang dilakukan 10 tahun lalu saat dirinya menjabat Kepala Balitbang KKP.Menko Maritim mengemukakan, perhitungan yang dilakukan 10 tahun yang lalu tidak hanya berdasarkan informasi dari nelayan di lapangan, tetapi juga dilakukan eksperimen langsung di berbagai lokasi penangkapan.”Kalau datanya tidak akurat, nanti akan berdampak kepada WPP dan nanti kebijakannya salah,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: