Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan berupaya meningkatkan investor domestik yang berinvestasi di reksa dana agar tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan Rp100 ribu sudah bisa bertransaksi, dari sisi nilai investasi ini bisa dijangkau seluruh masyarakat,” kata Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal II A OJK Fakhri Hilmi usai pembukaan pameran reksa dana yang bertema “Reksa Dana Investasi Masa Depan Mudah dan Terjangkau”, Gedung Radius Prawiro, Jakarta, Jumat (24/4).

Ia mengatakan saat ini investor domestik yang berinvestasi di reksa dana masih menumpuk di daerah tertentu seperti Jakarta. “Di Jakarta sebesar 40 persen dari total seluruh investor reksa dana di Indonesia,” tuturnya.

Selain menurunkan batas minimum setoran dari Rp250 ribu menjadi Rp100 ribu, OJK juga ingin membuat agen penjual reksa dana (APERD) tersebar merata di Indonesia seperti melalui kantor pos dan perusahaan asuransi.

Ia mengatakan lembaga tersebut seperti kantor pos dan perusahaan asuransi bisa memasarkan efek reksa dana, namun akan mengajukan izin terlebih dahulu kepada OJK.

Selain itu, lembaga itu masih pada tahap persiapan infrastruktur, sumber daya manusia dan sistemnya untuk mendaftar sebagai agen penjual. “Seperti kantor pos mereka harus menyiapkan infrastruktur dan sistem yang prosesnya butuh waktu, kami menunggu,” katanya.

Strategi lainnya adalah dengan menyasar penjualan dalam jaringan atau “online” sehingga dapat mempermudah masyarakat bertransaksi dalam berinvestasi di reksa dana.

Pihaknya masih mempelajari dan mengembangkan mekanisme penjualan atau pemasaran efek reksa dana melalui sistem dalam jaringan yang tepat sesuai kebutuhan. “Kita harapkan penjualan melalui online menjadikan penjualan semakin masif sehingga semakin merata,” ujarnya.

Terkait penjualan produk reksa dana melalui sistem online itu, Ketua Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) Denny R Thaher mengatakan sistem penjualan online akan mempermudah transaksi masyrakat dalam berinvestasi. “Ini (sistem ‘online’) tentunya dipakai untuk lebih efisien. Proses kita sekarang banyak sekali proses manualnya jadi kita ingin proses itu bersifat otomatisasi bisa efisien dan sedikit mungkin intervensi manusia,” katanya.

Menurutnya, jika penjualan dilakukam secara online maka akan mempermudah mencapai target lima juta investor pada 2017 yang mana saat ini masih mencapai 250 ribu investor. “Karena kalau prosesnya seperti sekarang masih manual akan sangat sulit kita bisa menjangkau investor yang lima juta itu,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya, penjualan dengan mekanisme dalam jaringan akan sangat berguna sebagai salah satu sarana untuk berkembang lebih jaih dengan menjaring investor yang lebih banyak.

Selain itu juga diperlukan edukasi yang terus menerus dan peningkatan jumlah tenaga penjual di seluruh wilayah Nusantara. “Saat ini jumlah tenaga penjual kita baru sekitar 15 ribu dan kemudian jumlah manager investasi saat ini kita baru punya 2.500-an. Jadi, kita harus punya lebih untuk mencapai lima juta investor itu,” ujarnya.

Menurutnya, edukasi, penjualan yang lebih efisien melalui mekanisme dalam jaringan dan tenaga penjual yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah Tahah Air akan membantu meningkatkan jumlah investor yang berinvestasi di reksa dana. “Tantangan kita cukup berat prosesnya harus otomatisasi, edukasinya harus benar dan jumlah tenaga penjualannya harus lebih banyak,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta kepada Presiden Joko Widodo agar segera merealisasikan janji pembangunan waduk sebagai sarana pendukung irigasi pertanian dalam mendorong kedaulatan pangan. Pasalnya, usulan pembangunan waduk itu telah berlangsung sejak 10 tahun lalu. Adapun sepuluh waduk yang diusulkan antara lain waduk Matenggeng, Citandui, Jatinegara, Kedungjati, Wisnu, Timbangan Demak, dan beberapa waduk lain.

Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jateng, Prasetyo Budhie Yuwono mengatakan usulan tersebut disampaikan sebelum Jokowi terpilih menjadi presiden. Latar belakang usulan pembangunan itu merupakan usulan masyarakat yang ditampung pihaknya.

“Rencana usulan pembangunan waduk di Jateng merupakan paling banyak dibandingkan provinsi lain di Indonesia, dan Jateng paling terbesar di Indonesia. Kebetulan usulan waduk itu bertepatan dengan program pemerintahan Jokowi-JK,” kata Budhie Yuwono ditemui di kantornya, Jum’at (24/4).

Dikatakannya, dari sepuluh usulan waduk yang disampaikan ke pemerintah pusat, ketiga diantara akan segera terealisasi, yakni Matenggeng (Cilacap), Jatinegera (Tegal) dan Kedungjati Kabupaten (Blora). Direncanakan, proses pembangunan ketiga waduk itu akan segera dimulai tahun 2016 secara bertahap.

“Saat ini, tahapannya masih dalam penyusunan dan pembahasan rencana detail pembangunan. Proyek ini nanti akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar dia.

Ia mengatakan pembangunan waduk menjadi program prioritas pemerintah Jateng ternyata berkesinambungan dengan program pemerintah Jokowi. Diharapakan, pembangunan waduk mampu menyiapkan air baku, lahan konservasi dengan mendukung kawasan stretegis nasional, irigasi dan penyediaan air untuk PLTU.

“Banyak manfaat yang bisa diharapkan setelah pembangunan waduk ini. Beberapa investor PLTU sudah melirik bila waduk terealiasasi, karena sebagai sumber utama rencana kawasan industri yang ada di Cilacap dan beberapa manfaat untuk pertanian dalam mendorong swasembada pangan,” beber dia.

Pada mula, pembangunan waduk menjadi usulan pemerintah daerah, akan tetap menelan biaya cukup besar. Dengan begitu, diambil alih oleh pemerintah pusat dengan sumber anggaran besar. “Pemerintah daerah tidak ada duit untuk pembangunan itu. Maka, kita usulkan kepada pemerintah Jokowi yang mencanangkan pembangunan 50 waduk se-Indonesia,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka