Jakarta, Aktual.co —  Perusahaan asuransi Sinarmas MSIG Life memastikan investasi reksadana lebih baik daripada investasi dalam bentuk emas khususnya pada saat ekonomi sedang tumbuh positif.

“Saat ekonomi sedang tumbuh baik, investasi yang paling baik adalah saham yaitu reksadana dan obligasi, sedangkan saat ekonomi sedang terpuruk memang investasi emas yang paling baik,” kata Head of Investment and Planning Management Sinarmas MSIG Life Nawiho di Semarang, Jumat (24/4).

Menurutnya, emas hanya tepat dijadikan investasi saat ekonomi sedang terpuruk karena pada saat itu harga emas justru mengalami kenaikan, sedangkan pada saat ekonomi sedang mengalami kenaikan justru harga emas mengalami keterpurukan.

Nawiho mengatakan, untuk saat ini jika masyarakat ingin melakukan investasi maka lebih baik menjatuhkan pilihan ke reksadana. Menurutnya, di reksadana ini masyarakat tidak perlu berinvestasi hingga puluhan juta rupiah.

“Kalau memang uangnya hanya Rp10 juta, bisa tetap digunakan untuk berinvestasi di reksadana karena nantinya akan digabungkan dengan dana dari investor lain selanjutnya transaksi tersebut dijalankan oleh fund manajer,” katanya.

Menurutnya, fund manajer hanya akan membeli saham-saham yang sehat yang kebanyakan menjadi bidikan investor besar di antaranya untuk perbankan yaitu BCA, BRI, BNI, Mandiri, sedangkan untuk perusahaan lain di antaranya saham Astra dan Unilever.

Meski demikian, para investor yang sudah terjun di reksadana ini harus berani dengan risiko yang ada mengingat bunga setiap tahun yang akan diterima juga besar. Sebagai gambaran, untuk tahun 2014 bunga untuk investasi reksadana antara 20-40 persen.

“Pada dasarnya reksadana ini diperuntukkan kepada nasabah agresif yang menginginkan hasil investasi jangka panjang yang jauh lebih baik dari bunga bank,” katanya.

Menurutnya, beberapa risiko pada investasi reksadana di antaranya bunga dipengaruhi oleh kondisi global dan regional, kebijakan pemerintah dan kondisi politik, pergerakan suku bunga secara umum, sentimen investor luas, dan guncangan eksternal salah satu contohnya adalah terjadinya bencana alam.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat total transaksi uang elektronik di daerah ini mencapai Rp14,23 miliar dengan penerbitan kartu sebanyak 111 ribu selama tahun 2014.

“Penggunaan uang elektronik itu melonjak lebih dari 100 persen jika bandingkan tahun sebelumnya yang hanya terbit sekitar 54 ribu kartu,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Dewi Setyowati di Denpasar, Jumat (24/4).

Uang elektronik tersebut didukung oleh empat bank nasional yakni BRI dengan Brizzi, BCA dengan flazz, Bank Mandiri dengan e-money dan BNI dengan tap cash. Sedangkan Bank Pembangunan Daerah Bali juga memiliki e-money BPD Bali.

Bank sentral itu kini gencar menggelar sosialisasi gerakan non-tunai salah satunya dari kampus ke kampus yang menyasar generasi muda menggunakan uang elektronik itu.

Selain memberikan kemudahan untuk pencatatan transaksi, masyarakat juga bisa terhindar dari peredaran uang palsu, meminimalkan uang pecahan kecil dan faktor kebersihan dari uang lusuh.

“Mencetak uang kertas baru itu membutuhkan dana yang besar,” katanya.

Dewi menjelaskan bahwa transaksi pembayaran non-tunai di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Padahal akhir Desember 2015, Indonesia sudah dihadapkan dengan pasar bebas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dari catatan bank sentral itu, masyarakat Tanah Air masih terfokus pada penggunaan transaksi tunai yang diperkirakan mencapai hingga 99,4 persen.

Persentase itu jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia sebesar 92,3 persen, Thailand (97,2 persen) dan bahkan Singapura (55,5 persen).

“Padahal transaksi non-tunai seperti kartu kredit dan debit serta uang elektronik itu lebih efisien dan terhindar dari risiko pencurian dan pemalsuan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Proses tender di dalam pembangunan sejumlah infrastruktur di berbagai daerah penting untuk segera diselesaikan guna mempercepat realisasi beragam infrastruktur yang esensial dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

“Proses tender juga diselesaikan secepat mungkin,” kata Plt Dirjen Bina Konstruksi Hediyanto W. Husaini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (24/4).

Hediyanto menginginkan proses tender jika memungkinkan setiap awal tahun atau bulan Januari harus selesai sehingga masa pekerjaan juga bisa lebih panjang sehingga juga dapat semakin berkualitas hasilnya.

Ia juga memaparkan pekerjaan infrastruktur juga harus dilakukan dengan cerdas antara lain dalam hal “packaging” atau memperbanyak kontrak-kontrak yang bernilai besar.

Selain itu, ujar dia, dapat pula dilakukan dengan memperbanyak kontrak jenis “multiyears” atau kontrak tahun berjangka.

“Sekaligus menggunakan kontrak yang ‘desain & build (rancang dan bangun) agar lebih efektif dan efisien,” kata Hediyanto.

Dalam sejumlah kesempatan lainnya, Hediyanto juga mengemukakan agar pembangunan infrastruktur di Indonesia harus dapat memberdayakan kemampuan sektor konstruksi dalam negeri seperti yang telah dilakukan selama ini oleh sejumlah negara-negara maju di kawasan Asia Timur. “Kita ingin seperti Korea, Jepang, Tiongkok yang membangun negerinya dengan tangan dan kakinya sendiri,” katanya.

Berdasarkan data Kemenpupera, sektor konstruksi pada 2014 berkontribusi sebesar 9,65 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional sehingga sektor konstruksi dinilai sebagai salah satu sektor strategis di Tanah Air.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengharapkan penyerapan belanja pemerintah untuk keperluan proyek-proyek infrastruktur mulai berjalan efektif pada Mei 2015.

“Kita sudah melakukan konsolidasi dan melihat ‘progress’nya, kita yakin Mei sudah ada ‘improvement’,” kata Askolani saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/4).

Askolani menjelaskan beberapa kementerian terkait yang mendapatkan alokasi belanja modal terbanyak, telah berupaya untuk mendorong percepatan belanja setelah selesai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Misalkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tambah dia, Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah menyelesaikan DIPA. Namun, masih ada penundaan penyerahan DIPA dari direktorat jenderal lainnya.

“Penyerapan ini tergantung eksekusi. Eksekusi selain kecepatan, kita juga harus hati-hati, dan nampaknya Kementerian PU sudah antisipasi proses bidding, cuma sayangnya tinggal menunggu DIPA,” kata Askolani.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Perseroan Terbatas Bank Mandiri Tbk menargetkan melakukan penawaran saham terbatas (rights issue) paling lambat pada 2018 guna meningkatkan kinerja bisnis perseoran, khususnya pertumbuhan kredit.

“Pada tahun 2011, kami ‘right issue’ sekitar Rp12 triliun, sekarang harusnya lebih besar, ya, sekitar Rp20 triliun. Akan tetapi, ya, itu bergantung pada pemerintah,” kata Direktur Utama Mandiri Budi G. Sadikin saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (24/4).

Jika “rights issue” sebesar Rp20 triliun, lanjut Budi, pemerintah perlu menyuntikkan modal sekitar Rp12 triliun kepada Bank Mandiri.

Diperkirakan oleh Budi, kebutuhan pembiayaan kredit untuk infrastruktur yang saat ini digenjot oleh pemerintahan Jokowi, belum terlalu besar realisasinya.

“Kondisi CAR (rasio kecukupan modal) Mandiri masih cukup, kecuali nanti jika ada ekspansi kredit yang lebih besar, tahun depan dilihat lagi,” ujar Budi.

Saat ini, kata dia, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mandiri mencapai 17,87 persen pada Kuartal I 2015, atau meningkat dari sebelumnya 16,15 persen pada periode yang sama tahun lalu.

“Akan tetapi, jika pemerintah berkeinginan tahun depan tambah (modal) lagi, ya, kami senang saja,” kata Budi.

Pada tahun 2011, penawaran saham terbatas (rights issue) Mandiri berhasil meraup dana sebesar Rp11,68 triliun. Harga saham “rights issue” bank pelat merah saat itu ditetapkan sebesar Rp5.000,00 per saham.

Pelepasan 2,336 miliar saham baru saat itu bertujuan menjaga rasio kecukupan modal dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit sampai dengan 2014.

Aksi korporasi tersebut juga untuk mendukung rencana perseroan dalam merealisasikan tiga strategi pertumbuhan bisnis untuk menjadi pemain utama dalam “retail payment”, pembiayaan “retail” dan meningkatkan pelayanan transaksional terhadap segmen “wholesale”.

Pasca-“rights issue” porsi kepemilikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi 60 persen dari saat sebesar 66,73 persen, sementara saham publik menjadi 40 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka