28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36490

BW Penuhi Panggilan Bareskrim Polri

Wakil Pimpinan Non Aktif KPK Bambang Widjayanto akhirnya datang ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Bareskrim), Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2015). Kedatangan BW bersama tim pengacaranya untuk memenuhi pemanggilan Bareskrim. AKTUAL/MUNZIR

Nikmatnya Kuliner ‘Halal’ di Uzbekistan

Jakarta, Aktual.co — Bila Anda bicara tentang kuliner di Uzbekistan, yang merupakan negara pecahan Uni Soviet, pastinya banyak pilihan yang diberikan oleh salah satu negara yang saat ini masuk di dalam negara di wilayah Asia Tengah tersebut. Meskipun, masakan Uzbekistan belum begitu populer oleh warga dunia, namun hidangan masakan Uzbekistan penuh dengan cita rasa yang kuat.

Biasanya, ‘Uzbek Cuisine’ dipengaruhi oleh pertanian lokal, sehingga roti dan mie sebagai bagian dari makanan pokok Uzbekistan. Sedangkan, Mutton merupakan makanan populer khas Uzbek, yang berasal dari bahan dasar daging dimana di negara ini banyak terdapat ternak domba.

Sedangkan, Palov (Plov atau Osh), yang biasanya menjadi hidangan utama biasanya dibuat dengan nasi, dengan potongan daging, wortel dan bawang. Pada umumnya, palov atau oshi ini disajikan di pagi hari antara pukul 06.00 dan 09.00 waktu setempat, untuk pertemuan besar. Misalnya, saat dihelatnya perayaan pernikahan.

Disamping itu, hidangan nasional Uzbekistan yakni Shurpa (Shurva atau Shorva), sebuah sup yang terbuat dari potongan besar Lemak daging domba dengan sayuran biasanya menjadi hidangan pembuka dalam setiap jamuan makan sebelum hidangan utama.

Menariknya, usai makanan khas ini berakhir. Biasanya dengan buah atau kolak segar, yang ditambah kacang dan halvah dengan tea hijau menjadi kebiasaanya dalam sebuah hidangan penutup bagi masyarakat Uzbekistan.

Nah, bagi turis Muslim yang ingin menyambangi negara tersebut, nampaknya tak perlu khawatir mendapatkan makanan bersertifikasi ‘halal’. Pasalnya, sebagai negara yang mayoritas berpenduduk umat Islam ini, masih banyak menghadirkan kuliner khas Uzbekistan yang disajikan bagi turis Macanegara. Khususnya, diperuntukan untuk ‘Muslim Traveller’.

Artikel ini ditulis oleh:

Kerjasama Bilateral, Indonesia Tertarik Investasi Pertambangan di Swaziland

Jakarta, Aktual.co — Kerajaan Swaziland di Afrika menawarkan potensi investasi di bidang pertambangan kepada pemerintah Indonesia dan entitas bisnis tanah air sebagai upaya meningkatkan kerja sama perdagangan kedua negara.”Kerja sama investasi perdagangan ditingkatkan, terutama untuk investasi RI di bidang pertambangan di Zwaziland,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Jakarta, Kamis (23/4).Pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Raja Mswati III dari Swaziland di sela-sela KTT Asia Afrika di Jakarta Convention Centre tersebut merupakan bagian dari upaya kedua negara untuk meningkatkan kerjasama khususnya di bidang ekonomi.”Raja Zwasiland mengundang tim dari RI untuk berkunjung dan mempelajari kemungkinan investasi di bidang tambang di Zwasiland,” kata Andi.Presiden Joko Widodo Rabu melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika yang berlangsung di Jakarta Convention Centre.Pada Rabu pagi mulai pukul 08.00 WIB Presiden bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan O Cha yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dengan Presiden Iran Hassan Rouhani.Setelah Presiden membuka Konferensi Parlemen Asia Afrika di Gedung DPR RI, pada pukul 10.45 WIB Kepala Negara bertemu dengan Raja Swaziland Raja Mswati III dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dengan PM Bangladesh Sheik Hasina.

Artikel ini ditulis oleh:

Dana Bantuan PSKS Dipotong, Kemensos: Segera Lapor Polisi

Jakarta, Aktual.co — Direktur Jenderal Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengatakan jika menemukan ada pemotongan dana bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) bisa dilaporkan ke polisi.

“Kita dapat informasi ada pemotongan, tapi tidak mungkin Kementerian Sosial juga yang mengurus itu karena uangnya sudah diserahkan langsung ke rekening,” kata Andi di Jakarta, Kamis (23/4).

Hal itu sudah di luar kewenangan Kemensos karena uang bantuan sudah diambil dan berada ditangan penerima, maka harus ditindak hukum, katanya.

Kecuali, tambah Andi, jika dana bantuan tersebut diserahkan ke aparat desa kemungkinan masih bisa dilakukan intervensi.

“Tapi ini uangnya sudah diterima langsung masyarakat, di luar kantor pos itu bukan kewenangan kita lagi, harus ditindak hukum. Harusnya ada polisi yang menangkap itu,” katanya.

Sebelumnya pada penyaluran dana PSKS disejumlah daerah seperti di Karawang Provinsi Jawa Barat diduga terjadi pemotongan sebesar Rp200 ribu oleh aparat desa.

Begitu juga dengan beberapa daerah lain seperti di Sumedang, Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, dan di Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, juga mengalami pemotongan dengan jumlah bervariasi mulai dipotong sebesar Rp100 ribu dengan alasan untuk pemerataan bagi warga lainnya.

Bantuan PSKS disalurkan untuk warga kurang mampu dengan jumlah Rp200 ribu per bulan dibayar untuk tiga bulan sehingga yang diterima sebesar Rp600 ribu.

Bantuan tersebut disalurkan melalui kantor pos dan sebagian atau sekitar satu juta penerima bantuan melalui uang digital atau lewat rekening bank.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kabareskrim: Penahanan BW Tak Perlu Lapor Kapolri

Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengisyaratkan Wakil Ketua KPK Nonaktif Bambang Widjojanto (BW) akan dilangsung ditahan usai mennjalani pemeriksaan. Bahkan, lanjut dia, jika penyidik berkehenda melakukan penahanan tak perlu mendapat persetujuan dirinya ataupun Kapolri.
“Itu kewenangan penyidik, tidak perlu lapor ke Kapolri atau saya,”kata Budi Waseso di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/4).
Pria yang kerap disapa Buwas itu juga tak dapat memastikan, apakah tersangka kasus dugaan memerintahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, di Mahkamah Konstitusi 2010 itu akan ditahan di Mako Brimob sebagaimana berita yang beredar. 
“Belum tau nanti disampaikan penyidik,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Ketidakpercayaan Publik Akibat Penyelenggaraan Pemerintah Tak Efektif

Semarang, Aktual.co — Pakar politik Universitas Diponegoro Budi Setiono menyatakan wujud ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan akibat ketidakefektifan kontruksi penyelenggaraan negara secara makro dalam jangka panjang.
“Kerangka penyelenggaraan jangka pendek saja amburadul, apalagi kerangka penyelenggaraan negara dalam jangka panjang, seperti masalah ekonomi sesuai janji visi-misi saat kampanyenya,” terang Budi Setiyono kepada Aktual.co di Semarang, Kamis (23/4).
Menurutnya, ketidakpercayaan publik melihat dari jangkauan program pemerintahan jangka pendek yang amburadul, seperti subsidi bagi masyarakat miskin, penegakkan hukum yang berkaiatan dengan prahara antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri dan rekrutmen kabinet pemerintahan Jokowi-JK yang tidak sesuai janji.
Dijelaskan, ketidaksinkronan program penyelenggaraan negara itu disebabkan ada kepentingan pihak luar, daripada kepentingan partai politik pendukung.
Bila program penyelenggaraan negara tertata baik, maka desain kebijakan strategis pemerintah akan mudah mengikutinya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain